Ragukan Data Pemerintah, Pengusaha Lebih Suka Cari Data Sendiri

NERACA

Jakarta – Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja menilai pengusaha lebih suka mencari data sendiri ketimbang mengikuti gonjang-ganjing perdebatan validasi data. “Data BPS itu lagu lama ya kalau menurut saya. Sejak beberapa tahun lalu, orang sudah meragukan data yang disampaikan BPS. Misalnya teman teman di Pengusaha ya, mereka lebih senang nyari data sendiri dari pada menggunakan data yang disampaikan BPS," kata Entang, kemarin.

Menurut Entang, para pengusaha sudah bosan dengan perbedaan data BPS dan lembaga lain yang tak pernah singkron. Lembaga data yang diakui negara ini bahkan dianggap angin lalu karena sikapnya yang sering berubah-ubah. “Nah sekarang, menurut saya, sejauh mana lembaga data yang satu-satunya diakui di negara kita ini melakukan semacam pencarian data yang betul betul baik dan benar," katanya. Keraguan pengusaha salah satunya dengan melihat survei data di lapangan. Kata Entang, selama ini BPS tidak memiliki aparat sampai ke tingkat desa.

"BPS hanya sampai mantik-mantik di tiap Kecamatan. Nah dari mana BPS dapat data, pasti kan dari orang-orang pertanian atau penyuluh. Jadi menurut saya, kalau mau revolusi data yang revolusioner lah. Intinya BPS harus punya aparat sampai ke tingkat desa," katanya. Menurut Entang, pemuktahiran data harus kembali dulu ke titik nol. Setelah itu melakukan pembahasan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Kementerian Pertanian.

"Pemuktahiran data itu harus maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Nah ke depan yang harus kita setup dengan baik berdasarkan data yang diterapkan BPS, adalah kerjasama dengan ATR, dengan BIG, dengan BPPT. Dan kita anggap itu sebagai titik nol untuk melangkah ke depan," katanya. Polemik data BPS kembali mencuat, setelah Kementerian ATR/ BPN merilis prediksi persentase pengurangan lahan sawah, dengan berpijak pada data luas lahan sawah BPS yang menggunakan pendekatan baru Kerangka Sampel Area (KSA). Pengamat kemudian mengaitkan keterangan ini dengan penggunaan anggaran Kementerian Pertanian, dengan masih menggunakan data BPS yang lama.

Kesalahan Lama

Mengenai data lama BPS yang digunakan Kementan sebelum terbitnya data baru BPS, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Luthfi Fatah mengingatkan, bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah mengatakan bahwa data pangan Indonesia keliru sejak 20 tahun yang lalu. JK menyampaikan hal ini usai Rapat Koordinasi Terbatas mengenai penyempurnaan data pangan dengan pendekatan baru Kerangka Sampel Area (KSA). JK mengakui kekeliruan ini jadi polemik panjang karena ia tidak segera mengevaluasi data tersebut saat menjabat sebagai Wapres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Tudingan kesalahan mengenai data pangan yang dialamatkan pada Kementan era Pemerintahan Jokowi tidak beralasan dan kurang berdasar. Karena Kementan di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman baru berjalan sejak 2014 lalu”, ujar Luthfi. Ia mengimbau agar semua pihak memahami tugas fungsi masing-masing lembaga dan kementerian, sebelum melontarkan pendapat. "Kementan itu tupoksinya adalah memproduksi pangan dan harus fokus memenuhi produksi. Kementan tidak punya tanggung jawab secara yuridis dan _de facto_ untuk menyusun data pertanian," ujarnya lagi.

BERITA TERKAIT

Komitmen Pemerintah Melindungi KPK

  Oleh : Aldia Putra, Penggiat Antikorupsi   Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad…

Mengandalkan Proyek Pemerintah - WIKA Gedung Bidik Kontrak Rp 22,78 Triliun

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2019, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 22,78 triliun…

PEMERINTAH BERWENANG KENDALIKAN TARIF PESAWAT - JK Khawatir Maskapai Tutup dan Tak Operasi

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai harga tiket pesawat yang sempat melonjak drastis merupakan hal wajar. Pasalnya, jika harga tak dinaikkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Apkasi Dukung Program P3K 2019

NERACA Jakarta - Jika tidak ada aral melintang, penerimaan tenaga honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau…