PT DGI Minta Uang Pengganti Hanya Rp5,513 Miliar

PT DGI Minta Uang Pengganti Hanya Rp5,513 Miliar

NERACA

Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) meminta pengurangan kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara hingga hanya sebesar Rp5,513 miliar dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Rp188,732 miliar.

"Berdasarkan fakta hukum keuntungan/laba bersih terdakwa PT NKE sejumlah Rp130,853 miliar setelah dikurangi hal-hal tersebut di atas maka kewajiban pembayaran uang pengganti PT NKE dari delapan proyek sebesar Rp5,513 miliar," kata pengacara PT NKE Susilo Aribowo dalam nota pembelaan (pledoi) yang sudah dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (29/11).

PT NKE adalah korporasi pertama yang dijadikan terdakwa oleh KPK. Duduk di kursi terdakwa adalah Djoko Eko Suprastowo sebagai wakil dari PT NKE. Dalam dokumen yang didapat Antara pada Jumat, PT NKE menghitung perhitungan uang pengganti dari laba bersih, bukan laba kotor seperti perhitungan JPU KPK.

Menurut Susilo, PT NKE hanya mendapat keuntungan bersih dari delapan proyek pemerintah Rp130,853 miliar, yaitu proyek pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana 2009-2010, Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.

Selanjutnya, RS Pendidikan Universitas Mataram, Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, paviliun di RS Adam Malik Medan, dan RS Tropis Universitas Airlangga."Bukan seperti perhitungan keuntungan kotor yang diperhitungkan oleh JPU KPK sejumlah Rp240,098 miliar," kata dia.

Dari jumlah Rp130,853 miliar tersebut lalu dikurangi dari jumlah uang yang sudah dititipkan oleh PT NKE kepada KPK dalam penyidikan perkara pembangunan RS Udayana sejumlah Rp35,732 miliar. Selanjutnya juga dikurangi oleh "fee" dari PT NKE yang telah diserahkan kepada Muhammad Nazaruddin sejumlah Rp71,659 miliar, bukan sejumlah Rp67,51 miliar seperti dalam tuntutan JPU KPK.

Kemudian masih dikurangi oleh jumlah uang yang telah disetor oleh PT NKE atas temuan BPK dan BPKP sebelumnya yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp17,948 miliar, sehingga totalnya tinggal Rp5,513 miliar.

"Meskipun terdakwa terdakwa PT NKE telah terbukti melakukan tindak pidana, namun penasihat hukum memohon perhatian majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan derita akibat penjatuhan hukuman yang juga akan menjadi beban pihak-pihak lain yang tidak bersalah," ujar dia.

Karena PT NKE selaku suatu perusahaan terbuka memiliki beberapa stakeholder antara lain konsumen, pemegang saham, karyawan dan kreditor dan akibat pemidanaan terhadap PT NKE menyebabkan para pemegang saham yang tidak mengetahui keputusan direksi telah menimbulkan kerugian negara terpaksa tidak menerima deviden atau menderita kerugian sebab nilai sahamnya mengalami penurunan, jelas Susilo.

Atas pledoi tersebut, JPU KPK akan menyiapkan replik yang akan dibacakan pada 6 Desember 2018. Ant

BERITA TERKAIT

Isu Hukum dan HAM Jangan Hanya Jadi Dagangan

Oleh: Dyah Dwi Astuti Ada kekhawatiran bahwa debat pertama capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan berlangsung normatif karena…

Harga IPO Rp 180 Per Saham - Citra Putra Realty Raup Dana Rp 93,6 Miliar

NERACA Jakarta – Resmi mengantungi pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari Otoritas…

Provident Agro Buyback Saham Rp 38,48 Miliar

Menjaga pertumbuhan harga saham di pasar, PT Provident Agro Tbk (PALM) telah membeli kembali sebanyak 36,72 juta saham dengan harga…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…