Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik

Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik

NERACA

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat pengawasan internal secara berjenjang untuk mencegah terulangnya kasus jual beli blanko KTP elektronik dan dibuangnya ribuan KTP elektronik di Duren Sawit, Jakarta Timur."Kami akan melakukan pencegahan agar kedua kasus tersebut tidak terulang," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (11/12).

Pertama, lanjut Mendagri, secara internal Ditjen Dukcapil Kemendagri dan jajaran dibawahnya melakukan penguatan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan KTP elektronik. Kedua, secara eksternal perlu adanya peran serta masyarakat secara proaktif melaporkan setiap temuan pemalsuan, penyalahgunaan, dan praktik pemalsuan dokumen negara dalam hal ini KTP elektronik dan dapat melaporkan ke Hotline 15000537."Gunakan card reader dan hak akses data kerja sama dengan Dukcapil," kata Tjahjo.

Keempat, kata dia, semua KTP elektronik yang sudah tidak terpakai harus dipotong agar secara fungsional tidak dapat digunakan lagi. Tjahjo menegaskan database kependudukan tidak jebol dengan ditemukannya penjualan 10 blanko KTP elektronik secara online yang murni tindak pidana pencurian.

"Kasus penjualan KTP elektronik secara online tidak berpengaruh kepada database kependudukan karena pelaku hanya menjual blangko KTP elektronik dan tidak dapat mengakses data kependudukan," tegas dia.

Mendagri Tjahjo juga menyampaikan bahwa blanko KTP elektronik yang diperdagangkan tidak bisa digunakan layaknya kartu identitas asli karena KTP elektronik hanya dapat dicetak oleh jajaran dukcapil yang memiliki mesin cetak khusus yang sudah diprogram dan memiliki hak akses database kependudukan.

Tindak lanjut investigasi terhadap penjual blanko KTP elektronik melalui online, Tjahjo menuturkan bahwa lelaku penjualan KTP elektronik sudah teridentifikasi dan sudah ditangkap polisi."Perbuatan pelaku murni tindak pidana," ujar dia.

Kedua, dalam kasus lain, terkait ditemukannya KTP-el di dalam karung di daerah Duren Sawit Jakarta Timur, yang berjumlah 2.158 keping sampai saat ini masih dalam proses penyelidikian pihak kepolisian, baik pelaku maupun motifnya.

"Mengenai yang ditemukan di Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga kuat ada unsur kesengajaan karena KTP rusak/invalid tersebut dibuang ditempat yang mudah terlihat oleh masyarakat, dan jarak waktu peristiwanya hanya berselang sehari dari kasus penjualan 10 blangko via online dan sekarang sedang dilacak oleh kepolisian," duga Tjahjo.

Murni Pidana

Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menegaskan kembali bahwa dari dua kasus tersebut diduga kuat adalah murni tindak pidana terkait KTP elektronik. Pertama, pencurian 10 blangko KTP elektronik yang dijual online sudah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian.

Kedua, adanya oknum yang secara sengaja membuang KTP rusak atau invalid produksi tahun 2011, 2012 dan 2013 di daerah Duren Sawit Jakarta Timur, patut diduga ada upaya guna memperkeruh suasana, apalagi menjelang Pemilu Serentak 2019.

"Dari kasus keduanya adalah perbuatan pidana. Dan peristiwa tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilu. Kita percaya kepada pihak kepolisian yang sedang mengusut tuntas dan menangkap para pelaku. Masyarakat dan kita semua harus waspada adanya aktor yang sedang bermain yang sengaja memanaskan situasi saat ini," kata Bahtiar. Ant

BERITA TERKAIT

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

Perkuat Likuiditas - LPKR Jual Aset Rumah Sakit di Myanmar

NERACA Jakarta - PT Waluya Graha Loka (WGL), anak usaha PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) akan menjual seluruh kepemilikan dan…

Panca Budi Idaman Beli Tanah 12 Hektar

Dalam rangka pengembangan pabrik baru, PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) berencana membeli tanah seluas 12 hektar di Desa Pesucen,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…