Pembiayaan TKI Harus Lewat Lembaga Keuangan

NERACA

Hong Kong--Pembiayaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Hong Kong harus melalui lembaga keuangan resmi untuk lebih meningkatkan perlindungan dan kesejahteraaan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di wilayah itu. "Ketentuan itu akan diterapkan dua bulan lagi dan pemerintah juga akan menetapkan struktur biaya untuk pengiriman TKI ke Hong Kong yang akan lebih rendah lagi dari saat ini," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat di Hong Kong, Rabu.

Hal itu merupakan salah satu pembicaraan yang disampaikan Jumhur kepada pejabat Departemen Tenaga Kerja Hong Kong dan juga saat pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Pengerah Jasa Tenaga Kerja Hong Kong - Indonesia. Kebijakan tersebut terutama akan diterapkan untuk TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga. "Akan kita terapkan dua bulan yang akan datang," tambahnya

Selama ini biaya yang harus ditanggung calon TKI yang akan berangkat ke Hong Kong cukup besar dan seringkali mereka terjebak utang dengan pihak nonlembaga keuangan sehingga gaji mereka sering dipotong cukup besar dan lama selama bekerja.

Jumhur mengatakan selama ini biaya pemberangkatan TKI ke Hong Kong yang harus ditanggung calon tenaga kerja adalah sekitar Rp24-25 juta antara lain untuk pelatihan, tiket dan lainnya. Akibatnya pendapatan TKI harus dipotong selama sekitar tujuh bulan.

Sebelumnya pembiayaan biasanya diurus oleh agen yang mengirimkan TKI dan pemerintah tidak turut campur. Saat ini pemerintah ingin mengaturnya agar menjadi lebih baik. Jumhur mengatakan struktur biaya yang baru diperkirakan hanya Rp18-Rp19 juta atau lebih rendah Rp5-Rp6 juta dari sebelumnya.

Selain itu pembiayaan tersebut harus melaui lembaga keuangan dan tidak lagi antara lain melalui nonlembaga keuangan. Dengan melalui lembaga keuangan seperti perbankan maka pembiayaan lebih mudah dan juga lebih terkontrol.

Yang jelas Jumhur mengancam pihak yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi antara lain tidak boleh mengirimkan TKI.

Kepala Departemen Tenaga Kerja Hong Kong Cheuk Wing Hing menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Cheuk menunggu kebijakan tersebut karena dapat makin meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Sementara itu Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Yoelina Poeloengan mengatakan saat ini pembiayaan penempatan dengan melalui lembaga keuangan sudah diterapkan untuk penempatan TKI di Taiwan. Selain itu juga akan diterapkan di Singapura. Lisna mengatakan sistem lembaga keuangan membuat segalanya menjadi transparan dan terkontrol. Hal itu katanya disenangi oleh semua pihak. Per Januari 2012, jumlah TKI di Hong Kong sebanyak 149.324 orang atau 49,17% dari total tenaga kerja asing di Hong Kong. **cahyo

Related posts