NERACA

Jakarta - Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islam meyakinkan bahwa pembiayaan syariah untuk proyek pembangunan infrastruktur bebas dari unsur-unsur ketidakpastian. Hal itu dikemukakan Pemimpin IDB Wilayah Indonesia, Ibrahim Shoukry seperti dikutip Antara di sela-sela lokakarya bertema "Membuka Potensi Indonesia Dalam Mengadakan Proyek Sektor Sosial Melalui Kemitraan Pemerintah Swasta" di Jakarta, Selasa (4/12).

"Pembiayaan IDB untuk proyek-proyek pembangunan dilakukan berdasarkan skema pembiayaan syariah sehingga tidak ada unsur-unsur ambiguitas di dalamnya," kata Ibrahim. Dia menjelaskan bahwa IDB membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang telah melalui perhitungan "profit margin" atau selisih keuntungan dengan pihak pengembang, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dapat berjalan dalam skema pembiayaan yang terbebas dari ketidakpastian.

Menurut Ibrahim, Indonesia sedang mengalami dividen demografi dengan 49,2 persen dari total penduduknya berusia produktif antara 15-64 tahun. "Dengan struktur demografi yang menguntungkan tersebut Indonesia akan membutuhkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta infrastruktur sosial lainnya guna menjadikan bonus demografi ini bermanfaat dalam pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa IDB sebagai bank pembangunan multilateral dengan portofolio net sebesar 5,1 miliar dolar AS di Indonesia mendorong dan mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi "Public-Private Partnerships" (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur sosial. Lokakarya yang digelar oleh IDB tersebut mempertemukan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta, guna membangun pengetahuan yang lebih mendalam tentang Kemitraan Pemerintah Swasta dalam pembangunan infrastruktur sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Portofolio IDB di Indonesia terdiri atas 3,1 miliar dolar AS untuk pembiayaan OCR (Ordinary Capital Resource) atau sumber daya modal biasa; 1,14 miliar dolar AS untuk pembiayaan ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation) atau Perusahaan Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional; 78,8 juta dolar AS untuk pembiayaan sektor swasta; dan 723 juta dolar AS untuk pembiayaan lain-lain, seperti perdagangan. Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor (ICIEC) telah mengeluarkan asuransi sebesar 1 miliar dolar AS untuk mendukung ekspor dan investasi di Indonesia. Untuk program sukuk atau surat berharga syariah di Indonesia, IDB telah menanamkan 1 miliar dolar AS.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga melakukan inovasi dalam otomasi pengelolaan surat berharga syariah negara (SBSN). Yakni, membuat aplikasi e-monev proyek SBSN. Aplikasi itu mempermudah komunikasi Kemenkeu dengan institusi-institusi lain yang berkepentingan dalam pemrakarsaan dan penggunaan SBSN. “Pelaksanaan koordinasi, pemantauan progres, dan pelaporan kinerja dari setiap proyek dapat dilakukan secara otomasi yang akan difasilitasi dalam sistem e-monev,’’ kata Kepala Subdirektorat Peraturan SBSN dan Pengelolaan Aset SBSN Kemenkeu Agus Prasetya Laksono, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, SBSN, khususnya sukuk proyek, bakal lebih terpantau dengan aplikasi tersebut. Sukuk proyek mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal atau investasi yang lebih produktif. Dengan instrumen yang ditawarkan, sukuk itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintah. Sepanjang 2018, terdapat 587 proyek di sembilan sektor yang telah memanfaatkan sukuk. Beberapa di antaranya yang sudah dibiayai menggunakan sukuk adalah infrastruktur perkeretaapian trans-Sulawesi serta double-track selatan Jawa. Tahun depan diprediksi jumlah proyek yang memanfaatkan sukuk meningkat lagi menjadi 619 proyek di 14 sektor.

Pembiayaan proyek SBSN dimulai pada 2013. Sampai 2018, pembiayaannya telah mencapai Rp 62,4 triliun. Sektor-sektor proyek yang dibiayai meliputi perkeretaapian, jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, asrama haji, gedung perguruan tinggi negeri, balai nikah dan manasik haji, madrasah, infrastruktur lingkungan hidup dan kehutanan, serta laboratorium.