386 Kelurahan Sumsel Dapat Dana Rp140 Miliar

386 Kelurahan Sumsel Dapat Dana Rp140 Miliar

NERACA

Palembang - Sebanyak 386 kelurahan di Sumatera Selatan (Sumsel) akan menerima dana kelurahan pada 2019 dengan nilai total mencapai Rp140 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel Taukhid mengatakan, pemerintah pusat mulai menggulirkan dana kelurahan di tahun 2019 layaknya dana desa yang diperuntukkan guna mempercepat pembangunan di tingkat kelurahan. Ia mengatakan, yang menjadi sedikit pembeda dengan dana desa, untuk dana kelurahan ini yakni sistem penganggaranya langsung dimasukkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di setiap kabupaten/kota yang terdapat kelurahannya."Jadi alokasinya sudah tergabung di dalam DAU dan langsung dikelolah oleh pemerintah daerah," kata dia di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin.

Untuk Sumsel terdapat 386 kelurahan di 18 kabupaten/kota yang tercatat akan menerima dana kelurahan ini tahun depan, totalnya sebesar Rp140,86 miliar."Jadi setiap kelurahan nantinya akan menerima alokasi sekitar Rp350-380 juta per tahun," kata dia.

Taukhid menjelaskan, karena tergabung dalam DAU, dana ini diadministrasikan dalam APBD. Artinya, diterima APBD sebagai penerimaan transfer dari APBN, kemudian dibelanjakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan sebagai belanja Pemda."Maka dari itu alokasi DAU di Sumsel tahun depan mengalami peningkatan 4,2 persen atau Rp545,9 miliar menjadi Rp12,88 triliun dibanding tahun 2018 ini," ujar dia.

Adapun pemda yang mendapatkan alokasi terbesar yakni Kota Palembang sebesar Rp37,76 miliar, Lubuklinggau Rp26,64 miliar, dan Pagaralam sebesar Rp13,44 miliar."Ketiga daerah tersebut struktur pemerintahannya memang terdiri dari kelurahan, sehingga wajar jika jumlah alokasinya besar," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK) Kota Palembang, Sadrudin Hadjar mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) mengenai alokasi dana kelurahan tersebut."Kami belum bisa berbicara banyak, sebab masih menunggu juknis-nya seperti apa, kemudian baru di buat peraturan walikotanya," kata dia. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Coblos Gambar untuk Memilih Pimpinan PWI Jaya 2024-2029

NERACA Jakarta - Tidak terasa jika pemilihan pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta sudah semakin mendekat. Tinggal dalam hitungan…

Mentan dan Pemprov Targetkan Jabar Jadi Penghasil Padi Nasional

NERACA Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berupaya memanfaatkan pompanisasi…

Badan Geologi Bandung Lakukan Penelitian Potensi Gempa di Sukabumi

NERACA Sukabumi - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi diteliti oleh Badan Geologi Bandung terkait dengan potensi terjadinya gempa. Penelitian tersebut…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Coblos Gambar untuk Memilih Pimpinan PWI Jaya 2024-2029

NERACA Jakarta - Tidak terasa jika pemilihan pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta sudah semakin mendekat. Tinggal dalam hitungan…

Mentan dan Pemprov Targetkan Jabar Jadi Penghasil Padi Nasional

NERACA Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berupaya memanfaatkan pompanisasi…

Badan Geologi Bandung Lakukan Penelitian Potensi Gempa di Sukabumi

NERACA Sukabumi - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi diteliti oleh Badan Geologi Bandung terkait dengan potensi terjadinya gempa. Penelitian tersebut…