Belum lama ini sejumlah pejabat teras International Monetary Fund (IMF) menyampaikan pujiannya kepada kondisi perekonomian Indonesia. Seperti yang dilontarkan oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan kepala ahli ekonomi IMF Maurice Obstfeld yang menyatakan rasa optimisme bahwa perekonomian Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sangat baik.

Nah, pujian tersebut seolah menjadi angin segar bagi pemerintahan Jokowi-JK yang saat ini menghadapi berbagai kritik terkait kebijakan ekonomi mereka. Dan tentu para pembuat kebijakan di negeri dapat sedikit memberi jawaban bahwa IMF pun tidak khawatir dengan kondisi ekonomi nasional. Mungkin juga, tim sukses petahana menjadi lebih mudah untuk menjawab kritik kubu oposisi melalui justifikasi dari IMF tersebut: Indonesia baik-baik saja meski rupiah tengah terpuruk.

Namun, pujian IMF boleh jadi tidak selalu bisa dimaknai sebagai hal yang terlalu terlena. Ini merujuk pendapat Ngaire Woods, profesor dari University of Oxford sekaligus mantan penasihat di IMF. Dia menyebutkan bahwa IMF sering kali optimis berlebihan dan kerap dikritik karena tidak cukup serius memberi peringatan.

IMF sering kali menjadi sasaran kritik karena bukan satu kali salah melakukan ramalan ekonomi di suatu negara. Ada indikasi bahwa lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat itu kerap membuat  estimasi berlebihan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dalam kadar tertentu, ada anggapan bahwa IMF memang memiliki bias politik dan ketidakakuratan dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara.  Ini juga diakui oleh mantan Wapres dan mantan Gubernur BI Boediono terhadap resep IMF saat Indonesia mengalami krisis 1998 lalu, ternyata tidak ampuh.

Sejauh ini, IMF telah memberikan saran khusus bagi kondisi perekonomian yang terdampak perang dagang AS-Tiongkok. Saran yang mereka ungkapkan tergolong sama dengan resep-resep yang kerap mereka anjurkan yaitu soal pengaturan subsidi. Berdasarkan kondisi tersebut, ramalan bias IMF ini ternyata berujung program IMF. Resep ini sejalan dengan keinginan World Trade Organization (WTO). Organisasi perdagangan dunia ini memang tergolong getol mendorong pengurangan subsidi kepada 164 anggotanya.

Di poin tersebut, jika Indonesia mau menuruti saran IMF agar kondisi ekonomi lebih stabil, negeri ini juga tengah mengikuti saran WTO yang telah dua dekade mereka perjuangkan. Indonesia kemudian akan terseret ke dalam lubang para globalis seperti IMF, Bank Dunia dan WTO. Lebih jauh, dampak dari cengkeraman mereka membuat Indonesia harus mencabut banyak subsidi, termasuk yang berkaitan dengan hajat orang banyak seperti BBM.

Dengan menghapus subsidi, harga-harga dan tarif menjadi mahal karena diserahkan sesuai mekanisme pasar. Sementara proteksi dan campur tangan negara diminimalisir, kalau perlu dihilangkan (termasuk dalam urusan ekonomi-publik). Mereka juga menekan lewat regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, jika Indonesia mendapatkan pujian dari IMF boleh jadi ada maksud khusus dari negara tersebut. Indonesia boleh jadi salah satu negara yang diincar agar mampu berkolaborasi secara ekonomi oleh para globalis-kapitalis. Ujungnya, mereka juga merayu agar Indonesia mengikuti program mereka dan kembali menarik utang. Sebab dengan utang, mereka punya pintu masuk untuk mengatur dan menekan Indonesia sesuai dengan skema ataupun kepentingan mereka. Karena itu, pujian IMF boleh jadi ada “udang” (maksud tersembunyi) yang bisa merugikan Indonesia di kemudian hari.

Lihat saja, seusai pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, Pakistan misalnya, langsung mengajukan pinjaman kepada IMF. Di luar IMF, Bank Dunia juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Chief Executive Officer Bank Dunia, Kristalina Georgieva menyebutkan pembiayaan tersebut mencapai US$1 miliar, atau sekitar dengan Rp15 triliun (kurs Rp15.000).

Nah, setelah Bank Dunia, apakah pinjaman dari IMF juga akan kembali mengucur ke Indonesia? Kita tentu patut mewaspadainya.