Oleh: Satyagraha

Indonesia saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong daya saing guna menghadapi tantangan dunia yang makin beragam di era ekonomi digital. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan karena Indonesia mempunyai bonus demografi berupa jumlah penduduk kelas menengah dan disertai usia produksi dengan sektor jasa yang produktif.

Dalam kondisi ini, pemerintah terus mencari peluang agar era globalisasi tidak menjadi ancaman yang dapat merontokkan sendi-sendi perekonomian. Salah satu pilihannya adalah dengan mendorong pembenahan modal manusia (human capital) yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Transformasi ekonomi melalui penguatan modal manusia dapat memberikan keunggulan karena bisa melahirkan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif dalam era revolusi 4.0.

Selain itu, pembenahan sektor ini menjadi penting karena berdasarkan Indeks Modal Manusia yang diluncurkan Bank Dunia pada Oktober lalu, Indonesia masih berada peringkat 87 dari 157 negara.

Indeks itu menyatakan kualitas indikator kesejahteraan sosial Indonesia seperti pendidikan dan kesehatan masih kalah bersaing dengan negara-negara di Asia seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan. Indonesia bahkan masih kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina, bahkan hanya "menang" dari Kamboja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah sudah memberikan perhatian khusus guna mengatasi persoalan isu modal manusia.

Upaya itu dilakukan melalui pemberian alokasi 20 persen anggaran dalam APBN untuk sektor pendidikan dan lima persen anggaran guna sektor kesehatan.

Penguatan kebijakan ini disertai oleh pemberian alokasi bantuan sosial yang rutin dianggarkan dalam APBN untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Menurut Sri Mulyani, pengembangan infrastruktur "soft" untuk melahirkan kompetensi ini juga memiliki manfaat agar Indonesia tidak terperangkap dalam jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Selama ini, Indonesia belum mampu menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi atau negara maju karena belum mempunyai produktivitas atau daya saing yang mumpuni.

Investasi modal manusia itu juga akan dilakukan pemerintah di 2019, bahkan menjadi fokus utama, untuk melahirkan figur tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai nilai tambah tinggi.

Fokus pembenahan tidak hanya kepada anggaran, namun juga adanya program kesejahteraan yang sesuai kebutuhan agar masyarakat tetap sehat dan produktif.

Penguatan itu juga bersinergi dengan pembenahan dalam infrastruktur fisik, teknologi, perencanaan wilayah, sumber daya ekonomi dan keuangan, stabilitas makro dan politik serta kepastian hukum.

Masuk RPJMN Isu pengembangan modal manusia masuk dalam salah satu sesi diskusi dalam seminar tahunan ke delapan Forum Pembangunan Ekonomi Internasional yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada Kamis-Jumat (6/12-7/12).

Dalam kesempatan itu, Kepala Ekonom pada PriceWaterhouseCoopers Inggris, John Hawksworth memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat naik dua kali lipat pada 2050.

Proyeksi asumsi ini terwujud apabila terdapat kebijakan dari pemangku kepentingan terkait yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya bencana alam yang besar.

Perekonomian negara berkembang seperti Vietnam, India dan Indonesia diproyeksikan dapat memberikan kontribusi kepada pertumbuhan global secara keseluruhan.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi struktural guna memperbaiki stabilitas makroekonomi, beradaptasi dengan teknologi baru, mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Potensi peralihan pekerjaan di sektor pertanian dan sebagian sektor manufaktur harus diimbangi dengan penciptaan pekerjaan di sektor jasa dan manufaktur teknologi tinggi, bila negara berinvestasi di "Artificial Intelligence" dan robotika.

Kondisi pengembangan modal manusia harus diupayakan karena perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan serta perlindungan sosial dalam ketenagakerjaan bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan daya saing.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti memastikan pengembangan modal manusia akan masuk dalam RPJMN 2020-2024 yang sedang melalui proses penyusunan.

Amalia menegaskan pembenahan sektor ini berguna untuk mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi dalam jangka menengah panjang.

"Kita menginginkan produktivitas, kalau tidak ditingkatkan, kita tidak akan mempunyai daya saing serta mampu menciptakan kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan sektor penawaran (supply side economy)," katanya.
Amalia menegaskan kebijakan pembenahan struktural jangka menengah panjang ini patut diupayakan karena ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh lebih optimal dari sekedar lima persen.

Selama ini Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi kuat dan berkelanjutan di atas lima persen dengan kualitas yang semakin membaik, terlihat dari turunnya angka kemiskinan, rasio gini, dan tingkat pengangguran.

Namun masih terdapat sejumlah tantangan antara lain gejala deindustrialisasi, ketergantungan pada komoditas, industri yang terkonsentrasi di Jawa, masalah kualitas tenaga kerja, dan kemampuan adaptasi teknologi.

Melalui pembenahan modal manusia itu, diharapkan industri manufaktur yang stagnan selama bertahun-tahun dapat tumbuh lebih optimal.

Dengan demikian, maka masa depan perekonomian Indonesia tidak lagi semata-mata mengandalkan sumber daya alam yang rentan terhadap pergerakan global yang dinamis, melainkan juga bertumpu pada sumber daya manusia.

Apalagi nantinya akan didukung oleh penguatan konektivitas di dalam negeri maupun pasar global sehinga pemasaran produk pengolahan asal Indonesia dapat makin meluas ke mancanegara yang membuat kegiatan ekspor makin meningkat.

Secara tidak langsung, kondisi tersebut dapat menciptakan solusi terhadap neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit dan menjadi sumber utama ketidakpastian dalam perekonomian domestik.

Belajar dari Korea

Ekonom dari Universitas Korea Jong-Wha Lee mengingatkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Penguatan ekonomi ini memungkinkan negara berkembang yang mempunyai penghasilan menengah seperti Indonesia menjadi negara maju berpendapatan per kapita tinggi. Lee mengatakan Korea Selatan selama bertahun-tahun dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena melakukan pembenahan dalam modal manusia.

Melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia tersebut, negara gingseng ini mempunyai tingkat keterampilan dan pendidikan yang bermanfaat dalam melahirkan inovasi teknologi dan membantu meningkatkan rantai nilai.

Untuk mendorong proses tersebut, peningkatan pendidikan vokasi yang berbasis pelatihan serta kebijakan pro industri menjadi dua kunci utama dalam mendorong kualitas sektor manufaktur.

Pemimpin Program Pengembangan Manusia, Kemiskinan dan Kebijakan Sosial Bank Dunia di Indonesia Camilla Holmemo menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kunci bagi transformasi ekonomi Indonesia.

Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia memiliki tren demografi dan mempunyai masyakarat yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Namun karena rendahnya investasi pada sumber daya manusia di masa lalu, Indonesia mengalami masalah rendahnya kesehatan penduduk, besarnya angkatan kerja yang tidak terampil, dan ketimpangan gender.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah.

Dengan demikian, terjadi reformasi sisi permintaan dan penawaran dari program pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong pengurangan stunting, memperbaiki kualitas pendidikan, serta reformasi program asuransi kesehatan. (Ant.)