Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air

Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air

NERACA

Jakarta - Ketua Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Dr Laksanto Utomo meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam menindaklanjuti jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP JT 610 di Tanjung Pakis, Karawang, 29 Oktober.

Transparansi itu dibutuhkan, karena publik, menurut Laksanto, perlu tahu sejauh mana insiden tersebut ditangani pemerintah, mengingat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah mengeluarkan laporan awal jatuhnya pesawat pada medio November."Publik berhak mengetahui informasi yang transparan dan akurat tentang tingkat kelaikan pesawat Lion Air, mengingat jumlah armadanya yang terbilang banyak, apakah semua pesawatnya yang menguasai seluruh rute penerbangan di Indonesia itu sudah sesuai standar apa belum," tutur Laksanto bernada retoris dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (12/12).

Ia menjelaskan, pemerintah sebaiknya bersikap tegas terhadap Lion Air apabila maskapai tersebut terbukti lalai atau menyalahi prosedur."Pemerintah cq Kementerian Perhubungan tidak boleh menunjukkan kesan ragu-ragu dalam memberi sanksi. Sebabnya dalam kasus serupa yang dialami Adam Air dan Air Asia, sikap pemerintah tampak tegas," sebut Laksanto.

Dalam kesempatan sama, Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta Prof Faisal Santiago mengatakan usai jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP JT 610 di Tanjung Pakis, Karawang, pemerintah perlu lebih mewaspadai maskapai penerbangan yang terlihat cepat melakukan ekspansi usaha.

Faisal menjelaskan, pengembangan usaha dari sisi bisnis tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akan tetapi di balik sisi bisnis, pemerintah sebagai regulator perlu memeriksa kesiapan perusahaan penerbangan tersebut dalam menjamin keselamatan penumpang."Misalnya, Lion Air sempat membuat perjanjian pembelian ratusan pesawat, tetapi dibalik itu pemerintah cq Kementerian Perhubungan sebagai regulator perlu memeriksa kesiapan mereka, khususnya terhadap aspek keselamatan seperti maintenance (perawatan), kesiapan kru," kata Faisal.

Ia menjelaskan, pemerintah memang telah membuat regulasi yang cukup terpadu terkait penerbangan. Namun masalahnya, Faisal menyebut, pelaksanaan aturan dan pengawasan dari otoritas terkait yang kurang optimal. Alhasil, insiden yang berkaitan dengan kesalahan teknis instrumen/ mesin ataupun dari manusia-nya (human error) beberapa kali terjadi dalam dunia penerbangan di Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Udara 2002-2005 Marksel (Purn) Chappy Hakim, menjelaskan bahwa pemerintah hingga saat ini belum dapat mengambil sikap atau membuat kebijakan terkait jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP, walaupun KNKT telah melansir laporan awal terkait insiden tersebut.

Usai berbicara dalam diskusi bertajuk "Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion akibat Jatuhnya Lion Air JT-610" yang digelar LSHI di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu (12/12), Chappy mengatakan pemerintah tetap harus menunggu laporan lengkap KNKT sebelum menyatakan sikap ataupun mengeluarkan sanksi untuk operator. Ant

BERITA TERKAIT

Pengusaha Diminta Gali Potensi Komoditas Pertanian Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) meminta para eksportir bisa menggali potensi berbagai komoditas pertanian yang…

Sektor Riil - Investasi Meningkat, Pemerintah Siapkan SDM Industri Kompeten

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia industri.…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tanggapi KPK Menetapkan Sofyan Basir Tersangka

Presiden Jokowi Tanggapi KPK Menetapkan Sofyan Basir Tersangka NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo memberi tanggapan mengenai penetapan Direktur Utama…

KPK Kerja Sama Pemda Optimalkan Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah

KPK Kerja Sama Pemda Optimalkan Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah NERACA Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terus…

Panglima TNI : "Prajurit Baret Merah Bagaikan Hantu Bagi Musuh Negara"

Panglima TNI : "Prajurit Baret Merah Bagaikan Hantu Bagi Musuh Negara" NERACA Jakarta - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.,…