Usaha Garmen di KBN Lesu, Ribuan Kontrakan Kosong

NERACA
Jakarta - Ribuan kamar kontrakan di sekitar Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara, khususnya di Kelurahan Sukapura, Clincing, Jakarta Utara kini kosong melompong tanpa penghuni. Bila awalnya pada 1986 menampung sekitar 84.000 pekerja industri garmen, maka hanya tertinggal kurang dari 10% pekerja.

"Kami sudah menyiapkan surat untuk meminta pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, agar dapat segera menanggulangi kondisi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja dan hengkangnya perusahaan industri garmen di KBN Cakung," ujar H. Gubar, tokoh paguyuban rumah kontrakan Sukapura di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pada awal tahun 1986 banyak perusahaan pembuat pakaian jadi (garmen) yg beroperasi untuk keperluan ekspor, dan mampu memperkerjakan hingga 84.000 orang, maka hanya tinggal 3 (tiga) pabrik saja."Bisa dibayangkan, bagaimana kampung Sukapura yang meraih kejayaan sampai tiga tahun lalu pada usaha kamar kontrakan, kini tinggal kenangan," ujarnya.

Namun dalam dua tahun terakhir ini, saking sulit ditinggal pengontrak, menurut dia, pemilik kontrakan yang umumnya warga Sukapura menggantungkan usaha sektor ini, tidak mampu membayar tagihan listrik, apalagi merawat rumahnya. Belum lagi, konsekuensi direpotkan tagihan angsuran bank.

"Kami berharap gubernur segera mencari jalan keluar, untuk memicu agar pabrik garmen dihidupkan lagi. Meski saat ini, kami melihat KBN Cakung berubah menjadi kawasan penumpukan peti kemas,” ujarnya.

Menurut Gubar, dulu kejayaan Sukapura, identil dengan kemacetan. Sekarang, Jalan Tipar - Cakung, lancar aman, tapi rakyatnya lapar."Tidak ada lagi pemandangan khas, pedagang nasi uduk, pedagang buah, jamu gendong, pedagang kaki lima, bahkan tukang kredit. "Yang bakal ada, usaha sarang walet. Tapi yang pasti sarang nyamuk," ujarnya.

Menurut Roffan Zah, Kepala Seksi Humas PT (Persero) KBN Cakung, data terakhir sampai September 2018, jumlah perusahaan yang tercatat di kawasan ini sebanyak 71 perusahaan manfaktur (pabrik pengolahan) yg menampung tenaga kerja 500 -1000 pekerja."Kami tidak dapat merinci
masing-masing besaran tenaga kerja yang ada di perusahaan. Sebatas regulator, penyedia jasa properti," ujarnya.

Didampingi bagian pemasaran, Roffan menyebutkan untuk usaha non manufaktur tercatat 80 perusahaan. Usaha ini minim tenaga kerja, namun memerlukan area kerja lokasi yang luas dan difasilitasi teknologi tinggi. Sudah tentu memperkerjakan tenaga handal yang memiliki
ketrampilan khusus.

Saat ini pemerintah DKI Jakarta, hanya memiliki 25,85% saham di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pusat 73,15% melalui keputusan Presiden Joko Widodo, tahun 2015. Menanggapi data yang dikemukakan KBN Cakung, bahwa masih beroperasi 71 pabrik dengan jumlah pekerja yang masih bisa menghidupi lingkungan sekitarnya, Ramli Haji Muhammad, anggota legislatif DPRD DKI Jakarta, mempertanyakan kebenaran data tersebut."Artinya, dengan asumsi terkecil, satu perusahan menampung 500 buruh, kita bisa lihat secara kasat mata, pekerja yang lalu lalang di saat datang dan pulang, pasti menyemut di jalanan, ini kok sepi. Mainan apa lagi nih," ujarnya. Mohar