Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

NERACA

Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus Husein, mengatakan bahwa Undang Undang (UU) 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesungguhnya adalah suatu sistem atau pendekatan dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan TPPU.

"Ini adalah suatu sistem, suatu rezim, suatu pendekatan dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan dengan cara memprioritaskan mengejar hasilnya, bukan prioritas pelakunya," ujar Husein di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (11/12).

Kemudian Husein juga mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon dalam uji materi UU TPPU di MK."Jadi kalau memang ada hasil kejahatan walaupun ancaman hukumannya satu tahun misalnya, tetap ada proses kriminal sehingga undang-undang ini bisa diterapkan," tambah Husein.

Husein pun menjelaskan dalam proses kriminal yang dimaksud, ada hasil dari tindak pidana yang bisa disembunyikan atau disamarkan yang kemudian dapat disebut sebagai pidana pencucian uang.

Mengenai batasan ancaman pidana minimal empat tahun supaya UU TPPU dapat diterapkan, Husein menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk UNTOC (United Nations Convention on Transnational Organized Crime)."Pada undang undang yang asli yaitu UU 15/2002, dulu dicantumkan cuci uang itu kalau jumlahnya Rp500 juta, namun ini ditentang banyak negara," jelas Husein.

“Lalu ketika UU 15/2002 diubah menjadi UU 25/2003, jumlah tersebut dihilangkan kemudian diterapkan ukuran lain sebagai alternatif, yaitu empat tahun sebagai salah satu batasan yang sudah ditentukan oleh UNTOC,” tambah Husein.

Kemudian Husein mengatakan batasan terhadap ancaman pidana empat tahun atau lebih dalam UU TPPU tidak lagi relevan dalam konteks penerapan UU TPPU."Batasan pidana empat tahun di dalam konteks penerapan UU TPPU sudah tidak terlalu relevan, karena yang terpenting adalah hasil kejahatan itu sendiri," kata Husein.

"Jadi kalau misalya ancaman hukumannya satu tahun tetapi hasilnya banyak hingga miliar rupiah atau bahkan triliun, itu tentu bisa melahirkan cuci uang sehingga bisa dikejar dengan UU TPPU," tambah Husein.

Husein mengatakan meskipun hukuman pidana dijatuhkan lebih dari empat tahun, bila pidana tersebut tidak mencakup sejumlah nilai uang tertentu maka tidak mungkin menggunakan UU TPPU untuk menjerat."Misalnya pembunuhan karena balas dendam, kalau orang membunuh karena balas dendam tidak mungkin ada cuci uang karena hanya pembunuhan saja tidak ada proses kriminal yang disembunyikan si pelaku," kata Husein.

Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUUXVI/2018 ini diajukan oleh Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) yang diwakili oleh Agus Triyono sebagai Ketua, Yayasan Auriga Nusantara yang diwakili oleh Timer Manurung sebagai Ketua, serta tenaga pengajar, yaitu Charles Simabura, Oce Madril, dan Abdul Ficar Hadjar.

Para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf z dan penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 (UU TPPU). Pemohon menilai, ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya empat tahun atau lebih. Padahal terdapat pula tindak pidana asal lain yang diancam di bawah empat tahun. Ant

BERITA TERKAIT

Legowo, Keputusan KPU Hasil Pemilu adalah Mutlak

  Oleh : Rian Maulana, Pemerhati Sospol Universitas Andalas Pemilu merupakan proses demokrasi yang berulang setiap lima tahun. Karenanya, semua…

CIPS Sebut Distribusi Minol Lewat PLB Rentan Tambah Korban

NERACA Jakarta – Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) rentan menambah korban luka dan korban jiwa akibat…

KKP Sebut Indonesia Jadi Eksportir Tuna Terbesar Dunia

NERACA Jakarta – Di hadapan generasi milenial Universitas Sahid, Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa saat ini…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…