Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Agenda hilirisasi adalah agenda industrialisasi bahan mentah berbasis komoditas. Di sini juga termasuk perubahan mindset yang diharapkan dapat memperlancar prosesnya. Karena itu, fenomena hilirisasi menjadi bersifat kompleks jika dipahami dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Banyak aspek yang harus diangkat untuk bisa ditelusuri konteksnya karena bukan sekedar mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi kemudian kita ekspor, semua selesai di situ. Satu hal, hilirisasi bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Konflik kepentingan di area ini sangat menghambat prosesnya dan cenderung tidak bisa diatasi cepat.

Hilirisasi adalah mengembangkan potensi ekonomi menjadi realitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi serta nilai pasar yang lebih tinggi. Tapi tidak mudah karena Dutch Desease masih bercokol kuat untuk tetap menempatkan posisi Indonesia sebagai pensuplai komoditas untuk pasar dunia.

Tarikannya keluar jauh lebih kuat, yang jatuh pada pilihan return and profit ketika harga di pasar dunia baik. Pertarungannya adalah soal industrialisasi dan bisnis. Pertarungannya adalah persoalan nilai tambah dan nilai pasar. Ini yang kita hadapi dalam pelaksanaan program hilirisasi selama ini.

Harapannya tentu program hilirisasi harus berjalan. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% menjadi milik Indonesia menjadi momen baik bagi bangsa ini untuk melaksanakan industrialisasi melalui pendalaman struktur. Momen menjadi pemegang saham pengendali amatlah penting dan strategis untuk merancang peta jalan industrialisasi melalui hilirisasi sektor tambang dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, UU MInerba, UU nomor 3/2014 tentang perindustrian, dan PP nomor 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Sebab itu, keterlibatan langsung Kemenperin dalam pengembangan hilirisasi Freeport Indonesia menjadi lebih bermakna karena aksi korporasi akan diikuti oleh aksi industrialisasi melalui hilirisasi di mulut tambang atau pada lokasi lain yang lebih visible. Proses ini tidak mudah karena menyangkut banyak aspek keekonomian, politis, pembangunan daerah, dan bisnis yang harus diperhitungkan. Sebagai bangsa Indonesia tentu tidak berharap bahwa setelah berhasil melakukan akuisisi, kemudian terjadi lagi divestasi lanjutan untuk bayar utang akibat menarik dana obligasi bond untuk membayar ke PT Freeport Indonesia.

Namun demikian, komitmen tersebut harus ada, dan pemerintah sebaiknya perlu mengeluarkan Perpres Khusus tentang Industrialisasi dan Hilirisasi Tembaga. Ada lima kebijakan penting yang terkait langsung yaitu kebijakan industri, kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan bisnis. Model serupa mungkin bisa dikembangkan untuk Proyek Masela yang sekarang ini tidak jelas kabar beritanya.