Wakil Presiden - Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyebab meningkatkan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, anggota DPRD dan pejabat di daerah adalah salah satunya implementasi sistem pemerintahan desentralisasi pascareformasi.

"Kenapa korupsi dewasa ini begitu luasnya? Ini memang terjadi setelah reformasi, ada tiga hal, salah satunya ialah desentralisasi dan pelaksanaan DPRD, keseimbangan antara legislatif dan eksekutif dan yudikatif juga," kata Wapres JK saat menghadiri Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 di Jakarta, Senin (10/12).

Sebelum adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah, lanjut JK, tindak pidana korupsi banyak terjadi di tingkat pemerintahan pusat karena banyak proyek pembangunan diputuskan di pusat. Namun, setelah adanya desentralisasi yang mengakibatkan otonomi di daerah, kasus korupsi semakin banyak melibatkan pejabat daerah, baik kepala daerah maupun anggota DPRD.

"Kalau zaman orde baru diputuskan di pusat, jadi korupsi banyak di pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek di daerah, oleh karena itu korupsi juga menjalar di daerah," kata Wapres.

Keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam sejumlah kasus korupsi juga disebabkan oleh adanya alur proyek pembangunan yang memerlukan persetujuan anggota dewan."Akhirnya timbul suatu kekuatan di DPR, DPRD dan kekuatan itu menjadi bagian dari cara orang memberikan sesuatu (gratifikasi, red.) kepada (anggota) DPR. Jadi ini korupsi akibat reformasi, perubahan sistem pemerintahan kita," jelas Wapres.

Menurut Wapres, korupsi menyangkut proyek pembangunan di daerah umumnya disebabkan oleh alur birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga membuat pengusaha atau pihak swasta menghalalkan segala cara untuk mempercepat urusan proyek itu.

"Kenapa ada korupsi? Umumnya karena layanan yang lamban dan sulit karena para pengusaha membeli kecepatan. Kalau bisa diurus dua hari, kenapa mesti satu bulan. Banyak juga yang masih menjalankan seperti itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," kata Wapres. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Perbedaan dan Toleransi di Indonesia Telah Teruji

Jusuf Kalla Wakil Presiden Perbedaan dan Toleransi di Indonesia Telah Teruji Siem Reap, Kamboja - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan,…

Minta Dukungan, Humprey Temui Mantan Wakil Presiden

  NERACA   Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Humprey Djemat mengunjungi Mantan Wakil Presiden…

PDIP: Prabowo Tidak Tegas, Caleg Gerindra Paling Banyak Terlibat Korupsi

PDIP: Prabowo Tidak Tegas, Caleg Gerindra Paling Banyak Terlibat Korupsi NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan…

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum NERACA Jakarta - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN penyedia…

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…