Empat Faktor Sebabkan Negara Maju Berinovasi

Empat Faktor Sebabkan Negara Maju Berinovasi

NERACA

Jakarta - Dewan Riset Nasional (DRN) mengatakan ada empat faktor yang menyebabkan suatu negara menjadi maju dalam inovasi, yang harus kemudian diimplementasikan di Indonesia.

"Seluruh negara berdasarkan telaahan DRN yang maju dalam inovasi memiliki empat hal, yang pertama memiliki undang-undang, kedua memiliki strategi dan 'roadmap' (peta jalan), ketiga memiliki dewan inovasi, keempat memiliki dana inovasi, yang mana kita keempat-empatnya belum punya," kata Ketua DRN Bambang Setiadi dalam Seminar Nasional Pembangunan Berbasis Inovasi di Era Industri 4.0 di Jakarta, Selasa (4/12).

Bambang mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa usulan DRN untuk menjalankan proses revisi Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas-Iptek) menjadi Sisnas-Iptek dan Inovasi dicabut.

"Ini sebuah kemunduran yang sangat serius karena tiba-tiba kita tidak punya pegangan basis untuk pindah dari pembangunan berbasis sumber daya alam itu menjadi ke mana karena semua negara menggunakan inovasi," ujar dia.

Padahal, menurut dia, inovasi berperan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu terbukti pada Korea, Jepang dan China yang maju dalam inovasi sehingga ekonomi mereka tumbuh dengan baik. Produsen smartphone terbesar di dunia, Samsung, berkontribusi sebesar 17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.

"Apa yang dilakukan China, Korea, mereka pertama kali mengubah dana risetnya menjadi meningkat secara 'gradual' (bertahap), kemudian mereka menyusun 'roadmap' inovasi, dan yang sangat penting adalah mereka selalu membuat suatu desain sehingga hasil inovasi itu selalu masuk dalam perhitungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mereka," ujar dia.

Untuk mengejar kemajuan negara dalam inovasi, Menurut Bambang, kuncinya adalah masuknya indikator inovasi dalam strategi APBN. DRN mengusulkan agar ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kekuatan ekonomi bukan hanya pendamping serta dibangunnya dewan riset inovasi nasional yang dipimpin oleh presiden.

Dia mengatakan di Korea, dewan riset dan inovasi nasional itu dipimpin presiden. Di Amerika Serikat, dewan riset dan inovasi nasional langsung di bawah pimpinan presiden. Di Singapura, dewan riset inovasi nasional di bawah perdana menteri.

Sementara di Malaysia dan Brunei Darussalam, dewan riset dan inovasi nasional di bawah raja. Sementara di Indonesia, DRN tidak dipimpin langsung oleh presiden."Kita mengingatkan supaya usulan kita adalah dewan riset inovasi nasional langsung dipimpin presiden," ujar dia.

Dia mengatakan pihaknya tetap memperjuangkan sampai hari ini bahwa inovasi menjadi bagian dari revisi undang-undang, mebuat dewan riset inovasi nasional dan daerah, serta mendorong agar dewan riset inovasi nasional dipimpin langsung oleh presiden. Ant

BERITA TERKAIT

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…

Optimalisasi Utang Negara

Meski banyak pihak merisaukan masalah utang negara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati di setiap kesempatan mengklaim bahwa pengelolaan utang Indonesia saat…

Alat Mekanis Multiguna Pedesaan - AMMDes Pacu Produktivitas dan Siap Rambah Pasar Ekspor 49 Negara

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK : Program Pencegahan Korupsi Naikkan PAD 200 Persen

KPK : Program Pencegahan Korupsi Naikkan PAD 200 Persen NERACA Padang - Program pencegahan korupsi berpotensi untuk meminimalkan kebocoran Pendapatan…

KPK Sita Dua Ruko Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

KPK Sita Dua Ruko Terkait Kasus Suap Proyek SPAM NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua ruko di…

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik NERACA Yogyakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna…