Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

NERACA

Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat mencapai swasembada pangan nasional. "Pemerintah perlu fokus pada peningkatan produktivitas lahan untuk mengatasi alih fungsi yang sudah banyak terjadi," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha, di Jakarta, Jumat (7/12).

Menurut dia, permasalahan alih fungsi lahan semakin menyulitkan tercapainya swasembada pangan. Namun, lanjutnya, peningkatan produktivitas lahan bisa dilakukan untuk tetap mendukung produktivitas pertanian nasional. Ia menyatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan, pertama adalah pemerintah harus memperhatikan ketersediaan akses irigasi sebagai sumber pengairan dari lahan-lahan pertanian.

"Lahan yang memiliki akses irigasi, biasanya akan cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi," paparnya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginginkan berbagai daerah dapat benar-benar memberdayakan sumber daya airnya secara optimal untuk sektor pertanian, mengingat masih belum maksimalnya daerah melakukan hal itu.

"Jangan biarkan air sampai lautan sebelum dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," kata Andi Amran Sulaiman dalam lokakarya di ICE Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Kamis (29/11). Ia memaparkan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama antara lain dengan Kementerian Desa juga telah membangun sekitar 30.000 embung di berbagai daerah, tetapi hal tersebut dinilai masih belum cukup.

Untuk itu, ujar dia, berbagai pihak termasuk petani di pedesaan juga harus lebih mengenal dan memberdayakan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Mentan memaparkan bahwa di sejumlah negara maju, yang sumber daya airnya tidak sekaya di Indonesia, tetapi mereka dinilai berhasil mengoptimalkan daur ulang air mereka.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan akan meningkatkan suplai air untuk lahan pertanian di sekitarnya secara lebih merata dan berkelanjutan.

BERITA TERKAIT

Pungutan Pajak PJU di Bekasi Perlu Direvisi

Ketika membandingkan besaran pungutan pajak penerangan jalan umum (PJU) antara di Bekasi dan Jakarta, ternyata sangat kontras sekali dan cenderung…

Overburden Capai 55 Juta Ton - Samindo Klaim Produksi Lampaui Target

NERACA Jakarta -PT Samindo Resources Tbk (MYOH) telah merampungkan operasional overburden dan produksi tahun lalu dengan capaian melebihi target. Disebutkan,…

Komitmen Pemerintah Melindungi KPK

  Oleh : Aldia Putra, Penggiat Antikorupsi   Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Apkasi Dukung Program P3K 2019

NERACA Jakarta - Jika tidak ada aral melintang, penerimaan tenaga honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau…