Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NERACA

Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8 Desember 2018, Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. Pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor LHK.

''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya pada media, Sabtu (8/12).

Kerja sama dengan Inggris telah dimulai sejak era 1990-an, hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif Perubahan Iklim. Berbagai kerja sama ini kata Menteri Siti Nurbaya, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH.''Ini bagian dari kerjasama dengan Inggris yang monumental, dan kita menghargai itu,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk indonesia sebesar 60 juta poundsterling dengan skema bilateral, multilateral dan global program. Melalui Pengakuan Legalitas Kayu Indonesia (SVLK), terbukti telah meningkatkan perdagangan kayu kedua negara. Inggris salah satu dari 10 tujuan ekspor produk kayu Indonesia. Tahun ini, Indonesia telah mengeluarkan 6.892 dokumen V-legal untuk ekspor ke Inggris, senilai USD 255,23 juta.

Angka-angka di atas menunjukkan peningkatan yang signifikan dari perdagangan pada tahun 2013, ketika sertifikat V-legal yang diterbitkan hanya 2.481 dokumen, dengan nilai ekspor sebesar USD132 juta.

Berhasil Baik

Para Menteri dari kedua negara juga sepakat untuk menata kembali kerja sama (MoU), khususnya dalam hal kerja sama dukungan kepada International Tropical Peatland Centre (ITPC). Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Selain itu dukungan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, dukungan mengatasi polusi laut dan pengelolaan limbah plastik, serta dukungan untuk mangrove.''Saya juga mengundang kedua menteri melakukan kunjungan kerja lapangan, melihat capaian Indonesia dalam implementasi perubahan iklim,'' kata Menteri Siti Nurbaya.''Diperkirakan pada Juli 2019 mendatang,'' tambahnya.

Menteri Siti Nurbaya percaya bahwa kerja sama dengan Inggris akan berhasil baik, karena cara kerja dan tim yang baik serta saling menghargai di antara kedua negara.''Antara Inggris dan Indonesia, sudah terjalin kerjasama yang baik dan santun. Ini yang kita perlu jaga dan tingkatkan untuk maju bersama sesuai semangat kerjasama agenda perubahan iklim global,” katanya. Mohar

BERITA TERKAIT

KERJA SAMA PEMBAYARAN DARING PROGRAM SBMPTMU

Senior Vice President Mandiri Syariah Achmad Fauzi (kiri) berbincang dengan Ketua Majelis Ditlitbang Muhammadiyah Lincolin Arsyad (tengah) dan Ketua Panitia…

Langkah Making Indonesia 4.0 akan Memiliki Acuan

NERACA Jakarta – Direktur Inovasi Kerja Sama dan Kealumnian (IKK) ITS, Arman Hakim Nasution menyebut, progress roadmap Making Indonesia 4.0…

Garuda Indonesia Raup Untung US$ 20,48 Juta

NERACA Jakarta – Di kuartal pertama 2019, PT Garuda Indonesia Tbk berhasil mencatatkan laba bersih sebesar US$ 20,48 juta. Bila dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…