Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani

Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi tumbuh di atas 5 persen, rupiah menguat, inflasi terjaga, suku bunga kembali turun, harga minyak stabil, tersedia cukup lapangan kerja, dan kemiskinan berkurang. Namun harapan itu dibayangi kecemasan akan kemungkinan terjadi hal sebaliknya, yakni pertumbuhan ekonomi meleset dari harapan, inflasi melebihi target 3,5 persen, pekerjaan sulit didapat, kemiskinan meningkat, dan daya beli menurun.

Harapan bahwa ekonomi akan membaik bukan tanpa dasar. Konsumsi rumah tangga yang besar menjadi penopang terus bergeraknya ekonomi nasional. Produsen tidak perlu khawatir produknya tidak terserap sepanjang mampu memikat hati konsumen. Ia menjadi bumper yang membuat ekonomi tetap hidup dalam kondisi sulit saat ekspor melemah, ekonomi global bergejolak, atau menyusutnya pasar luar negeri.

Tumbuhnya kelas menengah baru dalam jumlah yang cukup signifikan juga menjadi daya pikat tersendiri. Pasar yang cukup kuat ini memikat asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jika investor membawa dana dalam jumlah yang sangat signifikan—ceteris paribus—ekonomi akan tumbuh relatif tinggi, rupiah menguat, inflasi terjaga, lapangan kerja terbuka lebar, dan kemiskinan menurun dengan cepat.

Apalagi dengan bonus demografi di mana 60 persen penduduk Indonesia dalam usia produktif, tidak sulit memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang unggul untuk perusahaan. Indonesia bisa menjadi basis produksi industri-industri besar. Perkembangan teknologi informasi turut mendukung pengembangan usaha di Tanah Air. Beberapa perusahaan berbasis teknologi informasi menjadi unicorn dengan value di atas 1 miliar dolar AS.

Namun prospek itu bukan tanpa ganjalan. Ketidakpastian yang menggelayuti iklim usaha di Indonesia cukup tinggi karena beberapa hal. Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan asing membuat makro ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak moneter global. Pada saat terjadi normalisasi moneter di AS, Indonesia mengalami gejolak. Akibatnya, rupiah ikut berfluktuasi.

Gejolak nilai tukar mata uang Garuda sangat mempengaruhi kondisi makroekonomi. Sementara bagi dunia usaha, gejolak kurs merupakan satu ketidakpastian yang tidak boleh terjadi berlama-lama. Lebih baik rupiah kuat sekalian atau lemah sekalian tapi konsisten pada level itu paling tidak dalam jangka waktu 12 bulan sebagai dasar perhitungan laporan keuangan.

Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia harus mengeluarkan cadangan devisa yang cukup besar. Bank sentral juga harus menaikkan tingkat suku bunga acuan yang berimbas kepada kenaikan suku bunga pinjaman dan deposito. Kenaikan suku bunga ini mau tidak mau mengerem pertumbuhan ekonomi.

Belakangan pasar sudah dapat menebak arah kebijakan moneter AS. Strategi kebijakan moneter AS sudah dapat diprediksi sehingga tidak lagi menimbulkan spekulasi dan ekspektasi yang tidak perlu. Bank sentral negara-negara lain dapat memperkirakan berapa kali dan berapa besar kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Fed.

Sayangnya kepastian ini tidak lama. Muncul kemudian perang dagang antara China dan AS yang diikuti negara-negara lain yang menimbulkan ketidakpastiian baru. Kebijakan AS memproteksi negaranya dengan menerapkan bea masuk bagi produk China, membuat produk Negeri Tirai Bambu itu menjadi mahal sehingga kalah bersaing. Ekspor Tiongkok menurun drastis, membuat ekonominya melambat.

Indonesia yang menjadikan China sebagai pasar ekspor utama--selain AS, Jepang, Uni Eropa-- terkena dampaknya. Ekspor Indonesia menurun karena negara itu mengurangi pembelian. Beberapa perusahaan di Tanah Air terpaksa tutup karena produknya tidak lagi dapat dijual ke Tiongkok.

Di dalam negeri, ketidakpastian datang dari pesta demokrasi 5 tahunan. Siapa yang bakal memimpin negeri ini 5 tahun ke depan dan partai apa yang akan mendominasi parlemen masih menjadi tanda tanya.

Siapa pun yang terpilih kemungkinan akan ada perubahan dalam manajemen makroekonomi, prioritas pembangunan, kebijakan perdagangan, ekspor-impor, penyaluran kredit, pengembangan industri dan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dua faktor ini, yakni perang dagang dan pesta demokrasi, yang akan mempengaruhi wajah perekonomian Indonesia tahun depan. Kita berharap semoga perang dagang dapat disudahi. Para peserta perang dagang mencabut proteksinya sehingga tidak ada lagi hambatan perdagangan. Di sisi lain, pesta demokrasi menghasilkan pemimpin yang dapat diterima oleh rakyat dan menjalankakn program pembangunan yang mensejahterakan. Sebuah harapan tanpa bayang-bayang kecemasan. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki

Oleh: Sarwani Pilpres 2019 usai sudah.  Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan…

Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Mutlak Dibutuhkan untuk Kemajuan

  Oleh:  Aziz Kormala, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukanlah pemberian tetapi hasil berjuang dengan penuh pengorbanan…

PEMBUKAAN INACRAFT 2019

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewujudkan Sila Ketiga Pancasila Pasca Pemilu 2019

Oleh : Ananda Rasti, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Berbeda pilihan merupakan sebuah keniscayaan, karena setiap individu akan selalu punya sudut pandang…

Ketika Utang Pemerintah Terus Bertambah

Oleh: Djony Edward Total utang pemerintah per Maret 2019 tercatat yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni menembus level Rp4.567,31 triliun.…

Lembaga Survei Bagian dari Elemen Masyarakat

Oleh:  Anang Zubaidy SH, MH., Kepala Pusat Studi Hukum FH UII Keberadaan lembaga survei merupakan fenomena baru dalam penyelenggaraan demokrasi…