Jakarta - Sebuah seminar menyimpulkan masalah kejahatan perbankan (fraud) yang belakangan ini terus meningkat dinilai telah mengorbankan kepentingan publik khususnya para pemilik dana. Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan tampaknya tak mampu berbuat banyak. Namun di sisi lain, kehadiran lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) juga disebut-sebut belum dapat memberikan jaminan ampuh untuk menekan fraud.

NERACA

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kejahatan perbankan (fraud) di Indonesia untuk menguatkan sistem antifraud atau anti pembobolan yang kuat. "Hasil riset dari krisis kemarin, angka fraud malah meningkat khususnya di bidang sales, yaitu terkait pembocoran informasi sensitif," kata  Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D. Hadad dalam seminar di Jakarta, Rabu (7/3)

Lebih jauh Muliaman mengakui sistem pengembangan antifraud di Indonesia kurang dikembangkan. Padahal kredit bank di Indonesia saat ini tumbuh pesat akibat meningkatnya perekonomian. "Supaya pertumbuhan ini tidak menurun harus ada pengelolaan terhadap antifraud," ujarnya.

BI saat ini sudah mengeluarkan surat edaran kepada perbankan untuk membuat panduan pencegahan kasus pembobolan tersebut. "BI sudah mengeluarkan sanksi selama 2 tahun kepada bank untuk tidak mengeluarkan kartu kredit,” tegasnya. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Citibank yang terkait kasus tewasnya nasabah kartu kredit Irzen Octa beberapa waktu lalu.

Tingginya kejahatan perbankan, menurut Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Moneter Halim Alamsyah, masalah fraud tidak hanya masalah aturan dan standar operasional prosedur (SOP). Tapi juga komitmen dan atensi pegawai bank dalam mencegah potensi terjadinya resiko dari fraud. “Karena industri ini bertumpu pada kepercayaan, jika mengalami erosi akan besar dampaknya ke industri,” ujarnya

Menurut Halim, masalah fraud tidak bisa diabaikan. Berdasarkan global survei yang dilakukan asosiasi, sepanjang 2008-2009 telah terjadi 1.849 fraud di 100 negara. Halim mengatakan, fraud tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. “80% umumnya dari fraud tersebut dilakukan pihak internal dengan kerugiannya 5% per tahun di satu institusi,” ujarnya.

Karena itu, menurut dia, Indonesia mulai menerapkan pengawasan berbasis risiko dan BI telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait hal tersebut. “Kita harapkan setelah OJK lahir bisa mengatur kegiatan operasional yang berisiko lebih tinggi lagi dalam mencegah fraud,” terangnya.

Sementara itu, keraguan terhadap OJK yang bisa menekan fraud dikatakan ekonom FE Usakti, Yanuar Rizki, jangan terlalu berharap kepada calon dewan OJK ini. Alasanya cara berpikir mereka sama dan tidak akan bisa mengelola perbedaan di dalam permasalahan perbankan di masyarakat. “Apa yang anda harapkan dari mereka, jangan berharap banyak  lahirnya ide baru dalam membangun dunia perbankan kita,” tegasnya kepada Neraca, kemarin.

Menurut dia, fungsi BI sebagai pengawas ditarik dengan adanya OJK takkan ada bedanya. Alasanya hal ini terlihat dari kandidat yang maju dalam OJK. Karena kebanyakan mereka berasal dari intitusi lama. “Di dalam OJK terlihat  adanya kandidat dari  intitusi lama yang mempunyai pandangan yang sama, bagaimana mereka bisa mengelola perbedaan masalah di dunia perbankan,” keluhnya

Hal yang sama dikatakan pengamat hukum bisnis FH Univ.Trisakti Dr. Yenti Garnasih. Dia menilai lembaga OJK tidak jauh buruknya dengan lembaga keuangan yang sudah ada.  Bahkan sebaiknya pembentukan OJK ini dibatalkan saja. Pasalnya, OJK hanya akan menelan dana APBN. "Saya yakin OJK akan sama saja dengan yang sudah-sudah. TIdak perlu itu OJK,  kan menyerap APBN,” tegasnya.

Malah, Yenti meragukan kinerja OJK ke depan. Karena lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang ini sudah cukup, tinggal diperbaiki saja. “Saya sendiri pesimis sama OJK. Saya optimis nanti ada juga penyelewengan di situ. DPR di situ kan kental. Lebih baik tidak usah banyak-banyak lembaga hukum. Serahkan kepihak berwajib saja", paparnya.

Risiko Sistemik

Sementara itu, Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Ahmad Denny Danuri mengatakanhingga saat ini  banyak kasus fraud yang mengendap tanpa sempat muncul di permukaan. “Banyak fraud nomor satu dari data sudah bisa dilihat. Ini salah satunya kelemahan dari BI. BI harus tegas membangun startegi anti fraud di perbankan Indonesia”, tandasnya

Denny menjelaskan, fraud merupakan tindak kecurangan berasal dari dua risiko, yakni sistemik dan non sistemik. Fraud dari risiko sistemik menjadi sumbangsih terbesar bagi terjadinya instabilitas perekonomian sebuah negara, regional maupun global. Sebaliknya, yang bersifat non sistemik dapat dicegah dan ditangkal oleh kebijakan manajemen risiko yang tepat. “Sebenarnya fraud bisa terjadi karena risiko sistemik dan non sistemik”, lanjuttnya.

Denny melanjutkan, kondisi ini fraud diperparah dengan tidak adanya fasilitas perlindungan konsumen dan bisa memicu tindak fraud perbankan tetap subur.

Pandangan lain disampaikan Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi, bahwa kejahatan perbankan (fraud) pada umumnya bersifat clandestine (tersembunyi). Karena itu, suatu organisasi harus memiliki suatu strategi Anti-Fraud yang dapat secara berkesinambungan dan tersistem dalam mengendalikan fraud. Namun, strategi antifraud harus melibatkan semua pihak dalam organisasi. “Minimalisir fraud dimulai dengan membangun komitmen pengurus dan manajemen bank dalam penerapan strategi antifraud. Itu dimulai dari komisaris, direksi hingga ke level terendah dalam suatu organisasi,” ujarnya.

Glen menjelaskan, fraud sendiri harus disadari merupakan tanggujng jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari fungsi pengendali internal. Dalam konteks organisasi bank, fungsi pengendali internal, yaitu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan segala perangkatnya hanya mampu untuk memastikan apakah suatu sistem pengendalian telah ada dan bekerja. “Namun, efektifitas dari suatu sistem pengendalian tetap menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama khususnya dari Komisaris dan Direksi”, ungkapnya.

Menurut Glen, secara pandangan umum, fraud disebabkan oleh adanya dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan utang, kebutuhan keluarga, drugs, lifestyle, dan lain-lain. Sedangkan peluang yang memungkinkan terjadinya fraud biasanya banyak lebih disebabkan karena lemahnya sistem, kontrol dan penyalahgunaan wewenang”, tandasnya.

Sementera itu, rationalization adalah suatu tindakan pembenaran atas suatu tindakan yang dilakukan. Misalnya, karena merasa sudah bekerja cukup lama, sehingga perusahaan selayaknya membayar lebih, mengambil sebagian kecil dari keuntungan perusahaan yang dianggap sebagai tindakan tidak merugikan. “Dari ketiga itu, hanya 1 yang bisa dikendalikan secara sistem, yaitu opportunity, yaitu dengan cara pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan secara berkesinambungan. Kalau dua penyebab lain tidak bisa dikendalikan secara sistem. Karena itu, harus ada keterlibatan Direksi dan Komisaris dalam penerapam Strategi Anti-Fraud dalam suatu organisasi”, tutup Glen. maya/mohar/cahyo