Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda"

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda"

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal mengenai pajak restoran-restoran tenda yang khusus buka di malam hari karena diperkirakan memiliki omset cukup besar.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, pemkot ingin menggarap sektor-sektor yang tidak pernah tersentuh selama ini karena mendapatkan laporan bahwa terkadang restoran tenda itu memiliki omset hingga di atas Rp10 juta per malam.”Kita ingin kewajiban membayar pajak ini berlaku untuk siapa saja, termasuk restoran-restoran tenda karena terkadang omset mereka melebihi usaha yang memiliki izin. Mengenai mekanismenya, akan kami kaji lagi,” kata dia di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan pengkajian ini lantaran peraturan daerah (perda) memutuskan bahwa hanya usaha yang memiliki izin yang diwajibkan membayar pajak. Sementara, seperti diketahui restoran-restoran tenda yang biasa mangkal di pinggir jalan ini tidak memiliki surat izin.”Untuk itu kami akan menanyakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai mekanismenya, karena Pemkot sudah bekerja sama dengan KPK terkait upaya peningkatan PAD,” ujar dia.

Harnojoyo menambahkan, dalam kerja sama itu KPK melakukan pendampingan dengan Pemkot Palembang terkait sektor-sektor baru apa yang bisa digarap sebagai Pendapatan Asli Daerah. Ia mengatakan, pemkot menargetkan pada 2019 bakal meraup PAD sebenar Rp1 trilun, mengingat pada tahun ini sudah menembus Rp500 miliar.”Target pajak ini harus dikejar, karena ini berkaitan dengan pembangunan kota. Jika tidak meningkat, atau tidak tercapai tentu akan langsung berpengaruh dengan target pembangunan,” kata Harnojoyo.

PAD Kota Palembang bersumber pada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri (non PLN), pajak penerangan jalan pelanggan PLN, pajak parkir, pajak air tanah, sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB dan BPHTB. Pada 2018, Palembang menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp748.685.00.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp661.631.576. Ant

BERITA TERKAIT

Pemkot Sukabumi Kembali Raih Penghargaan Adipura

Pemkot Sukabumi Kembali Raih Penghargaan Adipura  NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kembali meraih penghargaan piala Adipura kategori kota…

Pungutan Pajak PJU di Bekasi Perlu Direvisi

Ketika membandingkan besaran pungutan pajak penerangan jalan umum (PJU) antara di Bekasi dan Jakarta, ternyata sangat kontras sekali dan cenderung…

Pajak E-Commerce Dinggap Moderat

      NERACA   Jakarta - Peraturan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif NERACA Jambi - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha…

Kemenkop Diharapkan Fokus Upaya Reformasi Total

Kemenkop Diharapkan Fokus Upaya Reformasi Total NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan fokus pada upaya reformasi total koperasi…

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Wakil Ketua MPR

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wakil Ketua MPR NERACA Sukabumi - Pembangunan desa melalui penggelontoran Dana Desa…