Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

NERACA

Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara lain. Hal itu seperti dikatakan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pembukaan diskusi "Indonesia Sharia Economic Festival" di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/12).

Ia mengakui bahwa saat ini Indonesia terlambat beberapa langkah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. "Bagaimana kita tertinggal, tidak usah dibandingkan dengan Malaysia jauh, Uni Emirat Arab, jauh. Kita juga kalah dengan Australia," ujar Perry, seperti dilansir Antara. Perry menyoroti keterlambatan itu dalam bidang produksi komoditas industri halal. Seharusnya, kata Perry, Indonesia bisa menjadi negara eksportir komoditas industri halal tanpa bergantung dari negara lain.

Bahkan, kata Perry, Indonesia juga belum lebih unggul dibanding negara-negara yang penduduknya mayoritas non muslim seperti Australia, dan Thailand yang mampu mengekspor komoditas industri halal ke negara mayoritas berpenduduk muslim. "Saya berpikir masa kita harus impor bumbu rawon halal dari Thailand," ujarnya. Oleh karena itu, kata Perry, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dengan terus mengembangkan produksi industri halal. Peningkatan kapasitas produksi indsutri halal dapat dilakukan, salah satunya, melalui pemberdayaan ekonomi pesantren.

Pesantren sudah memiliki akar ekonomi yang mandiri. Saat ini, kata Perry, Indonesia dapat fokus mengembangkan berbagai unit usaha ekonomi di pesantren berpotensi menumbuhkan kerja sama lintas pesantren. Hal itu selanjutnya didorong dengan efisiensi bisnis melalui insiatif penyediaan pasar virtual produk usaha pesantren sekaligus kerja sama bisnis.

"Perlu juga 'holding' pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Standar Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren," ujar Perry. Dengan program pengembangan kemandirian pesantren ini diharapkan dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem rantai nilai halal.

Potensi ekonomi syariah di Indonesia terbilang cukup besar. Dari sisi pengeluaran konsumsi, nilai transaksi makanan halal secara global pada 2016 mencapai US$ 1,2 triliun. Porsinya sebesar 17% dari pengeluaran konsumsi makanan. Sementara, nilai pasar (market size) dari industri makanan dan minuman halal Indonesia sebesar US$ 169,7 miliar di 2016 dan diproyeksi mencapai US$ 1 trililun pada 2030.

Selain makanan dan minuman, industri busana halal Indonesia juga menjadi salah satu kunci Indonesia bisa menjadi pemain pasar ekonomi dunia. Indonesia masih belum masuk dalam 5 besar produsen busana muslim dunia. Padahal, konsumsi Indonesia terhadap produk tersebut menduduki peringkat 5 besar dunia dengan nilai US$ 13,5 miliar di 2016. Pertumbuhan konsumsi busana muslim di Indonesia diperkirakan akan lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Secara global, pertumbuhan busana muslim dunia diperkirakan mencapai 11% per tahun. Proyeksinya, pengeluaran busana muslim global di tahun 2022 mencapai US$ 373 miliar.

Industri pariwisata halal juga akan berkontribusi besar dalam menjadikan Indonesia sebagai pemain global ekonomi syariah dunia. Indonesia menempati peringkat keempat sebagai wisata halal dunia dengan tingkat konsumsi mencapai US$ 9,7 miliar pada 2016. Besarnya pasar ekonomi syariah juga terlihat di sektor industri farmasi halal. Indonesia termasuk dalam lima besar pada konsumsi global untuk obat-obat farmasi halal dengan tingkat konsumsi mencapai US$ 5,7 miliar dan konsumsi kosmetik halal dengan tingkat konsumsi mencapai US$ 3,7 miliar di 2016.

Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Riyanto Sofyan menilai potensi dan prospek ekonomi syariah selalu bagus dan besar. Namun sayangnya, Indonesia masih menjadi pelaku dan bukan pasar. "Untuk bisa jadi pasar, pertama kita harus gunakan global standar terhadap pesaing-pesaing kita. Kalau kita tahu," ujarnya. Riyanto mengatakan Malaysia sudah selangkah lebih maju dari Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah. Baik pangsa pasarnya di perbankan maupun pariwisata. bari

BERITA TERKAIT

Digital Ekonomi di Bawah Jokowi

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Usai sudah kita menggelar pesta demokrasi terbesar di dunia pada 17 April lalu. Pemilu…

Langkah Making Indonesia 4.0 akan Memiliki Acuan

NERACA Jakarta – Direktur Inovasi Kerja Sama dan Kealumnian (IKK) ITS, Arman Hakim Nasution menyebut, progress roadmap Making Indonesia 4.0…

Garuda Indonesia Raup Untung US$ 20,48 Juta

NERACA Jakarta – Di kuartal pertama 2019, PT Garuda Indonesia Tbk berhasil mencatatkan laba bersih sebesar US$ 20,48 juta. Bila dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih…

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…