Diduga Tak Miliki Tempat Pengolahan - Pemegang IUP Sukabumi

Sukabumi - Tersendatnya sejumlah perusahaan tambang melakukan aktifitasnya, diduga karena para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum memiliki tempat pengolahan bahan baku. Persoalan lainnya, lokasi pabrik aturan dari regulasi yang terus berubah-ubah.

Pengamat tambang lokal, Melly, kepada NERACA menyatakan, sebenarnya pihak perusahaan tambang, telah siap melakukan ekspansi produksi. Hanya saja, banyaknya kebijakan tumpang tindih dari regulator. Salah satunya, Peraturan Menteri ESDM nomor 7/2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Melly menilai, investor yang telah memegang IUP belum siap diakibatkan investior tambang bukan pemain di sektor tambang. “Ketika ada aturan baru, mereka tidak menguasai. Namun yang jelas, investor tambang yang masuk ke Sukabumi, kebanyakan bukan investor yang memiliki basic tambang. Di samping itu, permodalan mereka juga banyak yang diragukan. Sebenarnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, perusahaan tambang yang serius melakukan aktifitas tambang cuma sedikit”, terang Melly, Kamis (8/3).

Dia mengatakan, ketegasan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, sangat diperlukan. Pemda, kata dia, berwenang menjalankan aturan yang berlaku. “Hanya saja, ada tidak keberanian pejabat pemda untuk menindak para pemegang IUP yang telah bertahun-tahun tetapi belum melakukan eksplorasi”, tukas Melly.

Melly mencurigai, banyaknya permohonan pembuatan IUP ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sukabumi, bukan untuk melakukan ekspansi tambang. Para pemohon itu disinyalir memanfatkan IUP menjadi UIP alias Usaha Ijin Tambang. “Bahasa kerennya menghasilkan uang bagi oknukm tertentu dengan menjual potensi tambang Kabupaten Sukabumi”, tegas dia.

Saat ini, urai Melly, dari hasil pengkajiannya, hanya beberapa perusahaan tambang saja yang mampu melakukan bisnis tambang di Kabupaten Sukabumi. “Setahu saya, hanya sedikit yang mampu melakukan upaya eksploitasi. Karena mereka memiliki siteplan, rencana kerja, dan tenaga ahli yang siap bekerja, disamping permodalan yang kuat serta market yang jelas”, imbuh Melly.

Soal market, hanya tiga perusahaan di Cina yang mampu mengelola pasir besi asal Kabupaten Sukabumi. ”Tidak banyak perusahaan di dunia ini yang mampu mengelola pasir besi menjadi bahan baku. Hanya ada tiga perusahaan di China. Sedangkan aturan mengatakan, produksinya harus dalam negeri. Sebenarnya perusahaan itu mau mengamini permintaan pemerintah. Namun lokasi pabrik pun akhirnya menjadi persoalan bagi calon investor yang ingin serius berbisnis tambang”, tukas dia.

Menurut Melly, pemerintah pun harus tegas terhadap pemegang IUP. Selama ini, BPPT masih mengakomodir keinginan pemilik IUP untuk memperpanjang IUP. Padahal mereka tidak melakukan aktifitas. “Kenapa BPPT bisa memperpanjang IUP yang jelas-jelas telah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak beroperasi. Ini perlu ditelaah. Ada kepentingan apa dibalik itu”, tandas Melly. (rony)

Related posts