Pemerintah Antisipasi Hemat Belanja Anggaran

Tiga Opsi Disiapkan

Selasa, 08/03/2011

Tiga Opsi Disiapkan

Pemerintah Antisipasi Hemat Belanja Anggaran

Jakarta—Harga minyak yang makin liar dan tak bisa dikendalikan membuat pemerintah mempersiapkan tiga langkah ansitisipasi. Salah satunya adalah penghematan anggaran belanja secara maksimal. “Opsi kedua adalah melakukan penghematan secara besar-besaran pada kementerian/lembaga (K/L). Diharap langkah penghematan ini tepat, setidaknya belanja-belanja yang bisa dihemat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,7/3.

Hatta menjelaskan langkah kedua adalah mengantisipasi pembengkakan APBN akibat subsidi minyak. Karena beban subsidi makin tinggi akan terjadi jika harga crude oil (minyak mentah) terus naik. “Intinya, memaksimalkan lifting agar target produksi tidak meleset,” tambahnya.

Sedangkan, kata Hatta lagi, langkag ketiga, perubahan dalam asumsi, namun perubahan ini harus dibicarakan lebih jauh dengan anggota dewan. "Kalau memang crude price itu tinggi, ya ini akan mempengaruhi defisit kita dan ini yang harus dibicarakan dengan dewan. Tentu ini pertengahan," terangnya.

Yang jelas, lanjut mantan Mensesneg ini, semua langkah antisipasi itu terkait dengan harga minyak mentah melambung. "Tapi itu semua asumsi, sesuatu yang katakan lah, jika harga crude seperti itu," paparnya.

Diakui Ketua umum PAN ini, konsumsi premium hingga Februari 2011 pemakaiannya sudah melebihi kuota. Dari kuota sebanyak 1,7 juta kiloliter (KL), premium habis dikonsumsi sebanyak 1,8 juta KL."Kita akan terus memantau pergerakan harga minyak," tandasnya.

Seperti diketahui, harga minyak di pasar Asia kembali naik menembus US$ 105 per barel. Sedangkan minyak jenis Brent mengalami kenaikan hingga menembus US$ 116 per barel. Kondisi ini memang perlu dipantau ketat pemerintah sebab bakal membuat dana subsidi melonjak. Apalagi pemakaian BBM subsidi seperti premium terus meningkat.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengakui rendahnya produksi BBM di dalam negeri membuat Pertamina harus melakukan impor. Tahun ini, akan ada 10,28 juta kiloliter (KL) premium dan 4,23 juta KL pertamax yang diimpor.

"Dari masing-masing kilang, memang kalau produksi avtur itu lebih dari kebutuhan, jadi masih aman. Tapi untuk premium dan solar permintaannya di atas kapasitas produksi," katanya di DPR, 7/3.

Lebih jauh kata Karen, berdasarkan rencana kerja perseroan di 2011, kebutuhan konsumsi premium di dalam negeri mencapai 22,05 juta KL, lalu solar 21,2 juta KL. "Jadi impor premium 10,28 juta KL dan pertamax 4,23 juta KL. Dengan begitu, total pasokan premium dari impor dan dalam negeri 20,86 juta KL, dan pertamax 4,69 juta KL," tuturnya.

Namun untuk premium, kapasitas produksi di dalam negeri hanya 10,58 juta KL sehingga ada kekurangan yang harus dipenuhi lewat impor. "Total kebutuhan premium dan pertamax melebihi kemampuan penyediaan kilang dalam negeri, jadi tetap memerlukan impor," ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ketua Tim pengkaji Pembatasan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu mengungkapkan konsekuensi pembatalan BBM tentu harus merevisi APBN yang mencapai Rp14 triliun. Alasanya setiap kenaikan USD1 ICP akan menghasilakan net impact (defisit). "Kalau net impact Rp7 miliar atau Rp700 miliar per USD1. Artinya kalau USD10 itu Rp7 triliun. Kalau USD22 ICP berarti kenaikan Rp14 triliun," ujarnya

Namun angka tersebut, jelas Anggito masih belum memperhitungkan tambahan subsidi capping PLN dan pengehmatan yang akan dilakukan. "Tapi itu belum memperhitungkan berapa tambahan subsidi BBM, capping PLN dan penghematan," jelas Anggito.

Akan tetapi Anggito menjelaskan, semua harus dikaji ulang oleh tim tarif, dalam hal ini adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF). "Jelasnya tanya pak Bambang deh. Saya enggak tau, saya bukan dipemerintahan," ungkapnya.

Anggaran subsidi energi adalah subsidi yang terbesar di dalam APBN, yang jumlahnya mencapai Rp 136,6 triliun. Namun banyak orang kaya yang dinilai tak tahu malu ikut menikmatinya.

Hal yang sama diungkapkan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yang mengaku kecewa dengan perilaku masyarakat mampu. Namun tetap menggunakan BBM bersubsidi. "Ketidaktahudirian golongan mampu, penegakan hukum yang perlu diperkuat, serta ketidapedulian petugas, kesemuanya ikut menggelontorkan subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran," jelasnya.

Dikatakan Darwin anggaran subsisi bakal terus membengkak, namun salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang mampu yang tak layak dapat subsidi. "Subsidi energi adalah subsidi terbesar dalam APBN dengan jumlah Rp 136,6 triliun di 2011, dan di dalamnya subsidi BBM jumlahnya yang paling besar yaitu Rp 78,3 triliun dan terus meningkat," tambahnya.

Menurut Darwin, subsidi adalah hak rakyat tidak mampu, pemerintah akan mengajak golongan mampu untuk ikut menjaga hak-hak rakyat miskin yang masih butuh suntikansubsidi pemerintah. "Orang mampu harusnya bukan ikut-ikutan menyedot subsidi yang bukan hak golongan mampu," imbuhnya. **cahyo