NERACA

Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga Rabu (27/12) semua wilayah yang terdampak tsunami di Selat Sunda sudah terakses bantuan. "Berkaitan dengan titik terdampak, sampai kemarin semua sudah bisa diakses," kata Mensos di Jakarta, Kamis (27/12). Menurut Mensos wajar jika dalam peristiwa bencana terjadi kesulitan akses pada hari pertama hingga kedua pascabencana.

"Memang dalam setiap bencana di hari pertama dan kedua itu untuk mengakses tidak mudah, membutuhkan waktu apalagi dengan kondisi cuaca yang disebutkan BMKG tidak begitu baik mulai dari gelombang tinggi dan hujan sehingga menghambat pembukaan akses ke daerah terdampak," kata dia. Akibat tsunami yang terjadi pada Sabtu (22/12) malam, lima kabupaten di dua provinsi yaitu Banten dan Lampung terdampak bencana tersebut.

Daerah terparah adalah kabupaten Pandeglang dimana satu kecamatan yaitu Sumur sempat terisolasi. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 Hari Untuk Pandeglang sejak 22 Desember 2018 hingga 4 Januari 2019. Selain itu, penetapan masa tanggap darurat juga diberlakukan di Lampung Selatan selama tujuh hari sejak 23 Desember hingga 29 Desember 2018.

Lebih lanjut Mensos mengatakan, tugas Kementerian Sosial selama masa tanggap darurat harus memastikan segala kebutuhan dasar seperti permakanan, tenda, dan kebutuhan dasar lainnya untuk warga yang terdampak bencana harus terpenuhi. Kemensos telah membuka tujuh dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak tsunami di Banten yaitu di Labuan Pandeglang, Carita, Angsana, Sumur, Cinangka, Tanjung Lesung dan Mancak Kabupaten Serang.

Sementara di Lampung, dapur umum dibuka di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, di depan Kominfo Provinsi Lampung, MTS Negeri Way Muli Kecamatan Rajabasa dan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pring Sewu untuk permakanan pengungsi dari Kecamatan Pesawaran serta di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Disamping itu, Kementerian Sosial siap menyalurkan santunan ahli waris korban jiwa terdampak tsunami di Selat Sunda, namun tergantung kecepatan pendataan korban dari Pemda setempat. "Dananya kami sudah siap masing-masing Rp15 juta setiap korban jiwa yang langsung disalurkan ke rekening ahli warisnya," kata Agus Gumiwang.

Namun, ia menegaskan cepat atau lambatnya penyaluran dana santunan ahli waris tersebut tergantung dari pendataan pemerintah daerah terhadap korban meninggal dan siapa ahli warisnya. "Jadi kecepatan dari penyaluran santunan ahli waris itu bukan di Kemensos tapi tergantung dari Pemda. Begitu Pemda memberikan nama-namanya by name by address dananya kami sudah siap," tambah dia.

"Kami tidak akan keluarkan uang satu sen pun untuk santunan ahli waris kalau datanya tidak dari Pemda jadi ketika pemda memberikan daftar nama nanti kami akan memverifikasi kembali," jelas Agus. Sementara untuk korban luka-luka ditanggung pemerintah, sehingga rumah sakit yang menangani korban luka tersebut tidak boleh memungut biaya sepeser pun. "Jadi kalau ada pemungutan biaya, saya sampaikan bahwa itu adalah oknum sebab sudah ada program dari Kementerian Kesehatan yang akan menanggung biaya perawatan korban," terangnya.

Terkait relokasi, Agus mengatakan pemerintah kemungkinan akan mengambil opsi relokasi bagi warga yang tinggal di daerah terdampak tsunami Selat Sunda setelah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. "Kami imbau kepada masyarakat yang rumahnya terdampak tsunami agar mau direlokasi, ini semua untuk kepentingan dan keamanan mereka. Kita tidak berdoa terjadi bencana lagi tapi harus diantisipasi, maka ada program pemerintah untuk melakukan relokasi," ungkapnya.