Persepsi Masyarakat Tentang Partai Antikorupsi Perlu Dibuktikan

Persepsi Masyarakat Tentang Partai Antikorupsi Perlu Dibuktikan

NERACA

Jakarta - Pengamat gerakan antikorupsi, Sapto Waluyo, mengatakan persepsi publik tentang partai antikorupsi dan realitas korupsi di Indonesia memang perlu diluruskan dengan bukti konkrit. Sapto mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (11/12), menanggapi tentang perdebatan kondisi darurat korupsi di Indonesia.

Menurut dia, dari sekian banyak pejabat negara yang terlibat korupsi itu, ada lima pimpinan lembaga tinggi negara, 229 anggota legislatif, 29 menteri/kepala lembaga, 20 gubernur, 91 bupati/wali kota/wakilnya, dan 30 polisi, jaksa dan hakim."Karena itu wajar, apabila ada bertanya: apakah kondisi pasca reformasi lebih baik atau lebih buruk dari Orde Baru? Faktanya, Ketetapan MPR No. XI/1998 dan Tap MPR No. VIII/2001 yang terkait dengan pemberantasan korupsi belum terlaksana sepenuhnya. Bahkan, Delapan Agenda Anti Korupsi 2014-2019 yang dijanjikan Presiden Joko Widodo menghadapi tantangan serius," kata Sapto selaku Direktur Center for Indonesian Reform (CIR).

Sehingga, lanjut dia, melihat kondisi korupsi di Indonesia itu, maka ada yang yang mengkhawatirkan, ibarat kanker korupsi di negeri ini sudah mencapai stadium empat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa pada semester I 2018 penegak hukum berhasil melakukan penindakan kasus korupsi 139 kasus, dengan 351 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nilai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yaitu Rp 1,09 triliun dan nilai suap Rp42,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan 2016 dan 2017 pada semester yang sama, terjadi penurunan jumlah kasus.

"Apakah itu berarti penindakan hukum menimbulkan efek jera, dengan kata lain, pemberantasan korupsi berlangsung efektif? Atau sekadar gejala sesaat, karena seperti gunung es, fenomena korupsi yang berlangsung lebih mengakar ketimbang yang berhasil dibongkar penegak hukum," ujar Sapto yang sedang melakukan riset tentang gerakan sosial antikorupsi selama dua dasawarsa (1998-2018).

Sementara itu, Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei nasional tentang persepsi publik terhadap kondisi sosial-politik saat ini. Survei dilakukan 1-15 November 2018 dengan jumlah sampel 2.940 responden dari 33 provinsi di seluruh Indonesia (kecuali Sulawesi Tengah yang sedang terkena bencana).

Pengambilan sampel dilakukan secara "systematic multistage random", tersebar di 294 TPS (tempat pemungutan suara) di 294 desa terpilih. Jumlah sampel TPS diambil secara proporsional dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Margin of error 2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Partai yang dipersepsikan paling korup adalah Golkar (15,2 persen), Demokrat (14,3), PDIP (8,6), PAN (1,2), Gerindra (1,0). Partai lain di bawah 1 persen."Banyaknya jumlah kasus pejabat teras partai yang tertangkap penegak hukum ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap persepsi publik. Hal itu bisa disebabkan masyarakat mudah pelupa atau kurang mendapat informasi yang valid dan aktual, bisa juga akibat kemampuan parpol mengelola komunikasi publik untuk meminimalisasi efek negatif," kata Muhsinin Fauzi, pendiri LKSP.

Secara umum, lanjut dia, partai yang dipandang bersih (dari korupsi dan dan penyimpangan lain) adalah: PKS dan PDIP (5,9 persen), Gerindra (3,4), PKB dan PPP (2,6), Nasdem (2,1), PAN (1,4)."Namun, persepsi ini masih perlu diuji di lapangan karena responden yang belum menyatakan sikap cukup besar: 57,6 persen. Masyarakat cenderung apatis dan tidak terlalu peduli dengan kinerja parpol," jelas dia.

ICW pernah mengungkapkan data 2017, bahwa sepanjang KPK berdiri, anggota DPR dan DPRD yang paling banyak ditindak berasal dari empat partai terkorup, yaitu: PDIP, Golkar, PAN dan Demokrat. Jubir KPK sendiri menjelaskan persentase politisi yang diproses oleh lembaga antirasuah itu mencapai 61,17 persen dari keseluruhan kasus. Jumlah itu terdiri dari 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, dan 104 kepala daerah.

Sapto Waluyo mencermati hasil survei LKSP, dan melihat karakteristik responden yang diupayakan sesuai dengan karakteristik pemilih tahun 2019. Dari segi usia, sebanyak 22,4 persen (26-35 tahun), 25,2 persen (36-45), dan 22,0 persen (46-55), serta pemilih milenial (16-25 tahun) kurang proporsional (12,5 persen). Padahal mestinya lebih besar, sekitar 20 persen. Dari segi pendidikan responden: tidak sekolah.tidak tamat SD (14,7 persen), SD/MI (26,0), SMP/MTs (19,5) dan SMA/MA (29,3) cukup representatif sesuai sensus BPS 2017.

Ketika ditanya, partai apa yang dipilih jika pemilu dilakukan sekarang, maka elektabilitas parpol teratas adalah: PDIP (22,6 persen), Gerindra (9,2), Golkar (8,1), PKS (4,1), PKB (3,6), Demokrat (3,2), PPP dan PAN (2,7) serta partai lain di bawahnya. "Komposisi itu tampaknya bersifat dinamik karena responden yang masih merahasiakan jawabannya atau berpeluang Golput cukup besar, yakni 40,7 persen. Itu mengisyaratkan kekecewaan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan sosial-politik kontemporer, karena kenyataan hidup sehari-hari mereka sudah susah," ucap Sapto Waluyo. Ant

BERITA TERKAIT

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…

UPT PBB-P2 dan BPHTB Sukabumi Terus Berikan Pelayanan Terbaik - Masyarakat Kini Bisa Bayar PBB di Minimarket

UPT PBB-P2 dan BPHTB Sukabumi Terus Berikan Pelayanan Terbaik Masyarakat Kini Bisa Bayar PBB di Minimarket NERACA Sukabumi - UPT…

Perluas Akses Bagi Unbankable - Amar Bank Dorong Literasi Keuangan Masyarakat

NERACA Jakarta  -Tingkatkan inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia, Amar Bank sebagai pionir produk financial technology (fintech) dengan nama…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…