Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Konsumen Dinilai Rendah

Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Konsumen Dinilai Rendah

NERACA

Palembang - Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan menilai tingkat pemahaman masyarakat provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu mengenai Undang Undang (UU) Perlindungan Konsumen hingga kini masih rendah.

"Buktinya, warga masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa sangat jarang membawa persoalan tersebut ke jalur hukum," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan Hibzon Firdaus, di Palembang, Selasa (11/12).

Menurut dia, masyarakat sekarang ini masih kurang memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen, sehingga perusahaan penyedia barang dan jasa sering melakukan tindakan yang merugikan konsumen tanpa dibayangi rasa takut akan digugat.

Sebagai contoh masyarakat pengguna jasa angkutan udara sering diperlakukan kurang baik oleh maskapai penerbangan dengan melakukan penundaan jadwal lebih dari satu jam tanpa mendapat kompensasi sementara jika terlambat bisa ditinggal seenaknya dan tiket yang dimiliki hangus.

Begitu juga perusahaan penyedia barang terutama makanan dalam kemasan, masih sering kedapatan menjual barang dalam kemasan yang telah kedaluwarsa atau melebihi batas masa aman untuk dikonsumsi, namun masyarakat tidak terlalu mempersoalkannya karena kurang mengetahui prosedur pengaduannya dan tidak ingin disibukkan memberikan kesaksian terkait permasalahan itu.

“Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong mereka selaku konsumen melakukan tindakan hukum jika dirugikan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa, pihaknya berupaya terus mengedukasi masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai UU Perlindungan Konsumen melalui kegiatan sosialisasi dan seminar,” ujar dia.

Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen, di antaranya, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

“Kemudian hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,” kata Hibzon. Ant

BERITA TERKAIT

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Pemkot Palembang Pertahankan Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat

Pemkot Palembang Pertahankan Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan berupaya mempertahankan tingkat konsumsi…

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan NERACA Bogor – Pekan lalu, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance”)…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…