Masa Depan Persaingan Usaha Dalam Outlook 2019

NERACA

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan seminar tahunan bertajuk Outlook 2019: Masa Depan Persaingan Usaha 2019 dan Pemilihan Presiden, yang menghadirkan pembicara Faisal H. Basri, Bustanul Arifin, HMBC Rikrik Rizkiyana, Maqdir Ismail, serta Perwakilan Tim Kampanye Nasional Calon Presiden 2019-2024 Jokowi-Amin, M. Misbakhun dan Perwakilan Badan Pemenangan Nasional Calon Presiden 2019-2024 Prabowo-Sandi, Haryadin Mahardika.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua KPPU Kurnia Toha menekankan pada resesi yang akan dihadapi pada perekonomian di dunia pada tahun 2019, di mana dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong proteksionisme di tengah perekonomian dunia yang melambat.“Buat kita masyarakat persaingan usaha, yang kita bayangkan adalah suatu situasi dimana konsolidasi bisnis akan terus berlanjut. Dalam tatanan perekonomian yang terintegrasi secara global, kita diingatkan untuk bersiap menyikapi gelombang merger-akuisisi dan praktek kartel yang bakal melonjak dengan tajam. Resiko-resiko yang muncul tidak terbatas pada hal itu saja. Bukan tidak mungkin proteksionisme yang muncul di kedua negara adidaya, menginspirasi lahirnya kebijakan-kebijakan domestik yang bernuansa anti persaingan,” jelas dia dikutip dari laman resmi KPPU, kemarin.

Lebih lanjut lagi Kurnia menambahkan, pentingnya diadakan forum ini untuk mendapatkan gambaran proyeksi perekonomian di Indonesia pada masa tahun politik di tahun depan, di mana perekonomian mau mendapat imbas dari adanya pemilihan presiden.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Ekonom Faisal H. Basri, menyatakan bahwa dalam masa depan, KPPU harus dapat terus menjadi lembaga yang independen menjaga kesejahteraan rakyat melalui persaingan usaha yang sehat.“Tahun politik adalah masa yang berat bagi KPPU untuk bertahan dan membersihkan praktik persaingan usaha tidak sehat yang mungkin terjadi karena adanya bagi-bagi logistik,” ujar dia.

Hal ini ditengarai dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang banyak terjadi, baik di sisi pemerintahan maupun di tengah masyarakat, yang dapat berdampak buruk bagi kompetisi secara global di Indonesia.“KPPU harus bertahan, karena independensi adalah harga mati,” ungkap dia.

Selain itu, Ekonom Senior INDEF, Bustanul Arifin, memaparkan proyeksi perekonomian Indonesia di tahun 2019 oleh pemerintah akan naik 0,1% yakni menjadi sebesar 5,3%, dengan inflasi tetap seperti tahun 2018 yakni 3,5%. Sementara itu IMF telah memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 adalah sebesar 5,1%, lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah.“Ke depannya, rantai bidang pangan di Indonesia akan bergantung pada kinerja produksi yang dihasilkan, serta keseimbangan antara supply dan demand pangan, yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian,” kata dia.

Sedangkan Perwakilan Tim Kampanye Nasional Calon Presiden 2019-2024 Jokowi-Amin, M. Misbakhun dan Perwakilan Badan Pemenangan Nasional Calon Presiden 2019-2024 Prabowo-Sandi, Haryadin Mahardika, keduanya bersepakat bahwa, calon presiden dari kedua kubu akan mendukung KPPU dan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, di mana persaingan usaha yang sehat adalah kunci regulasi negara. Mohar