Pembangunan Trans Papua Tetap Berlanjut - PASCA PEMBUNUHAN PEKERJA PROYEK

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan infrastruktur di Papua akan tetap dilanjutkan, dan tidak akan dihentikan. "Saya sampaikan bahwa pembangunan Trans Papua tetap terus dijalankan, diteruskan. Tidak akan berhenti," tegas Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12).

Presiden telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan Trans Papua sepanjang 4.600 Kilometer. Menurut Presiden, jalan Trans Papua dari Wamena menuju Mumugu akan dibangun 35 jembatan tetap harus diselesaikan. "Jadi tetap harus diselesaikan. Artinya, PU jalan terus untuk membangun tanah Papua atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Kepala Negara mengatakan kendala pembangunan di wilayah Papua begitu sulit, antara lain medan geografis yang sulit, serta akses yang terbatas dan gangguan keamanan. Untuk membawa alat berat dan aspal ke beberapa titik pembangunan jalan Trans Papua, ungkap Jokowi, juga perlu menggunakan helikopter. "Ini yang menyebabkan kadang-kadang sebuah proyek itu harus berhenti dulu, misalnya, karena alat yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanan juga masih perlu perhatian. Sehingga yang bekerja di sana betul-betul bertaruh nyawa," jelas Presiden.

Dikesempatan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan ruas jalan Trans Papua, meskipun terjadi insiden pembantaian pekerja di area tersebut. Menteri PUPR yang rencananya berangkat kemarin malam (4/12) ke Papua, untuk meninjau lokasi batal, karena hari ini harus memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan Panglima TNI. "Sebenarnya, jam setengah belas nanti ada rilis atau 'press conference' bersama Pak Presiden, Pak Kapolri, Panglima TNI dan saya karena itulah saya belum berangkat ke Papua. Jumlah korban saya belum tahu. Nanti ada kepastian setelah ini," ungkap Basuki.

Ia mengatakan bahwa kejadian yang menimpa para pekerja PT Istaka Karya di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua hanya terjadi di segmen 5 dengan panjang 278 kilometer. "Segmen 5 itu ruas Wamena-Heberna-Kenyam-Mumugu dan Batas Batu. Jalan sepanjang 278 kilometer ini sudah tersambung dan tembus. Kami hanya memasang 35 jembatan. Empat belas dilakukan oleh PT Istaka Karya dan 21 jembatan oleh PT Brantas Abipraya Persero," ungkap Basuki Hadimuljono.

Menurut dia, sebenarnya daerah PT Istaka Karya itu aman. Hanya saja, kejadian kemarin itu terjadi di Kali Yigi. "Pembangunan jembatan lain tetap jalan terus karena Trans Papua itu tidak hanya di Wamena saja. Itu hanya 278 kilometer dari Trans Papua dengan panjang 3.900 kilometer," tegasnya. Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa masyarakat tidak ada yang menolak pembangunan Trans Papua, seperti di Holtekamp atau Digoel. "Proses pembangunan di Wamena ini kami melibatkan TNI saat membuka jalan. Di belakangnya, ada PU yang bertugas untuk pengerasan dan pengaspalan," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pembangunan yang dilakukan tanpa melaporkan ke Pangdam dan Kapolda. "Seperti yang dilakukan PT Brantas Abipraya Persero memberhentikan selama empat bulan lalu karena daerahnya dianggap rawan. Hal ini diperintahkan oleh Pangdam dan Kapolda. Saat saya kunjungan terakhir dan bertemu Pangdam, masih belum boleh," imbuhnya. Basuki Hadimuljono menandaskan bahwa tidak semua daerah di Papua itu rawan. Ada beberapa "red area". Yang tahu daerah tersebut adalah pihak keamanan. "Apa yang terjadi ini tetap mendorong saya untuk membangun Trans Papua. Maju terus untuk membangun, meski ada risiko kerja," tegasnya.

Hambat Ekonomi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengecam terjadinya pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua yang belum lama ini terjadi. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menilai peristiwa tersebut dikhawatirkan dapat menghambat proses pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di Papua. "Ini teror terhadap pembangunan dan kami mengecam keras terjadinya pembunuhan ini," kata Rosan.

Menurutnya, pembunuhan yang terjadi tidak hanya menimbulkan ketakutan tetapi juga kondisi seperti ini akan menghambat proses pembangunan yang sesungguhnya dibutuhkan sekali oleh masyarakat di Papua. Rosan menjelaskan pihaknya juga menghargai kerja cepat pihak kepolisian dan TNI dalam penanganan masalah itu dan berharap secepatnya keadaan dapat kembali kondusif dan memberikan rasa aman bagi para pekerja. "Kita tentunya sangat berharap peranan TNI dan Kepolisian, sehingga dimana pun bisnis dijalankan, kita bisa mendapatkan rasa aman karena ini juga akan mempengaruhi investasi daerah tersebut," kata Rosan. bari

BERITA TERKAIT

Pasca Pemilu 2019 - Trafik Layanan Data Ikut Terkerek Naik

NERACA Jakarta – Momentum pemilihan umum (Pemilu) menjadi berkah tersendiri bagi emiten operator telekomunikasi. Pasalnya, trafik layanan data mengalami pertumbuhan…

Kembali Bersatu Wujudkan Kemajuan Bangsa Pasca Pemilu 2019

  Oleh: Hari Sanyoto, Alumni Universitas Gunadarma Depok   Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebelum digelarnya Pemilihan Umum 2019 kemarin…

Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal…

Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal… NERACA Jakarta - Sejumlah pengamat meyakini pilpres 2019 sangat membawa pengaruh pada kondisi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih…

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…