Padi Petani di Sumsel Terancam Tak Terserap

NERACA

Palembang - Produksi padi petani pada panen raya mendatang terancam tak terserap karena hingga kini sebanyak 35 ribu ton stok beras masih menumpuk di gudang milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Ketua Tim Panitia Kerja Komisi IV DPR RI Oos Sutisna mengatakan legislator berharap Bulog dapat segera menyalurkan stok tersebut semisal ke kios-kios pengecer yang ditugaskan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)."Peranan Bulog ini bukan hanya untuk menyalurkan Rastra saja, namun juga ada kewajiban untuk menyerap gabah petani ketika panen raya. Jika tidak ada penyaluran maka akan dikemanakan beras ini. Sekarang kondisinya stok di gudang menumpuk, padahal sebentar lagi akan mulai masuki panen," ujar dia, saat melakukan peninjauan dan temu masyarakat penerima manfaat BPNT di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin.

Untuk itu, DPR meminta Bulog untuk dapat segera menyalurkan ribuan ton beras tersebut sebelum kualitas beras mengalami penurunan akibat lama tersimpan di gudang. Terkait itu, Kepala Kantor Bulog Divre Sumsel dan Babel Yusuf Salahuddin mengatakan sebanyak 35 ribu ton beras yang masih berada di gudang itu sebenarnya merupakan pasokan untuk kebutuhan delapan bulan ke depan. Beras tersebut adalah hasil serapan dari petani di tahun 2018. Sampai periode ini, penyerapan sudah 20 persen atau sekitar 15.800 ton beras dari target 80 ribu ton.

"Dengan penyerapan sebesar ini ternyata masih menyisahkan 35 ribu ton, apakah kami memungkinkan untuk melakukan penyerapan lagi nanti ?, sementara belum ada jaminan pasar dari pemerintah. Ini menjadi PR dan kami juga tak bisa menjualnya secara bebas harus ada penugasan," ujar dia. 

Menurut dia, Bulog sudah melakukan perawatan terukur melalui Spraying ataupun Fumigasi terukur untuk stok beras yang disimpan. Namun, rasa khawatir terhadap penurunan kualitas beras yang disimpan di gudang apabila terlalu lama tetap ada."Maksimal ketahanan beras itu delapan bulan, setelahnya pasti akan ada penurunan kualitas," kata dia.

Ia menjelaskan Bulog memiliki fungsi menjaga stabilitas, stabilitas di tingkat produsen dalam hal ini produksi petani terjamin akan dibeli dan stabilitas di tingkat pasar agar harga konsumen terjamin tak terjadi gejolak."Di hulu kami mendapatkan penugasan untuk melakukan penyerapan produksi petani, tapi kawal kami juga untuk penjualan atau penyalurannya. Jika tidak terkawal secara otomatis, Bulog dalam posisi yang sulit, stok yang kami kuasai akan dipasarkan kemana kalau tidak ada jaminan dari pemerintah," kata dia.

Begitu pun untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menurut Yusuf, berjalannya BPNT seharusnya bisa menggunakan Bulog sebagai vendor atau suplier agar produksi padi petani akan terjamin siapa yang akan membelinya."Sama seperti harapan dari penerima manfaat tadi agar fungsi Bulog bisa diperkuat lagi, sebab jika melihat dari sisi kemampuan, infrastruktur dan sarana, lembaga pangan yang terkuat dan punya jaringan terluas ada di kami. Terlebih ini milik pemerintah yang bekerja tentunya mengemban misi untuk negara dan masyarakat,” kata dia.

Ia mengungkapkan selama 2018 ini penyaluran melalui BPNT yang dilakukan Bulog masih kecil, yakni 350 ton satu tahun."Tidak ada target, sebab dalam penyaluran program ini fungsi Bulog tak kuat, jumlahnya memang ketahuan tapi tidak diarah ke Bulog. Seharusnya program kebijakan BPNT dalam pedomannya penyedia komoditinya berasal Bulog," kata dia. Ant