Pemerintah Kritik Unicorn Yang Belum IPO - Berikan Payung Hukum Khusus

NERACA

Jakarta – Desakan pemerintah lewat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara agar empat perusahaan starup dengan status unicorn atau nilai pasar lebih Rp 1 triliun untuk go public belum direspon oleh pelaku starup tersebut.”Kita punya Gojek, Bukalapak, Traveloka dan Tokopedia yang tergolong unicorn, tapi belum satu pun yang IPO,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dengan perkembangan bisnis yang terjadi di empat perusahaaan berbasiskan teknologi informasi, maka tidak menutup kemungkinan menjadi perusahaan dengan nilai pasar lebih dari US$ 10 miliar atau dekacorn,”Kalau sudah keburu jadi decacorn, maka timbul pertanyaan lagi siapa yang akan menyerap emisinya. Saya khawatir pasar tidak sanggup,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen mengatakan, payung hukum untuk menerbitkan saham bagi perusahaan rintisan seperti Gojek Cs telah tersedia. “Hanya saja, IPO itu keputusan manajemen. Kita tahu, perusahaan itu punya strategi sendiri, misalnya terkait waktu dan harganya saat IPO,” ujar Hoesen.

Sedangkan terkait payung hukum pencatatan saham dan perdagangan saham di pasar sekunder, menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, pihaknya telah merampungkan rancangan peraturan terkait pencatatan saham perusahaan rintisan.“Dalam rancangan peraturan I-A, yang tengah kami ajukan ke OJK telah mengakomidir perusahaan rintisan untuk tercatat di bursa, Mudah mudahan segera disetujui OJK dan diterapkan pada awal tahun depan,” kata dia.

Sebelumnya, President dan Co-Founder Go-Jek, Andre Soelistyo pernah bilang, pihaknya berminat untuk menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO), namun masih terkendala peraturan yang dinilai tidak fleksibel.”Secara aspirasi, sangat ingin sekali go public lebih cepat. Apalagi consumer kami bisa jadi pemegang saham, “ujarnya.

Menurutnya, saat ini ada dua isu yang masih menjadi kendala. Pertama, perusahaan sejenis Go-Jek masih muda, termasuk dari segi historical financial. Kedua, ada pula tantangan dari sisi regulasi. Menurut Andre, aturan IPO di luar negeri terbilang fleksibel, terutama dalam hal profitabilitas. Andre juga menyebut soal klasifikasi kepemilikan saham. "Atau perusahaan bisa memiliki kelas saham yang berbeda,”tuturnya.

Sementara manajemen Bukalapak dan Tokopedia menegaskan, IPO bukan menjadi tujuan utama. Head of Financial and Payment Servise Bukalapak, Destya Danang Pradityo mengatakan, pihaknya tidak ingin menjadikan IPO sebagai tujuan final perusahaan. Untuk diketahui, Tokopedia terakhir mengumumkan mendapatkan pendanaan baru sebesar US$ 1,1 miliar atau setara dengan Rp15,95 triliun, sehingga setelah suntikan dana tersebut valuasi Tokopedia naik menjadi US$ 7 miliar atau Rp101,5 triliun. Sementara Gojek menerima pendanaan kolektif dari Google, Temasek, dan JD.com, dengan nilai US$ 1,5 miliar dollar atau senilai Rp 20,8 triliun. Pendanaan baru itu meningkatkan valuasi Go-Jek menjadi US$ 5 miliar dolar atau setara Rp 69,4 triliun.

BERITA TERKAIT

Bukalapak Tegaskan Belum Berniat IPO

Co-founder dan President Bukalapak Fajrin Rasyid mengatakan bahwa untuk saat ini Bukalapak belum berencana untuk go public melalui Initial Public…

Isu Hukum dan HAM Jangan Hanya Jadi Dagangan

Oleh: Dyah Dwi Astuti Ada kekhawatiran bahwa debat pertama capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan berlangsung normatif karena…

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Harga Saham Melorot Tajam - Saham Cottonindo Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - Perdagangan saham PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena mengalami…

Kuras Kocek Rp 460,38 Miliar - TBIG Realisasikan Buyback 96,21 Juta Saham

NERACA Jakarta - Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah membeli kembali atau buyback saham dari…

KINO Akuisisi Kino Food Rp 74,88 Miliar

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) akan menjadi pemegang saham pengendali PT Kino Food Indonesia. Rencana itu tertuang dalam perjanjian Jual…