NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2018 ini diperkirakan telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Angka konsumsi ikan tahun 2018 adalah 50,69 kg/kapita, sedikit lebih tinggi dari target yaitu 50,65 kg/kapita," kata Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo di kantor KKP, Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut Nilanto Perbowo, pihaknya menyatakan optimistis bahwa pada akhir tahun 2019, akan tercapai angka konsumsi ikan hingga sebesar 54,49 kilogram/kapita. Sebagaimana diwartakan, KKP menyatakan bahwa tingkat konsumsi ikan nasional memiliki kecenderungan yang selalu naik setiap tahun, terutama bila merujuk kepada data sepanjang lima tahun terakhir.

"Ikan merupakan sumber protein yang sangat besar, dengan makan ikan kita bisa lebih sehat dan turut serta dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Rifky Effendi Hardijanto di Jakarta, Rabu (21/11).

KKP mengajak seluruh elemen masyarakat bukan sekedar mengkonsumi saja tapi turut serta menggerakan makan ikan menjadi suatu budaya bangsa. Rifky memaparkan, sepanjang 5 tahun belakangan, target konsumsi ikan per kapita tahunnya selalu meningkat, yaitu tahun 2014 sebesar 38,14 kilogram (kg) per kapita, tahun 2015 sebesar 40,9 kg per kapita, tahun 2016 sebesar 43,88 kg per kapita, tahun 2017 sebesar 47,12 kg per kapita, dan tahun 2018 sebesar 50 kg per kapita per tahun tahun, sementara untuk tahun 2019, target konsumsi perikanan nasional menjadi 54,49 per kapita per tahun.

"Kita jangan sampai kalah dengan negara tetangga, seperti Malaysia 70 kg per kapita per tahun, dan Singapura 80 kg per kapita per tahun, dan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun," paparnya.

Rifky juga mengutarakan harapannya agar tidak ada lagi terdengar kasus gizi ganda (kelebihan dan kekurangan gizi), stunting (bayi lahir pendek) dan lain-lainnya, yang merupakan contoh beberapa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan pangan dan gizi.

Untuk itu, ujar dia, dengan makan ikan diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah dalam mendukung ketersediaan sumber pangan bergizi bagi masyarakat. "Ikan merupakan komoditas pangan yang mudah didapat di Indonesia, di samping itu harganya juga terjangkau. Dan selain itu juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi terutama kandungan protein dan omega 3. Makanya mari budayakan makan ikan," tegas Dirjen Penguatan Daya Saing KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan realisasi investasi serta pembiayaan usaha kelautan dan perikanan nasional mengalami peningkatan setiap tahun dan umumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Realisasi investasi tujuan setiap tahun terkonsentrasi di Jawa, umumnya Jakarta," kata Nilanto.

Selain itu, ujar dia, pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui perbankan secara nasional. Pada periode 2015-2018 mengalami pertumbuhan hingga rata-rata sebesar 11,9 persen per tahun.

Terkait dengan data itu menunjukkan bahwa 52 persen pembiayaan disalurkan di Jakarta dan Jawa Timur, dan 61 persen pembiayaan disalurkan ke sektor hilir (pengolahan dan perdagangan).

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyatakan bahwa program asuransi perikanan budidaya akan bakal mencakup semua komoditas perikanan ke depannya. "Insya Allah nanti kita akan mengarah kepada semua komoditas di perikanan budi daya," kata Slamet Soebjakto.

KKP, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada acara peluncuran asuransi kali itu memperluas cakupan komoditas perikanan kepada udang, bandeng, nila, dan patin. Sebagaimana diketahui, pada akhir tahun lalu OJK-KKP hanya meluncurkan asuransi budi daya perikanan hanya untuk komoditas udang saja.

Menurut Slamet, ketika diluncurkan asuransi budi daya udang, banyak masukan, permintaan dan saran dari berbagai kalangan masyarakat kenapa hanya udang saja, padahal komoditas perikanan budi daya yang dikelola warga sangat banyak.

Apalagi, lanjutnya, pihak perbankan juga memberikan respons yang luar biasa karena hal tersebut dinilai akan memberikan kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan kredit bagi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Jadi ini tren ke depan luar biasa. kami selaku pemerintah juga merasakan manfaat yang luar biasa. Ini juga sebagai bentuk perwujudan pemerintah hadir sebagai bentuk implementasi UU No 7/2016," kata Dirjen Perikanan Budidaya. Slamet juga mengemukakan bahwa pada tahun 2019 mendatang juga diharapkan akan dapat menambah alokasi anggaran dan cakupan komoditasnya ke depannya.