BNI Tuntaskan Penyaluran Bansos PKH

NERACA

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas oleh pemerintah. Sampai dengan November 2018, BNI telah menyalurkan Bansos PKH kepada 4,1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar pada 468 kota kabupaten senilai Rp 7,1 Triliun.

Untuk memberikan edukasi kepada KPM PKH, hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang, dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati pada acara Sosialisasi PKH di Jakarta, Senin (3/12). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 1.725 orang terdiri dari 1.250 orang penerima PKH, 275 Pendamping PKH DKI Jakarta, dan 200 Pendamping Se-Jabodetabek.

Joko Widodo mengatakan bahwa Bansos PKH dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong kemandirian KPM PKH. Dengan bantuan ini, diharapkan kelak mereka dapat tergraduasi dan tidak perlu lagi menerima bansos. Sementara, Agus Gumiwang menjelaskan kenaikan bansos pada tahun 2019 terdiri dari bantuan tetap sebesar Rp550 ribu ditambah komponen yang ada di dalam setiap keluarga. Untuk keluarga yang memiliki anak bersekolah SD maka ada tambahan bantuan Rp900 ribu, untuk SMP tambahannya Rp1,5 juta, dan SMA sebesar Rp2 juta.

“Apabila dalam keluarga tersebut ada ibu hamil atau ibu yang memiliki balita, maka indeks bantuan akan ditambah sebesar Rp2,4 juta. Sementara apabila dalam keluarga tersebut juga terdapat lansia dan/atau penyandang disabilitas maka mendapat tambahan Rp2,4 juta rupiah. Penyaluran PKH mulai tahun depan akan dimajukan menjadi pada bulan Januari dari jadwal reguler sebelumnya bulan Februari” ujar Agus.

Adi Sulityowati yang akrab disapa Susi menyampaikan bahwa hingga bulan November 2018 ini, KPM penerima Bansos telah mencapai 99%. Khusus untuk DKI Jakarta, Bansos PKH telah disalurkan kepada 65.000 KPM dengan nominal Rp 113 Milyar dengan pencairan telah mencapai 99%. “Terkait dengan penyaluran Bansos PKH tahun 2019, saat ini kami dari BNI serta Bank Himbara lainnya telah siap untuk mensukseskan penyaluran bansos di tahun 2019. Pencairan Bansos PKH non-tunai dapat dilakukan melalui Agen46 BNI yang berada di dekat rumah KPM atau melalui ATM & Kantor BNI atau melalui bank Himbara lainnya. Untuk itu BNI terus memperluas agen bank serta channel lainnya sebagai tempat/sarana pencairan Bansos PKH sampai ke desa desa, guna lebih memudahkan KPM dalam mencairkan Bansos,” ujar Susi.

Fahmiyati, seorang warga Jatinegara mengatakan "tiap tiga bulan sekali, kami dapat menarik uang Bansos PKH melalui ATM atau Agen46 BNI yang berada di dekat rumah kami. Dana yang didapat langsung kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Di saat saya mengalami kesulitan ekonomi, uang PKH yang cair tiap tiga bulan sekali cukup membantu untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak,” tukasnya.

BERITA TERKAIT

PRESIDEN JOKOWI KUNJUNGI BOOTH BNI SYARIAH DI HALAL PARK

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (ketiga dari kiri) berfoto bersama Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo (kiri) dan Pemilik…

PROGRAM PENYALURAN KUR GARAM RAKYAT

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasition (ke dua kanan) didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (ke dua kiri) Direktur Keuangan BNI…

Penjelasan BNI Syariah

Sehubungan dengan pemberitaan di Harian Neraca dengan judul “Menebar Manfaat Lingkungan Sekitar” dan Neraca.co.id “http://www.neraca.co.id/article/113364/menebarmanfaat-lingkungan-sekitar-pemerintah-harus-tegas-sentil-perusahaan-lalai-csr” edisi  Sabtu 23 Februari 2019,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penyaluran Kredit BTN Tumbuh 19,57%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kinerja positif pada penyaluran kredit miliknya.…

BTPN Syariah Catatkan Pertumbuhan Pembiayaan 20%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) mencatatkan kinerja dan pertumbuhan yang positif…

Lelang SUN Serap Rp23,4 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp23,4 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN) untuk…