Dilema Pembangunan Infrastruktur

Program unggulan Presiden Jokowi selama periode 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Kita melihat pembangunan berlangsung masif di seluruh Indonesia, namun banyak pihak mempertanyakan seberapa signifikan pembangunan itu berhasil dan dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian?

Informasi pembangunan infrastruktur ini memang menarik untuk mengukur keseriusan dan seberapa profesional Presiden Jokowi menggarap janji pembangunan infrastrukturnya. Tak sedikit yang memuji dan bahkan membela mati-matian proyek tersebut, tapi ada juga pihak yang berfikir rasional dan nilai ekonomis keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kita tentu ingat pembiayaan rencana pembangunan 245 proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur dengan biaya mencapai Rp5.500 triliun, yang kemudian dievaluasi menjadi Rp4.197 triliun akan diusahakan dari APBN, APBD, BUMN, swasta dan investor asing. Namun dalam proses perjalanannya pembangunan infrastruktur tidak semulus yang diharapkan, karena peran swasta dan investor asing ternyata tidak sesuai harapan. Sehingga beban itu ditanggung oleh APBN dan BUMN melalui penerbitan obligasi pemerintah (Surat Berharga Negara-SBN) dan obligasi korporasi.

Jika menyimak laporan The Global Competitiveness Report 2018 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia di peringkat 71. Sementara indeks daya saing secara umum berada di peringkat 45, naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya 47.

Kinerja indeks tersebut jelas mengalami penurunan jika dibandingkan posisi tahun 2016 di level 60. Padahal capaian indeks 2016 tersebut sebuah pencapaian yang optimal dibandingkan tahun 2011 yang hanya menduduki posisi 90. Jelas capaian indeks infrastruktur Indonesia mengalami pasang naik dan pasang turun, kinerja tahun 2016 hingga 2018 justru kecenderungannya menurun dari skor 60 ke posisi 71. Ini tentu menimbulkan kesan di tengah usaha Presiden Jokowi sibuk membangun infrasrtuktur, justru indeks infrastruktur Indonesia dalam kondisi yang menurun.

Memang sulit mendapatkan narasi dan data yang konkret dari pemerintah. Padahal pembangunan infrastruktur benar adanya, tapi bahwa pembangunan itu tidak tepat sasaran, dan bahkan di bawah target dan harapan pemerintah sendiri. Itulah permasalahan yang terjadi di infrastruktur.

Namun, menurut Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, paling tidak ada 68 dari 245 PSN, atau 27,75% yang akan selesai pembangunannya 100% dalam waktu dekat ini. Inilah yang menjelaskan mengapa Jokowi baru membangun satu ruas jalan di Papua namun sudah mendapat hambatan dari KKB OPM. Sementara presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun berkuasa sudah membangun sembilan ruas jalan.

Menurut Wahyu Utomo, sampai dengan 2017 sudah ada 30 (12,24%) dari 245 PSN yang rampung diselesaikan dengan total anggaran terpakai Rp94,8 triliun. Namun dari segi anggaran, nilai Rp94,8 triliun barulah 2,68% dari target yang diharapkan sebesar Rp4.197 triliun. Dengan kata lain, tingkat pencapaian anggaran maupun realisasi PSN masih jauh dari harapan.

Pada 2018 diperkirakan ada 13 PSN yang juga selesai, sehingga sampai akhir 2018 baru 43 PSN (17,55%) yang selesai. Itupun masih jauh dari harapan, sehingga kalau 2019 total PSN yang selesai 100% dibangun mencapai sebanyak 68 proyek, berarti khusus tahun 2019 akan ada 25 PSN yang selesai dikerjakan. Tampaknya agak berat di tahun politik Jokowi mampu menggenjot 25 proyek infrastruktur selesai

Meski demikian, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan infrastruktur bakal benar-benar dirasakan manfaatnya. Meski saat ini dampaknya memang belum signifikan. “Sekarang kita buat sampai ke depan karena saya kira infrastruktur ini buahnya akan kita lihat lagi dua tahun dari sekarang ini, akan sangat dirasakan buahnya,” ujarnya belum lama ini.

Memang benar, pembangunan infrastruktur memang tidak bisa dirasakan manfaatnya secara instan. Namun pembangunan ini harus dilakukan, bukan untuk kepentingan hari ini tapi untuk waktu yang akan datang berjangka panjang.

Kita lihat salah satu infrastruktur yang sudah terasa manfaatnya adalah Tol Trans Jawa. Saat ini Tol Trans Jawa saja hampir selesai. Itu merupakan bukti bahwa itu bukan sekedar kampanye. Artinya, pembangunan infrastruktur perlu perhatian dari semua pihak, dan mengetahui persoalannya secara komprehensif.

BERITA TERKAIT

Indeks Pembangunan Manusia Banten Naik 0,53 Poin

Indeks Pembangunan Manusia Banten Naik 0,53 Poin   NERACA Serang - Badan Pusat Statistik (BPS) Banten menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)…

Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan infrastruktur  bidang…

BPS: Indeks Pembangunan Manusia di Sumsel Meningkat

BPS: Indeks Pembangunan Manusia di Sumsel Meningkat NERACA Palembang - Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Optimalisasi Utang Negara

Meski banyak pihak merisaukan masalah utang negara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati di setiap kesempatan mengklaim bahwa pengelolaan utang Indonesia saat…

Profesionalisme Lembaga Survei

Di banyak negara yang menganut demokrasi termasuk Indonesia, keberadaan survei politik telah menjadi kebutuhan. Untuk menentukan bakal calon presiden, partai-partai…

Pesta Demokrasi Aman dan Damai

Sedikitnya 195 juta warga telah melaksanakan kewajibannya memilih sekitar 245 ribu caleg dari seluruh tingkatan dan dua pasangan calon presiden…