BI : Inflasi Jakarta Meningkat

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta menyatakan inflasi di DKI Jakarta cenderung mengalami kenaikan mendekati akhir tahun 2018 pada November ini. Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (5/12), mencatat inflasi ibu kota pada November 2018 tercatat sebesar 0,30 persen (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional 0,27 persen (mtm), maupun terhadap rata-rata tiga tahun sebelumnya 0,15 persen (mtm).

"Dengan demikian, laju inflasi ibukota tercatat sebesar 2,66 persen (year to date/ytd) atau 3,33 persen (year on year/yoy)," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho. Inflasi itu, terutama disebabkan kenaikan harga bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 0,62 persen (mtm) dan berkontribusi sebesar 0,11 persen terhadap inflasi November 2018.

Kenaikan harga kelompok bahan makanan terutama disebabkan meningkatnya harga cabai merah dan beras, seiring dengan berkurangnya pasokan yang masuk ke DKI Jakarta dari berbagai daerah sentra penghasil bahan makanan itu. Selain itu, masuknya musim hujan turut menyebabkan turunnya produktivitas ayam petelur, sehingga pasokan berkurang dan menyebabkan harga telur ayam ras juga meningkat.

Untuk menahan laju kenaikan harga beras lebih jauh, pemerintah melakukan operasi pasar beras tipe medium di Pasar Induk Beras Cipinang pada pertengahan November. Inflasi DKI Jakarta juga, disumbang oleh kenaikan harga bensin non-subsidi dan tarif angkutan udara. Kenaikan harga bensin nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex pada Oktober 2018, masih memberikan dampak lanjutan terhadap kenaikan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan pada November 2018.

Selain harga BBM nonsubsidi, kenaikan harga tarif angkutan udara juga turut memiliki andil dalam mendorong inflasi kelompok ini. Menjelang akhir tahun, kegiatan ekonomi terutama korporasi, cenderung tinggi, yang juga diikuti aktivitas perjalanan ke luar kota. Aktivitas tersebut terutama terjadi pada November dan diperkirakan mereda ketika memasuki minggu ketiga Desember.

Dengan kondisi ini permintaan masyarakat akan jasa penerbangan untuk keperluan berpergian keluar kota meningkat. Permintaan akan jasa transportasi diperkirakan tetap tinggi pada Desember, namun akan lebih didominasi untuk kegiatan berlibur dalam rangka menyambut Natal dan tahun baru. "Berbagai perkembangan tersebut membawa kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,15 persen (mtm)," ujar Trisno.

Kenaikan harga barang-barang yang tergabung pada kelompok sandang dan kelompok kesehatan, juga turut mendorong inflasi pada November 2018. Tren kenaikan harga emas internasional telah memicu naiknya harga emas perhiasan di Jakarta.

Kondisi tersebut selanjutnya mendorong kenaikan harga secara umum pada kelompok sandang, yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,56 persen (mtm). Pada kelompok kesehatan, kenaikan harga barang terutama berasal dari barang-barang perawatan jasmani dan kosmetika, seperti sabun mandi, pasta gigi dan parfum. "Berbagai perkembangan harga tersebut menyebabkan kelompok kesehatan mencatat inflasi sebesar 0,84 persen (mtm)," tuturnya.

Perkiraan Desember Dengan memperhatikan pola perkembangan harga-harga di Jakarta hingga akhir November 2018, Trisno menjelaskan inflasi pada Desember 2018 mendatang diperkirakan meningkat sesuai dengan polanya. Masuknya Hari Natal serta Tahun Baru 2019 menjadi faktor pendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa secara umum.

Gejolak harga yang perlu diperhatikan adalah tekanan harga transportasi dan harga bahan makanan. Dinamika harga-harga di Jakarta, tambah dia, dapat mempengaruhi kinerja kestabilan harga secara nasional, mengingat cukup besarnya kontribusi Jakarta. Berbagai perkembangan harga DKI Jakarta telah menjadi barometer pergerakan harga nasional, sehingga sangat penting untuk mengendalikan berbagai gejolak harga yang ada di ibu kota.

"Tercapainya kestabilan inflasi di Jakarta akan mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara khusus, dan nasional secara umum. Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TPID, sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2018 sesuai dengan sasaran inflasi nasional 3,5 persen 1," katanya menambahkan.

BERITA TERKAIT

Pengajuan Insentif Fiskal Sektor Industri Disebut Meningkat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mencatat pengajuan insentif fiskal berupa "tax holiday" sektor industri meningkat pada 2018, di mana terdapat…

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

Gubernur DKI Jakarta - Lelang ERP Tunggu Fatwa Kejaksaan Agung

Anies Rasyid Baswedan Gubernur DKI Jakarta Lelang ERP Tunggu Fatwa Kejaksaan Agung Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…