Temu Bisnis Pengembang Raih Transaksi Rp10 Triliun

NERACA

Nusa Dua, Bali - Kongres The International Real Estate Federation (FIABCI) di Nusa Dua, Bali, mengagendakan temu bisnis antara anggota Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dengan pengembang global, beberapa diantaranya sudah sepakat dengan potensi nilai Rp10 triliun.

"Ada 17 perusahaan yang akan ikut dalam B to B meeting hari ini (6/12) dengan total nilai Rp68 triliun, tetapi ada beberapa yang sudah tandatangan kerja sama bisnis dengan potensi nilai Rp10 Triliun," kata Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).

Menurut Soelaeman, kerja sama dengan investor asing sudah berlangsung dalam tiga tahun terakhir ini dengan total nilai Rp105 triliun. Sebagai contoh China Fortune Land Development (CFLD) Singapura dengan Alam Sutera, Mitsui dengan Summarecon, Hyundai dengan Metland, serta masih banyak lainnya.

Soelaeman optimistis temu bisnis yang melibatkan 17 perusahaan ini akan menemukan kesepakatan meskipun untuk tahun 2019 Indonesia memasuki tahun politik, namun pengembang asing melihat ekonomi Indonesia stabil.

Soelaeman mengatakan banyak objek wisata di Indonesia yang sangat menarik."Untuk itu kami mengajak pengembang global untuk bersama-sama pengembang Indonesia mengembangkan potensi pariwisata di sejumlah daerah," ujar dia.

Tema kongres yang mengusung hunian terjangkau (affordable housing) juga akan menampilkan UN Habitat dan Bank Dunia sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman mengenai hunian terjangkau.

Soelameman mengatakan hampir sebagian besar anggota REI merupakan pengembang kecil dengan proyek rumah bagi menengah ke bawah, melalui ajang tersebut diharapkan ada pengalaman kerja sama dengan pengembang besar dibidang pembangunan rumah terjangkau.”Bahkan tidak tertutup kemungkinan peluang kerja sama dengan pengembang global untuk membangun rumah dengan harga terjangkau,” ungkap Soelaeman.

Relaksasi Kebijakan Perumahan

Sebelumnya, Soelaeman menginginkan relaksasi atau kemudahan terhadap kebijakan perumahan untuk memenuhi target satu juta rumah di 2019."Program ini berhasil tembus di atas satu juta rumah pada 2018, hal serupa diharapkan dapat tercapai pada 2019. Untuk itu perlu ada sejumlah kemudahan," kata Soelaeman saat membuka Rakernas REI 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).

Ia menjelaskan REI sampai saat ini memiliki 6.200 anggota, sebanyak 4.700 anggota diantaranya merupakan mitra (tercatat) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga untuk keberhasilan program ini ke depannya masih dibutuhkan kebijakan lanjutan.

"Salah satu usulan kebijakan di bidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan barang mewah, khususnya untuk harga rumah di atas plafon rumah subsidi sampai dengan 20 persen agar tidak dikenakan pajak. Hal ini karena harga bangunan dan kondisi tanah berbeda-beda di setiap daerah membuat biaya konstruksi juga menjadi lebih mahal, bahkan memakan marjin (keuntungan) dari pengembang," jelas Soelaeman.

Ia menyampaikan apresiasi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah memperlonggar kebijakan uang muka yang semula lima persen, menjadi nol persen, meskipun sangat membantu pembeli rumah namun proses persetujuan di perbankan menjadi sedikit lebih lama. Kemudian soal perizinan, Soelaeman juga mengharapkan ke depannya semakin diperlonggar terutama di daerah, karena hampir 90 persen terkait di daerah seperti izin lokasi, IMB, dan lain sebagainya.

Ia juga berharap kebijakan pembangunan infrastruktur dapat mempercepat program perumahan di Indonesia, bahkan juga dinikmati industri lain sehingga ekonomi Indonesia bisa segera lepas landa. Kemudahan lain, ke depannya kebijakan pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, yang diharapkan memiliki skema yang berbeda seperti soal rumah kosong, "BI checking" yang terlalu ketat, serta proses KPR dipercepat.

"Soal rumah kosong ini memang harus ditegaskan lagi. Karena banyak ASN, TNI, Polri yang penugasannya berpindah-pindah. Dengan kebijakan ini dimungkinkan mereka membeli rumah di daerah asalnya, meskipun saat ini tengah ditugaskan di daerah lain," jelas dia.

Kemudian juga soal "BI checking" juga harus dipertimbangkan karena ASN, TNI, Polri itu tidak mungkin bangkrut, sehingga untuk tata kelolanya jangan sampai ketat," kata Soelaeman memberikan usulan.

Rakernas REI kali ini dibarengi dengan kongres organisasi real estat dunia (FIABCI) yang akan diselenggarakan Kamis, 6 Desember 2018 bertajuk rumah terjangkau dengan menampilkan pembicara dari Bank Dunia dan UN Habitat. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo direncanakan juga akan hadir untuk membuka ajang tersebut. Mohar/Ant