E-KTP Tercecer di Tahun Politik

Oleh: Siswanto Cemonk

Lagi-lagi publik dibuat geger dengan penemuan kembali ribuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer. Peristiwa ini terjadi disekitar permukiman warga Duren Sawit Jakarta Timur pada hari Sabtu (8/12/2018) lalu. Saat diperiksa warga setempat, e-KTP itu ditemukan dalam kondisi tidak terpotong-potong dan terisi dengan data pribadi warga. Meski demikian, sebagian e-KTP ditemukan dalam kondisi rusak.

Bukan kali ini terjadi, pada 26 Mei 2018 dimana ribuan e-KTP jatuh dari truk di wilayah Bogor, serta pernah juga pada 11 September di Serang, Banten. Tercecernya puluhan ribu e-KTP dalam kurun waktu satu tahun terakhir tentu saja membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di tahun politik ini?

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin angkat bicara. Menurutnya Sebanyak 2.005 e-KTP terbuang di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, PKS menduga permasalahan ini berkaitan dengan urusan Pilpres 2019. Suhud lalu berbicara soal praktik jual-beli blangko e-KTP. Menurut dia, praktik tersebut bisa berpotensi memunculkan pemilih penyusup di Pemilu 2019, apalagi bersamaan dengan adanya 31 juta data baru yang akan dimasukkan dalam data pemilih.

Menanggapi hal ini, menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan kalau temuan ribuan KTP elektronik di Duren Sawit bukan karena tercecer, melainkan ada pihak tertentu yang sengaja membuang dokumen berisi identitas itu di pinggir sawah. Hal yang sama juga disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, tercecernya e-KTP beberapa hari lalu diduga ada indikasi kepentingan politik, namun Tjahjo mengaku tidak mau mendahului pihak kepolisian, walaupun telah melakukan investigasi.

Yang menjadi tanya kini, mengapa ribuan e-KTP yang tercecer itu tidak dimusnahkan oleh Kemendagri? Apa iya ada rencana lain yang sengaja tengah disiapkan oleh pihak tertentu? Tidak bisa dipungkiri pilpres yang akan di gelar 4 bulan lagi membuat apapun yang terjadi selalu dikaitkan dengan politik.

Sebelumnya juga ramai diberitakan penemuan praktik jual beli blanko e-KTP oleh keluarga mantan pejabat pemerintah serta penjualan e-KTP bekas di pasar konvesional maupun online yang menuai kontroversi. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, praktik jual beli maupun pemalsuane-KTP perlu diusut sampai tuntas. Ia juga menegaskan beredarnya blanko dipasaran dinilainya dapat berakibat fatal, apalagi di tahun politik bisa disalahgunakan seseorang untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Tidak bermaksud mendiskreditkan pemerintah, namun melihat penemuan tercecernya e-KTP yang terus terulang dan penemuan praktik jual beli blanko E-KTP terbersit suatu pertanyaan, apakah peristiwa ini menjadi bukti bahwa lemahnya tingkat keamanan data penduduk oleh pemerintah? Pasalnya, KPU sebagai penyelenggara gelaran tersebut telah mewanti-wanti betapa bahayanya jika ada KTP yang beredar tanpa dipastikan keasliannya. Lantas, apakah masyarakat tidak perlu khawatir dengan kasus ini jelang Tahun Pemilu? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Hasil Penelitian: Masyarakat Masih Permisif Pada Politik Uang

Hasil Penelitian: Masyarakat Masih Permisif Pada Politik Uang NERACA Jakarta - Hasil penelitian Founding Fathers House (FFH) menemukan bahwa 57,75…

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewujudkan Sila Ketiga Pancasila Pasca Pemilu 2019

Oleh : Ananda Rasti, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Berbeda pilihan merupakan sebuah keniscayaan, karena setiap individu akan selalu punya sudut pandang…

Ketika Utang Pemerintah Terus Bertambah

Oleh: Djony Edward Total utang pemerintah per Maret 2019 tercatat yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni menembus level Rp4.567,31 triliun.…

Lembaga Survei Bagian dari Elemen Masyarakat

Oleh:  Anang Zubaidy SH, MH., Kepala Pusat Studi Hukum FH UII Keberadaan lembaga survei merupakan fenomena baru dalam penyelenggaraan demokrasi…