NERACA

Jakarta – Jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April mendatang, akan berdampak pada “lahirnya” orang miskin baru sekitar 4,8 juta jiwa. Maka, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa penduduk miskin tahun 2011 sebesar 28,89 juta jiwa, maka total masyarakat “kelas bawah” tersebut bakal meningkat menjadi 33,69 juta jiwa sebagai akibat dari kebijakan tak populis tersebut. Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, penduduk hampir miskin adalah golongan yang rentan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. “Penduduk hampir miskin itu akan resmi menjadi miskin karena kenaikkan harga BBM bersubsidi. Artinya, program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran. Padahal, dalam RAPBN 2012, alokasinya sebesar Rp50,9 triliun untuk 28 program pengentasan penduduk miskin,” ungkap Arif di Jakarta, Kamis (8/3).

Oleh karena itu, Arif mendesak pemerintah mesti memberikan perhatian serius terhadap penduduk hampir miskin tersebut. Sayangnya, di mata Arif, penduduk hampir miskin ini tidak dijadikan target pemerintah.

Hal senada dikatakan Eugenia Mardanugraha. Menurut peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI itu, pertambahan angka kemiskinan akan mengurangi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. "Mereka tetap akan menjadi miskin, dan akan semakin miskin apalagi ditambah dengan kenaikan harga BBM dan TDL nantinya. Ini bisa saja angka kemiskinan bisa bertambah lebih banyak lagi," ujar dia kepada Neraca, kemarin.

Menurut Eugenia yang juga dosen FEUI itu, yang dinginkan masyarakat miskin hanyalah makan dan uang untuk anak sekolah. Jika kedua hal tersebut bisa dipenuhi maka angka kemiskinan tidak akan bertambah walaupun kenaikan harga BBM maupun TDL. "Mau berapa pun naiknya, asalkan pangan dan biaya sekolah murah dan dijamin pemerintah, saya yakin tidak akan ada rakyat miskin," tambah Eugenia.

Dia menambahkan bahwa Indonesia sudah seharusnya mencontoh China, yang menjamin warganya untuk mendapatkan beras. "Beras disubsidi dari pemerintah sehingga rakyat terjamin pangannya. Itulah kenapa angka kemiskinan China kecil bila dibandingkan dengan Indonesia," papar Eugenia.

Maka, terkait rencana bantuan langsung masyarakat sementara (BLMS) yang dikumandangkan pemerintah, Eugenia tidak yakin akan mengentaskan kemiskinan.

Pasalnya, lanjut Eugenia, angka Rp150 ribu per kepala keluarga (KK) ini sangat kurang untuk menghidupi satu keluarga. Seharusnya, pemerintah memberikan Rp1,2 juta per KK.

Tidak hanya itu, Eugenia juga mengkhawatirkan jika pemerintah melakukan kenaikan secara bertahap maka kenaikan barang-barang pun terus melambung tinggi. ”Dalam teori ekonomi dikenal dengan announcement effect. Maksudnya, kalau pemerintah menaikkan tiga kali harga TDL ataupun BBM maka kenaikan harga barang-barang juga ikut naik tiga kali,” jelas Eugenia.

Sementara itu, pengamat ekonomi Didik J Rachbini menilai, naik atau tidaknya harga BBM bersubsidi, tetap saja penduduk Indonesia banyak yang miskin.

Bahkan, Didik menyorot data mengenai jumlah penduduk miskin yang dibuat pemerintah hanyalah isapan jempol belaka. "Kenaikkan harga BBM bersubsidi bukan mengurangi, dan tetap saja penduduk miskin Indonesia sebanyak 70 juta jiwa. Pertambahan kenaikkan jumlah penduduk miskin yang dibuat pemerintah itu sebenarnya hanya permainan angka saja,” tukas dia.

Sedangkan terkait harga ideal BBM bersubsidi, guru besar Universitas Paramadina itu menyatakan, harga pasar yaitu harga yang diinginkan masyarakat. Bahkan, kalaupun harus dinaikkan, maka harus dicari jalan tengahnya. “Pemerintah sekarang ini bisanya cuma ngoceh, banyak teori. Mereka tidak berdaya dan tidak peduli nasib rakyat," tandas Didik.

Menanggapi hal itu, Kepala BPS Suryamin berkilah bahwa jumlah penduduk miskin dan sangat miskin terus menunjukkan penurunan. Untuk terus turun, maka stabilitas harga pangan harus tetap dijaga. "Tren kemiskinan dari tahun 1996 sampai 2011 trennya menurun terus," kata Suryamin.

Suryamin menerangkan, garis kemiskinan makanan sebesar Rp179.204 dan garis kemiskinan non-makanan Rp64.525. Sehingga, total garis kemiskinan yang digunakan sebagai patokan sebesar Rp243.729. (didi/bari/mohar/ardi)