NERACA

Jakarta – Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan (Free Trade Zone/FTZ) yang disematkan di kota Batam, Bintan dan Karimun untuk Provinsi Kepulauan Riau nyatanya telah gagal memberikan kontribusi optimal untuk membantu mengurangi masalah defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD).

"Di tengah kondisi nasional yang masih mengalami defisit transaksi berjalan, Kepri melalui FTZ Batam, Bintan, dan Karimun, belum mampu berkontribusi secara optimal untuk membantu permasalahan," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal EKa Putra, seperti dikutip Antara, kemarin.

Padahal, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu perbaikan CAD melalui akselerasi peningkatan ekspor di sektor industri dan UMKM, serta jasa di sektor pariwisata. BI mencatat kinerja ekspor impor minyak dan gas bumi Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami penurunan, meski masih surplus, berdasarkan data sepanjang 2018. "Kinerja ekpor impor migas, kondisi Kepri masih berkontribusi menyumbangkan surplus dengan tren surplus yang semakin mengecil," kata Kinerja ekspor impor migas yang masih surplus itu, terutama karena Kepri adalah daerah penghasil migas yang mengalami surplus net ekspor setiap tahunnya.

Sedangkan kinerja ekspor nonmigas Kepri sejak 2012 hingga kini cenderung menurun. Sepanjang tahun itu juga, kinerja ekspor nonmigas mengalami defisit neraca perdagangan dua kali, yaitu tahun 2012 dan 2018. "Tahun 2018 untuk komoditas ekspor nonmigas mengalami defisit neraca perdagangan di semua produk utama ekspor Kepri yaitu perkapalan, besi baja, mesin dan elektronik," kata dia.

Satu-satunya neraca perdagangan yang mengalami surplus adalah komoditas CPO dan olahannya, meski secara angka masih menurun pada 2018. Berdasarkan nilai, kata dia, produk ekspor Kepri yang tertinggi ialah elektronik sebesar 2,13 miliar dolar AS, disusul produk mesin 823,90 juta dolar AS, olahan CPO 725,97 juta dolar AS, besi baja 491,59 juta dolar AS, dan perkapalan 68,65 juta dolar AS.

"Peningkatan ekspor selain mengutamakan dari sisi nilai produk juga perlu memperhatikan produk yang memberikan nilai tambah tertinggi sehingga berdampak signifikan kepada neraca perdagangan," kata dia. Produk ekspor yang dihasilkan di Kepri kebanyakan diserap pasar Singapura, hingga mencapai 40,95 persen dari total ekspor, kemudian 9,21 persen ke Amerika Serikat dan 8,26 persen ke Tiongkok.

Payung Hukum

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati melihat, pemerintah Indonesia harus mengembalikan rencana awal membangun Batam. Pasalnya Batam sebagai pusat pengembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya Kepulauan Riau (Kepri). Kenyataan yang terjadi saat ini, pemerintah seolah lupa dengan tujuan utama Batam dibentuk. Saat negara tetangga melesat dengan berbagai daya tawar dan kemudahan untuk menjaring investasi, Batam sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ) masih saja berkutat pada persoalan dasar akan rumitnya perizinan.

Padahal kawasan industri di negara-negara tetangga yang saat ini beberapa langkah lebih maju, dulunya meniru sistem yang ada di Batam. Mereka konsisten dengan kemudahan perizinan, pemberian insentif, dan pengembangan infrastruktur yang menunjang aktivitas industri. Sementara Batam masih saja jalan di tempat dengan hadirnya perubahan yang justru mempersulit. “Yang pasti di daerah lain adalah single otoritas, di Tiongkok, Malaysia, dan daerah lain. Jadi Batam memang bermasalah," kata Enny.

Beberapa permasalahan Batam sebagai kawasan FTZ yang harus diselesaikan, lanjut Enny, diantaranya tumpang tindih payung hukum yang mendasari terbentuknya FTZ dengan aturan otonomi daerah. Hal ini membuat investor ragu karena dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pelayanan administrasi, pelayanan pertanahan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, masih tumpang tindih antara Pemkot dan BP Batam. Infrastruktur untuk kawasan FTZ Batam juga masih jauh dari kata mumpuni. Infrastruktur utama pelabuhan trans-shipment jauh tertinggal dengan kawasan FTZ lainnya di Asean. Sebagai perbandingan di Port Klang, Malaysia mampu menampung 10,35 juta Twenty Foot Equivalent Unit(TEU), sementara di pelabuhan Batu Ampar, Batam hanya memiliki kapasitas 0,2 juta TEU.

Selain itu, masalah keamanan juga masih menjadi pertimbangan utama bagi investor. Soal ini, isu perburuhan kerap meresahkan dunia investasi di Batam. Untuk itu, perlu usaha bersama untuk kembali melihat tujuan utama pembentukan Batam sebagai poros ekonomi Indonesia. Mengakhiri tumpang tindih peraturan dengan menghadirkan penguatan kelembagaan. Dengan cara mengembalikan otoritas FTZ Batam langsung berada di bawah pemerintah, merujuk pada keberhasilan kawasan FTZ lainnya seperti Shenzhen di Tiongkok dan Iskandar di Malaysia.

Harus ada lembaga khusus yang mengelola FTZ Batam, lembaga tersebut memiliki kewenangan yang terintegrasi. Yang berujung pada kemudahan pelayanan perizinan dan administrasi. "Batam perlu diberi status Kawasan Ekonomi Khusus, keistimewaan sebagai kawasan strategis nasional, untuk mengembalikan cita-cita awal FTZ Batam dibentuk," kata Enny lagi.