NERACA

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan kesiapannya mengalokasikan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung Selatan.

"Stok beras Bulog secara nasional lebih dari 2,2 juta ton. Gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia siap menyalurkan stok tersebut bila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah baik untuk bencana alam maupun untuk stabilisasi harga," kata Budi atau akrab disapa Buwas sebagaimana disalin dari Antara.

Buwas mengatakan alokasi CBP untuk korban bencana tsunami Banten dan Lampung telah disiapkan minimal 200 ton untuk setiap provinsi dan 100 ton untuk setiap kabupaten/Klkota yang dapat memenuhi kebutuhan tanggap darurat seperti bencana alam dan rawan pangan. Bila Pemerintah merasa CBP yang digelontorkan kurang, Bulog siap menambah CBP sesuai permintaan dari Pemerintah. Di samping itu, Perum Bulog juga menyediakan kebutuhan pangan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat seperti daging beku, gula pasir, tepung terigu dan minyak goreng.

Selain menyalurkan bantuan melalui CBP, melalui program Bulog Peduli telah menyalurkan bantuan awal berupa sembako dan kebutuhan penting lainnya pada H+1 setelah bencana melalui Bulog Subdivre Lebak di Posko bencana di kecamatan Labuan Pandeglang dan melalui Bulog Divre Lampung di posko becanda di Kalianda Lampung. Bantuan awal ini kurang lebih senilai Rp100 juta rupiah dari dana program Corporate Social Responsibility (CSR) Perum Bulog, sebagai bentuk kepedulian kepada korban terdampak tsunami yang sangat membutuhkan bantuan.

Budi menambahkan saat ini stok beras yang tersedia di Bulog DKI Jakarta dan Banten serta Bulog Lampung sekitar 370.000 ton. Jumlah tersebut dinilai aman untuk ketahanan stok beberapa bulan ke depan sehingga tidak perlu kekhawatiran masyarakat dan pemerintah daerah. "Dengan stok yang cukup besar, artinya Bulog siap menjaga tiga pilar ketahanan pangan Nasional yakni Pilar Ketersediaan, Keterjangkauan dan Stabilisasi," kata Buwas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kondisi pangan secara nasional aman saat liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjelaskan bahwa memang kemungkinan ada kenaikan dari sisi harga untuk telur ayam, bawang merah, dan beras.

"Di pangan praktis tidak ada masalah serius. Kami tidak melihat ada persoalan," kata Darmin ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara. "Mengenai pangan, ada sedikit kenaikan harga telur ayam. Yang naik juga sebenarnya sedikit bawang merah, tetapi karena ini sudah mulai musim hujan maka panennya sudah lewat," ujar dia.

Sementara terkait beras, Darmin menyebutkan mengenai kemungkinan peningkatan harga hingga 0,5 persen ketika liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Ia meminta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk lebih banyak melakukan operasi pasar, terutama di sekitar DKI Jakarta.

"Beras naiknya sedikit, sekitar 0,4 persen sampai 0,5 persen. Kami meminta Bulog untuk operasi pasar lebih banyak terutama di Jakarta dan sekitarnya. Untuk beras, stok masih 2,4 juta ton (per hari ini)," kata Darmin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan pasokan pangan di Jakarta dalam kondisi aman dan terjaga menghadapi Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. "Terkait inflasi, Insya Allah inflasi stabil dan dalam jangka panjang kita akan mencari solusi-solusi memastikan bahwa pasokan kebutuhan pangan di Jakarta terjamin dengan baik," kata Anies usai Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balaikota DKI Jakarta.

Rapat tersebut bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bulog Provinsi DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polda Metro Jaya, serta tiga Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan pangan. Mengenai inflasi, Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Trisno Nugroho menjelaskan, inflasi di DKI Jakarta sampai dengan November 2018 terjaga dan tetap mendukung sasaran inflasi nasional 3,5 persen, kurang lebih satu persen.

Pada November 2018, menurut Trisno, tingkat inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 0,30 persen (mtm) atau 3,33 persen (yoy). Hal ini didukung oleh stabilitas harga pangan, serta tarif transportasi di Ibu Kota.

"Secara umum, stabilitas inflasi Ibu Kota berdampak besar bagi terjaganya inflasi Indonesia secara keseluruhan, karena bobot DKI Jakarta yang mencapai 20,15 persen pada inflasi nasional," jelas Trisno.

Menurut Trisno, stabilitas inflasi di DKI Jakarta akan terus dijaga serta dituangkan ke dalam bentuk "roadmap" pengendalian inflasi. Roadmap tersebut akan disusun oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2019-2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi di Jakarta.

Sementara itu, pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjamin stok beras di gudang logistik aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat seluruh kabupaten/kota se-DIY menghadapi libur akhir tahun 2018.