Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji yang dikelolanya, sehingga tidak mengalami kerugian. Investasi dari dana haji harus mampu memiliki nilai imbal hasil (yield) di atas inflasi dan juga nilai tukar, agar tidak merugi, demikian disampaikan Wapres dalam Rapat Kerja Nasional BPKH di Jakarta, Rabu (12/12).

"Jadi inilah rapat kerja daripada seluruh pimpimam staf, maka yang harus dibicarakan itu ini uang diapakan, kalau hanya berpegang kepada deposito-deposito pasti akan kalah dari inflasi dan kalah dari nilai tukar, pasti akan terjadi itu," katanya. Wapres mengatakan, usulan dana haji untuk diinvestasikan ke dalam sektor trasnportasi haji maupun penginapan untuk haji bukan hal yang baru. Sebelumnya, hal itu pernah dilaksanakan namun hasilnya kurang menggembirakan.

"Dulu PHI yang urus haji zaman tahun 50an, 60an 70an, itu beli kapal dan hasilnya rugi. Karena hanya dipakai dalam 3 bulan. Di samping itu dipakai di dalam negeri, rugi. Ada Tambora nama kapalnya itu, 2 sampai 3 kapal kalau tidak salah jadi pelayaran haji. Jadi ini sudah lama difikirkan hal-hal ini," katanya. Untuk itu, menurut dia, bila berkeinginan investasi di sektor tranportasi maupun penginapan haji perlu dikaji lebih dalam. "Ada yang pernah mau beli pesawat, saya bilang beli pesawat itu tidak mudah, Garuda saja rugi, yang lain bisa bermasalah, ngapain ngurus pesawat pula," katanya.

Wapres dalam kesempatan tersebut menyarankan investasi jangka panjang, yang tidak hanya bermanfaat bagi jemaah haji, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti sektor perkebunan sawit, sektor energi (listrik) maupun jalan tol. "Kalau pengalaman kita investasi jangka panjang yang mengatur kenapa tabungan haji beli kebun sawit di Sumatera, atau jalan tol, atau listrik, semua itu bisa, karena bagaimana dana haji ini bermanfaat, bukan hanya ke jemaahnya," katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan target nilai dana kelolaan pada 2018 mencapai Rp111 triliun dana meningkat menjadi Rp121,3 triliun pada 2019. Dalam pembukaan acara tersebut juga disuguhi penampilan Dakwah Musikal Topeng Jazz dengan membawakan lagu Ilir-ilir. Penampilan yang digawangi musisi Dwiki Darmawan tersebut, juga dimeriahkan oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu dengan memainkan flute.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Achmad Mustaqim mengatakan, jemaah haji tidak perlu khawatir pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menginvestasikan dana haji. Pasalnya, menurut politikus PPP tersebut, sesuai amanat undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH mempunyai tiga kewenangan. Pertama, menerima dana setor haji. Kedua, mengelola dana haji dan ketiga melaporkan pengelolaan dana haji.

BERITA TERKAIT

Harga IPO Rp 180 Per Saham - Citra Putra Realty Raup Dana Rp 93,6 Miliar

NERACA Jakarta – Resmi mengantungi pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari Otoritas…

Buyback 9,29 Juta Saham - Arwana Realisasikan Dana Rp 3,29 Miliar

NERACA Jakarta – Perusahaan keramik, PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) telah membeli kembali 9,29 juta saham lewat aksi korporasi buyback.…

Rencanakan Buyback Saham - Indo Straits Siapkan Dana Rp 1,95 Miliar

NERACA Jakarta - PT Indo Straits Tbk (PTIS) mengantungi izin dari pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali (buy back) saham…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Apkasi Dukung Program P3K 2019

NERACA Jakarta - Jika tidak ada aral melintang, penerimaan tenaga honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau…