NERACA

Batam - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investasi sektor pasar modal semakin diminati masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dimana hal tersebut dilihat makin tingginya pertumbuhan investor di provinsi yang berbatasan dengan empat negara tetangga itu.”Pasar modal tumbuh 58,86% dan masyarakat Kepri yang berminat transaksi di pasar modal, terutama di saham sangat tinggi," kata Kepala OJK Kepri, Iwan M Ridwan di Batam, Kepri, kemarin.

Disampaikannya, jumlah investor pasar modal di Kepri sudah mencapai 14.545 investor, meningkat hingga 58,86% (ytd) dibandingkan data Desember 2017 yang mencapai 9.156 investor. Dengan pertumbuhan tersebut, Iwan optimistis, pertumbuhan pasar modal di Kepri akan terus meningkat pada 2019.

Dari seluruh investor pasar modal di Kepri itu, sebanyak 74,28% di antaranya berada di Kota Batam, dan hanya 25,72% berada di kabupaten kota lain di Kepri. Menurut dia, banyaknya masyarakat Batam yang berminat menanamkan modalnya di pasar modal karena di kota itu terdapat kantor perwakilan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tiga galeri investasi yang berlokasi di kampus-kampus.
Masih dari data OJK, persentase pertumbuhan investasi pasar modal terbesar pada Surat Berharga Negara yang mencapai 98,88%, dilanjutkan investor reksadana yang tumbuh 74,71% dan investor saham tumbuh sebesar 46,01%. Sebagian besar investor pasar modal di Kota Batam yaitu sebesar 74,28% investor dengan porsi kepemilikan saham emiten sebesar Rp625,79 miliar atau 80,53% dari total kepemilikan saham di Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya komposisi investor di Kepri, 46% berinvestasi di saham, 46% pada efek reksadana dan 8% berinvestasi pada efek Surat Berharga Negara.”Sampai dengan saat ini, sektor pasar modal di Kepri terdapat 9 kantor cabang perusahaan efek di Kota Batam dan 3 kantor cabang manajer investasi, 46 agen penjual efek reksadana (APERD) dan 3 galeri investasi," kata dia.

Disamping itu, lanjut Iwan, hingga menjelang akhir tahun 2018 belum menemukan praktik investasi bodong di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.”Belum ada laporan investasi bodong. Kami imbau masyarakat agar apabila ada penawaran investasi, pastikan memiliki perizinan. Bukan hanya izin dari OJK, tapi juga otoritas berwenang lainnya,"ungkapnya.

Disampaikannya, Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah (Satgas SWID) Kepri rutin melakukan beberapa kegiatan pencegahan melalui sosialisasi agar masyarakat terhindar dari praktik yang merugikan itu. (ant/bani)