Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani

Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi tumbuh di atas 5 persen, rupiah menguat, inflasi terjaga, suku bunga kembali turun, harga minyak stabil, tersedia cukup lapangan kerja, dan kemiskinan berkurang. Namun harapan itu dibayangi kecemasan akan kemungkinan terjadi hal sebaliknya, yakni pertumbuhan ekonomi meleset dari harapan, inflasi melebihi target 3,5 persen, pekerjaan sulit didapat, kemiskinan meningkat, dan daya beli menurun.

Harapan bahwa ekonomi akan membaik bukan tanpa dasar. Konsumsi rumah tangga yang besar menjadi penopang terus bergeraknya ekonomi nasional. Produsen tidak perlu khawatir produknya tidak terserap sepanjang mampu memikat hati konsumen. Ia menjadi bumper yang membuat ekonomi tetap hidup dalam kondisi sulit saat ekspor melemah, ekonomi global bergejolak, atau menyusutnya pasar luar negeri.

Tumbuhnya kelas menengah baru dalam jumlah yang cukup signifikan juga menjadi daya pikat tersendiri. Pasar yang cukup kuat ini memikat asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jika investor membawa dana dalam jumlah yang sangat signifikan—ceteris paribus—ekonomi akan tumbuh relatif tinggi, rupiah menguat, inflasi terjaga, lapangan kerja terbuka lebar, dan kemiskinan menurun dengan cepat.

Apalagi dengan bonus demografi di mana 60 persen penduduk Indonesia dalam usia produktif, tidak sulit memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang unggul untuk perusahaan. Indonesia bisa menjadi basis produksi industri-industri besar. Perkembangan teknologi informasi turut mendukung pengembangan usaha di Tanah Air. Beberapa perusahaan berbasis teknologi informasi menjadi unicorn dengan value di atas 1 miliar dolar AS.

Namun prospek itu bukan tanpa ganjalan. Ketidakpastian yang menggelayuti iklim usaha di Indonesia cukup tinggi karena beberapa hal. Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan asing membuat makro ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak moneter global. Pada saat terjadi normalisasi moneter di AS, Indonesia mengalami gejolak. Akibatnya, rupiah ikut berfluktuasi.

Gejolak nilai tukar mata uang Garuda sangat mempengaruhi kondisi makroekonomi. Sementara bagi dunia usaha, gejolak kurs merupakan satu ketidakpastian yang tidak boleh terjadi berlama-lama. Lebih baik rupiah kuat sekalian atau lemah sekalian tapi konsisten pada level itu paling tidak dalam jangka waktu 12 bulan sebagai dasar perhitungan laporan keuangan.

Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia harus mengeluarkan cadangan devisa yang cukup besar. Bank sentral juga harus menaikkan tingkat suku bunga acuan yang berimbas kepada kenaikan suku bunga pinjaman dan deposito. Kenaikan suku bunga ini mau tidak mau mengerem pertumbuhan ekonomi.

Belakangan pasar sudah dapat menebak arah kebijakan moneter AS. Strategi kebijakan moneter AS sudah dapat diprediksi sehingga tidak lagi menimbulkan spekulasi dan ekspektasi yang tidak perlu. Bank sentral negara-negara lain dapat memperkirakan berapa kali dan berapa besar kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Fed.

Sayangnya kepastian ini tidak lama. Muncul kemudian perang dagang antara China dan AS yang diikuti negara-negara lain yang menimbulkan ketidakpastiian baru. Kebijakan AS memproteksi negaranya dengan menerapkan bea masuk bagi produk China, membuat produk Negeri Tirai Bambu itu menjadi mahal sehingga kalah bersaing. Ekspor Tiongkok menurun drastis, membuat ekonominya melambat.

Indonesia yang menjadikan China sebagai pasar ekspor utama--selain AS, Jepang, Uni Eropa-- terkena dampaknya. Ekspor Indonesia menurun karena negara itu mengurangi pembelian. Beberapa perusahaan di Tanah Air terpaksa tutup karena produknya tidak lagi dapat dijual ke Tiongkok.

Di dalam negeri, ketidakpastian datang dari pesta demokrasi 5 tahunan. Siapa yang bakal memimpin negeri ini 5 tahun ke depan dan partai apa yang akan mendominasi parlemen masih menjadi tanda tanya.

Siapa pun yang terpilih kemungkinan akan ada perubahan dalam manajemen makroekonomi, prioritas pembangunan, kebijakan perdagangan, ekspor-impor, penyaluran kredit, pengembangan industri dan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dua faktor ini, yakni perang dagang dan pesta demokrasi, yang akan mempengaruhi wajah perekonomian Indonesia tahun depan. Kita berharap semoga perang dagang dapat disudahi. Para peserta perang dagang mencabut proteksinya sehingga tidak ada lagi hambatan perdagangan. Di sisi lain, pesta demokrasi menghasilkan pemimpin yang dapat diterima oleh rakyat dan menjalankakn program pembangunan yang mensejahterakan. Sebuah harapan tanpa bayang-bayang kecemasan. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

LPS Perkirakan BI Tahan Suku Bunga Di Awal 2019

NERACA Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate pada awal 2019 ini…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…

Empat Prioritas Kemenperin di 2019 - Pembangunan Kualitas SDM Industri Menjadi Fokus Pemerintah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian siap mengejar empat program kerja prioritas di tahun 2019. Keempat program tersebut merupakan langkah strategis…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewaspadai Politisasi Agama di Tahun Politik

Oleh : Ricky Renaldi, Pengamat Sosial Politik Gerakan politik berpotensi muncul apabila terdapat gerakan massa, tidak hanya dalam gerakan jalan…

Ingat KPK, Ingat Teror Pemberantasan Korupsi

Oleh: Desca Lydia Natalia Menghitung risiko saat bekerja di KPK adalah hal pertama yang dilakukan oleh Laode M Syarif setelah…

Infrastruktur: Katakan Apa Adanya Meski Pahit

Oleh: Sarwani Bank Dunia tengah mendapatkan sorotan publik terkait sikapnya yang plin plan menanggapi laporan yang dibuat oleh lembaga itu…