Wakil Presiden - Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyebab meningkatkan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, anggota DPRD dan pejabat di daerah adalah salah satunya implementasi sistem pemerintahan desentralisasi pascareformasi.

"Kenapa korupsi dewasa ini begitu luasnya? Ini memang terjadi setelah reformasi, ada tiga hal, salah satunya ialah desentralisasi dan pelaksanaan DPRD, keseimbangan antara legislatif dan eksekutif dan yudikatif juga," kata Wapres JK saat menghadiri Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 di Jakarta, Senin (10/12).

Sebelum adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah, lanjut JK, tindak pidana korupsi banyak terjadi di tingkat pemerintahan pusat karena banyak proyek pembangunan diputuskan di pusat. Namun, setelah adanya desentralisasi yang mengakibatkan otonomi di daerah, kasus korupsi semakin banyak melibatkan pejabat daerah, baik kepala daerah maupun anggota DPRD.

"Kalau zaman orde baru diputuskan di pusat, jadi korupsi banyak di pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek di daerah, oleh karena itu korupsi juga menjalar di daerah," kata Wapres.

Keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam sejumlah kasus korupsi juga disebabkan oleh adanya alur proyek pembangunan yang memerlukan persetujuan anggota dewan."Akhirnya timbul suatu kekuatan di DPR, DPRD dan kekuatan itu menjadi bagian dari cara orang memberikan sesuatu (gratifikasi, red.) kepada (anggota) DPR. Jadi ini korupsi akibat reformasi, perubahan sistem pemerintahan kita," jelas Wapres.

Menurut Wapres, korupsi menyangkut proyek pembangunan di daerah umumnya disebabkan oleh alur birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga membuat pengusaha atau pihak swasta menghalalkan segala cara untuk mempercepat urusan proyek itu.

"Kenapa ada korupsi? Umumnya karena layanan yang lamban dan sulit karena para pengusaha membeli kecepatan. Kalau bisa diurus dua hari, kenapa mesti satu bulan. Banyak juga yang masih menjalankan seperti itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," kata Wapres. Ant

BERITA TERKAIT

ICW: Sejak Hakim Artidjo Pensiun, Narapidana Korupsi Berbondong Ajukan PK

ICW: Sejak Hakim Artidjo Pensiun, Narapidana Korupsi Berbondong Ajukan PK   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan sejak Hakim…

Konsumsi Pasar Global Meningkat - Penjualan Mark Dynamics Berpeluang Tumbuh

NERACA Deli Serdang – Permintaan sarun tangan karet global yang terus meningkat tiap tahunnya, menjadi berkah tersendiri bagi PT Mark…

Angka Harapan Hidup Global Meningkat

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat peningkatan angka harapan hidup global sebesar 5,5 tahun dalam rentang 2000 hingga 2016. Wanita diprediksi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…