Manjakan Investor Dorong Ekspor

Oleh: Sarwani

Kata ekspor sudah seperti mantra yang sering diucapkan untuk mengurai masalah kurangnya aliran dolar AS ke Tanah Air untuk membantu memperkuat cadangan devisa RI. Namun sayang kata tersebut kehilangan kekuatan magisnya justru karena ulah pemerintah sendiri yang dinilai kontraproduktif dan salah obat.

Keinginan menggenjot ekspor lebih banyak lagi bukan sekali dua kali digaungkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, menegaskan pentingnya meningkatkan ekspor untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi eksportir untuk menaikkan penjualannya ke luar negeri. Di sisi lain, dia juga menegaskan perlunya pengelolaan impor agar neraca transaksi berjalan bisa mengalami surplus.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong ekspor adalah dengan meniadakan pungutan pajak terhadap sektor manufaktur yang memproses produknya untuk tujuan ekspor. Dihapuskannya pengenaan pajak ini agar timbul efek berantai dalam bentuk kenaikan investasi, ekspor, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fasilitas kemudahan fiskal tersebut diberikan untuk usaha yang bertempat di Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pusat Logistik Berikat untuk memasok bahan baku kepada industri bertujuan ekspor. Di samping itu, untuk meningkatkan perdagangan luar negeri, Kemenkeu bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasa konsultansi bagi perusahaan bertujuan ekspor.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekspor sekaligus meningkatkan keterampilan para pelaku usaha dalam melakukan perdagangan luar negeri. Jasa konsultasi akan diberikan tidak hanya kepada perusahaan besar dengan kemampuan akses pasar luar negeri yang baik dan modal yang besar, tetapi juga kepada perusahaan kecil dan menengah,dan diselaraskan dengan program pemerintah yang lain seperti Kredit Usaha Rakyat.

Sepintas kebijakan ini sangat pendukung peningkatan ekspor. Ada insentif fiskal yang ditawarkan, fasilitas pembiayaan yang kemungkinan akan sangat murah biaya dananya, jasa konsultasi, hingga sinkronisasi dengan kebijakan lain yang mendukung.

Namun data lain menunjukkan kondisi sebaliknya. Investasi asing belakangan malah turun sekitar 20 persen, realisasi investasi kurang dari 40 persen, kebijakan investasi yang berubah-ubah, indeks easy of doing business menurun, hingga tidak tepatnya strategi dagang yang disusun pemerintah.

Alih-alih ekspor meningkat, investor menunda realisasi penanaman modalnya, bahkan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Tanah Air. Sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia seperti pasar yang besar dan upah buruh murah belum mampu menundukkan hati investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Apa saja sebenarnya yang diperlukan untuk mendorong ekspor? Apakah kebijakan selama ini sudah dapat menarik minat investor menanamkan modalnya? Bagaimana dengan insentif dan fasilitas yang diberikan, apakah mampu mendorong ekspor?

Selain insentif dan fasilitas, kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh pemerintah dalam mendorong ekspor? Apakah obat yang diberikan selama ini sudah tepat? Apakah penangangan ekspor ini sudah melibatkan banyak lembaga melalui koordinasi yang baik? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

BPS: Nilai Ekspor Sumsel Turun 1,94 Persen Maret 2019

BPS: Nilai Ekspor Sumsel Turun 1,94 Persen Maret 2019 NERACA Palembang - Nilai ekspor Sumatera Selatan (Sumsel) pada Maret 2019…

Alat Mekanis Multiguna Pedesaan - AMMDes Pacu Produktivitas dan Siap Rambah Pasar Ekspor 49 Negara

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menggugah "Shadow Economy"

Oleh: Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama, Ditjen Kemenkeu Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,9 triliun. Angka ini sebesar…

Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki

Oleh: Sarwani Pilpres 2019 usai sudah.  Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan…

Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Mutlak Dibutuhkan untuk Kemajuan

  Oleh:  Aziz Kormala, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukanlah pemberian tetapi hasil berjuang dengan penuh pengorbanan…