Presiden: BMKG Segera Beli Alat Pendeteksi Dini Tsunami

NERACA

Jakarta-Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana mengemukakan, pola bencana tsunami di Selat Sunda terjadi di luar perkiraan BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika) sehingga masyarakat tidak memiliki kesiapan untuk menyelamatkan diri. Ia menyebutkan, biasanya peringatan akan potensi terjadinya tsunami dapat dikeluarkan dengan terlebih dahulu menganalisis secara cepat data gempa yang sebelumnya terjadi. Namun, tidak demikian halnya kali ini yang tanpa didahului oleh peristiwa gempa.

“Ke depan saya sudah perintahkan juga ke BMKG untuk membeli alat-alat early warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan secara dini kepada kita semua sehingga masyarakat bisa waspada,” kata Presiden kepada wartawan di sela-sela peninjauannya ke beberapa lokasi terdampak bencana tsunami, di Pandeglang, Banten, Minggu (24/12).

Bencana tsunami yang menerjang beberapa wilayah di Selat Sunda seperti di Banten dan Lampung mesti dijadikan pelajaran khususnya bagi pemerintah. Pasalnya alat pendeteksi tsunami yang harusnya berfungsi malah justru dalam keadaan tak berfungsi. Padahal sore hari sebelum air masuk ke daratan, lebih dulu dimulai dengan meletusnya gunung anak Krakatau. Akibatnya, gelombang air memakan korban sekitar 429 jiwa dan masih ada ratusan korban yang masih hilang. 

Selain itu, Jokowi mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait untuk memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan sejak dini terkait kebencanaan sehingga dapat meminimalisir jumlah korban. “Sudah saya perintahkan (memasukkan pendidikan kebencanaan ke kurikulum),” sambung Presiden.

Pihak kepolisian menyatakan adanya kemungkinan kerusakan dari alat pendeteksi tsunami milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan nantinya tim dari Polda Banten akan diturunkan untuk menyelidiki penyebab kerusakan alat tersebut. "Ya nanti dari Polda Banten kerjasama dengan BMKG untuk meneliti peralatan mana yang rusak. Khususnya alat mendeteksi tsunami. Diperairan mana ditaruhnya nanti akan diteliti," ungkap Dedi.

Dedi pun menyebutkan adanya kemungkinan tindak pidana, bila ternyata ada oknum yang sengaja merusak alat pencatat data potensi tsunami tersebut. "BMKG akan melihat kerusakannya karena teknis atau kerusakan [disebabkan] alam sendiri, itu akan diteliti. Kalau ada kerusakan akibat manusia, nanti itu akan dilakukan [langkah] penyelidikan," jelas Dedi. 

Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam. Perpres ini diyakini akan membuat antisipasi serta penanganan bencana lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. “Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapat lah bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu,” kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangannya, Selasa (25/12). 

Luhut mengatakan, pada Minggu pertama atau kedua Januari 2019, seluruh instansi terkait akan kembali duduk bersama untuk menuntaskan penyusunan Perpres ini. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat terbatas di Istana yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Luhut mengatakan, salah satu yang diatur dalam Perpres ini adalah mengenai rencana peningkatan teknologi alat deteksi dini tsunami.

Sebab, alat yang dimiliki saat ini tak mampu mendeteksi tsunami yang disebabkan oleh erupsi gunung. Menurut Luhut, alat deteksi ini akan dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) “(Alat rancangan) BPPT bagus kok. Kita saja yang selama ini tidak pernah pakai. Kita buat di sini. Boleh kita impor dulu (jika ada yang lebih canggih) tapi nanti harus transfer teknologi,” kata Luhut.

Terkait sumber pendanaannya, menurut Luhut, bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, Indonesia juga bisa menggunakan tawaran dari World Bank dan Asian Development Bank. "Kita lihat mana yang paling baik,” kata Luhut. Ia menargetkan alat-alat deteksi Tsunami yang lebih canggih ini sudah bisa dipasang di berbagai titik pada 2019. “Setelah itu, masyarakat jangan merusak itu,” ucapnya. Ia berharap ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi untuk mencegah dan menangani bencana di Indonesia. bari

 

 

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…