NERACA

Jakarta – Perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS) mulai berdampak ke sektor finansial. Begitulah yang dikatakan Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro di Jakarta, Kamis (6/12). Menurutnya, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China saat ini di Indonesia baru terasa di sektor finansial dan harus dijaga agar tidak meluas dampaknya. "Sampai sekarang belum terlalu terasa (dampak perang dagang), baru terasa dalam sektor finansial," katanya.

Menurut dia, bila perang dagang terus berkepanjangan maka dicemaskan akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang ujungnya bisa berdampak kepada pendapatan masyarakat. Ia berpendapat, hal positif yang menahan dampak itu antara lain kondisi inflasi di Indonesia yang relatif rendah. Namun, ia juga mengingatkan adanya ekspektasi potensi kenaikan suku bunga acuan pada tahun depan. "Indonesia sangat tergantung kepada fluktuasi global. Ke depannya volatilitas seperti ini masih akan terjadi," ucapnya.

Andry juga mengemukakan bahwa memang benar Indonesia saat ini ada tantangan struktural seperti dalam permasalahan defisit neraca perdagangannya, tetapi bila dilihat dari respons kebijakannya maka Indonesia dinilai masih lebih baik dari berbagai negara "the emerging market" lainnya. Ia juga menyoroti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, meski disadari bahwa berbagai kebijakan pemerintah telah agresif dalam mendorong konsumsi rumah tangga seperti memberikan program bantuan sosial yang relatif besar.

Diversifikasi Pasar

Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan langkah antisipatif terhadap dampak negatif perang dagang antara Amerika Serikat dan China, dengan mendiversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan nilai investasi. Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman di Jakarta, Rabu (5/12), mengatakan, diversifikasi pasar sangat diperlukan agar Indonesia tidak tergantung kepada China. "Ada baiknya Indonesia juga mulai merambah pasar lain yang tidak kalah potensial, misalnya saja Afrika dan negara Asia lainnya," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, restriksi atau pembatasan impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China dapat mendorong perusahaan China untuk mencari pasar baru yang memiliki regulasi restriksi impor yang lebih sedikit. Dengan demikian, lanjutnya, pasar Asia Tenggara, termasuk di dalamnya yang terbesar adalah Indonesia, menjadi pilihan alternatif bagi China untuk membuka perjanjian perdagangan baru.

"Pemerintah dalam hal ini dapat menyambut masuknya barang dari China. Namun juga berdiplomasi untuk kemudahan akses serupa terhadap pasar China. Untuk itu, Indonesia butuh kebijakan yang mampu memberikan daya tarik bagi investor, seperti insentif pajak dan kemudahan birokrasi," ujar Ilman. Sedangkan untuk meningkatkan nilai investasi, Ilman menjelaskan, pemerintah harus bisa memastikan kestabilan politik dan ekonomi dalam negeri tetap terjaga.

Selain itu, kebijakan pemerintah terkait investasi sebaiknya dirancang berkesinambungan dan mudah diaplikasikan, salah satunya adalah dengan memaksimalkan penerapan Online Single Submission (OSS) sebagai portal untuk pendaftaran perizinan usaha di Indonesia. "Regulasi yang pasti, efisien dan terukur sangat memengaruhi masuknya investasi di Indonesia. Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro, seperti perang dagang dan nilai tukar mata uang, para investor juga akan melihat kemudahan berusaha sebagai factor penting penentu investasi," jelasnya.