Kondisi nilai tukar rupiah memang berfluktuasi cukup dalam. Ini merupakan dampak ekonomi global yang utamanya berasal dari kondisi ekonomi AS. Selain rupiah, sejumlah mata uang negara lainnya juga terkena imbasnya. Meski demikian, lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor’s (S&P), kembali mengukuhkan peringkat investment grade Indonesia, level lebih tinggi yaitu BBB-/Stable Outlook. Hal ini mencerminkan pengakuan layak investasi oleh lembaga internasional di tengah tekanan gejolak global saat ini.

Tidak hanya itu. Meski fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai level masih di bawah Rp 15.000 per US$, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, ekonomi Indonesia masih jauh dari krisis, mengingat situasi saat ini sangat berbeda jauh dengan kondisi 2008 maupun 1998.

Terhadap depresiasi rupiah yang cukup tajam belakangan ini lebih disebabkan penyesuaian atas tekanan global karena melejitnya yield obligasi Pemerintah AS yang mencapai 3,1% lebih Mei lalu, mendekati yield surat utang negara (SUN) Indonesia. Level imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun itu merupakan yang tertinggi sejak 2011.

Kenaikan imbal hasil di negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu didorong rencana penaikan suku bunga acuan bank sentral AS (The Fed), yang diperkirakan lebih agresif. Setelah Fed funds rate (FFR) dinaikkan 25 basis poin pada September lalu ke 1,50-1,75%, menguat spekulasi bakal dinaikkan lagi 2-3 kali tahun depan, dari prediksi semula dua kali.

Kenaikan FFR ini masih akan berlanjut tiga kali lagi tahun depan, seiring kian pulihnya ekonomi negara adidaya itu, yang didorong penurunan pajak korporasi dari 35% menjadi 21% mulai 2018. Alhasil, banyak dolar mengalir pulang kampung, keluar dari pasar modal emerging markets, termasuk Indonesia. Dolar AS pun menguat terhadap banyak mata uang negara lain, termasuk rupiah, menuju ekuilibrium baru.

Hal yang paling urgen saat ini adalah menangani kepercayaan investor. Meski makroekonomi RI baik, banyak pemodal yang masih punya likuiditas memilih wait and see, tidak kunjung menggulirkan bisnisnya. Padahal, jika pengusaha tidak mau menggulirkan bisnis, tentu kita semua akan susah. Hal ini berbahaya jika terus dibiarkan. Pertumbuhan ekonomi kita akan melambat, sehingga jutaan angkatan kerja baru tidak terserap dan otomatis menurunkan daya beli. Kondisi yang tidak diharapkan ini dapat merontokkan kepercayaan investor maupun masyarakat luas, bahkan bisa memicu gejolak publik.

Adalah Presiden Jokowi yang terus berupaya menyakinkan para pengusaha agar mau kembali berinvestasi. Untuk itu, para pembantunya (menteri) juga jangan bikin gaduh, apalagi menakut-nakuti pengusaha dan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif. Contoh kasusnya terlambatnya pelaksanaan proses perizinan terintegrasi (online single submission-OSS) menunjukkan bukti masih ada petinggi negara, yang masih kurang tanggap atas kebijakan presiden.

Presiden Jokowi mengiungatkan, agar kinerja K/L jangan sampai terlambat merespon perkembangan ekonomi global. Saatnya pemerintah perlu mengajak kalangan pengusaha dalam menggerakkan dan memperkuat ekonomi dalam negeri. Jokowi juga berjanji akan mempermudah semua perizinan investasi di dalam negeri sebagai salah satu faktor meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia ke depan.

Kita miris melihat pasar lokal kebanjiran barang-barang murah dari Tiongkok atau dari mana pun, kalau banyak rakyat tidak punya uang dan tidak ada pekerjaan, karena industri di Tanah Air tidak berkembang baik. Itulah sebabnya, Presiden sampai segera mengundang secara khusus para pengusaha untuk berbicara dari hati ke hati, kalau perlu satu per satu dengan pengusaha besar.

Selain merangkul pengusaha, Jokowi juga mendengarkan semua keluhan mereka dengan simpati tinggi, sekaligus mengakomodasi solusi yang diusulkan dunia usaha. Solusi yang digodok bersama pengusaha dan dituangkan segera dalam implementasi nyata di lapangan merupakan kunci meraih kembali kepercayaan pengusaha, sehingga tak ragu untuk mengucurkan investasi yang ditahan.