NERACA

Padang – Indonesia sedang gencar mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur, maka dari itu pemerintah rela memotong subsidi dan dialihkan untuk membangun infrastruktur. Giatnya pemerintah dalam hal membangun tak dibarengi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menilai jumlah insinyur di Indonesia masih sangat minim dibandingkan negara lain di dunia, padahal perannya sangat vital dam era industry 4.0. "Data saat ini, jumlah insinyur di Indonesia hanya 3000 orang per satu juta penduduk. Jumlah itu masih kalah dari Malaysia, Thailand dan Vietnam," katanya di Padang, seperti dikutip Antara, kemarin.

Malaysia memiliki perbandingan 3.300 orang insinyur per satu juta penduduk. Thailand lebih tinggi dengan 4000 insinyur per satu juta penduduk. Jumlah insinyur di Vietnam juga jauh lebih banyak dari Indonesia yaitu sekitar 9000 orang per satu juta penduduk. "Kurangnya jumlah insinyur tersebut bisa menjadi persoalan dalam pembangunan di Indonesia, karena itu perlu segera didorong agar bisa ditingkatkan," katanya.

Peningkatan secara kuantitas itu harus pula diikuti dengan kualitas, salah satunya dengan cara pelatihan sehingga daya saing insinyur Indonesia diakui secara nasional dan internasional. Dengan demikian, insinyur asing tidak bisa masuk semena-mena ke Indonesia selama tenaga teknis masih tersedia di dalam negeri. Ia menilai Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan persoalan "gab" antara kebutuhan dan pasokan sumber daya manusia itu.

Karena itulah Danis yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Perkotaan PII merasa terpanggil untuk mengabdikan diri menjadi Wakil Ketua PII. "Saya berharap pengalaman saya di bidang PU selama 30 tahun, bisa membantu meningkatkan jumlah dan kualitas insinyur Indonesia untuk kemajuan bangsa ke depan," katanya.

Hal serupa juga sempat dikatakan oleh Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan Indonesia masih banyak kekurangan insinyur. Sebab, dari sekitar 100 ribu lulusan insinyur, hanya sekitar 5 ribu yang bekerja secara profesional sesuai di bidangnya. “Angka ini termasuk insinyur-insinyur di luar ITB (Institut Teknologi Bandung). Minimnya jumlah insinyur ini menghambat kemajuan industri,” kata Bambang dalam acara diskusi yang diadakan alumni ITB.

Minimnya jumlah insinyur itu, lanjut Bambang, turut menghambat sejumlah industri seperti infrastruktur dan manufaktur. Oleh karena itu, Bambang mengatakan perlu adanya reformasi secara struktural sehingga mampu memberikan nilai tambah dan bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apabila ada banyak insinyur yang berkecimpung di sektor manufaktur, maka hal itu bisa membuat Indonesia lebih maju. Pasalnya, kata Bambang, kunci pertumbuhan ekonomi saat ini terletak pada sektor jasa dan manufaktur.

Ia juga menyayangkan pertumbuhan di industri manufaktur masih kalah dibandingkan industri telekomunikasi, transportasi, dan jasa lain, serta infrastruktur. Pasalnya, sejak 2014, pertumbuhan industri manufaktur tidak pernah tercatat lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan itu, Bambang tak hanya mendorong agar memperbanyak jumlah insinyur saja, tetapi juga mengimbau agar memperbanyak jumlah wirausahawan. Sebab, menurut Bambang, karakteristik dari negara maju adalah harus memiliki banyak wirausahawan. “Tidak ada negara maju karena banyak PNS. Ini pengamatan saya sendiri. Maka harus terus didorong agar lebih banyak wirausahawan yang sektornya menjadi basis dari nilai tambah,” ungkap Bambang.

Berdasarkan perhitungan Bambang, potensi pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia saat ini hanya bisa berada di kisaran 5,3 persen. Apabila ingin menaikkan angka tersebut, Bambang menekankan perlu adanya pengoptimalan terhadap sumber daya dan kebijakan untuk melakukan reformasi struktural. “Kalau mau pertumbuhan ekonominya lebih dari 5,3 persen, harus berfokus pada sektor manufaktur dan jasa modern,” ucap Bambang.