PT DGI Minta Uang Pengganti Hanya Rp5,513 Miliar

PT DGI Minta Uang Pengganti Hanya Rp5,513 Miliar

NERACA

Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) meminta pengurangan kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara hingga hanya sebesar Rp5,513 miliar dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Rp188,732 miliar.

"Berdasarkan fakta hukum keuntungan/laba bersih terdakwa PT NKE sejumlah Rp130,853 miliar setelah dikurangi hal-hal tersebut di atas maka kewajiban pembayaran uang pengganti PT NKE dari delapan proyek sebesar Rp5,513 miliar," kata pengacara PT NKE Susilo Aribowo dalam nota pembelaan (pledoi) yang sudah dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (29/11).

PT NKE adalah korporasi pertama yang dijadikan terdakwa oleh KPK. Duduk di kursi terdakwa adalah Djoko Eko Suprastowo sebagai wakil dari PT NKE. Dalam dokumen yang didapat Antara pada Jumat, PT NKE menghitung perhitungan uang pengganti dari laba bersih, bukan laba kotor seperti perhitungan JPU KPK.

Menurut Susilo, PT NKE hanya mendapat keuntungan bersih dari delapan proyek pemerintah Rp130,853 miliar, yaitu proyek pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana 2009-2010, Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.

Selanjutnya, RS Pendidikan Universitas Mataram, Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, paviliun di RS Adam Malik Medan, dan RS Tropis Universitas Airlangga."Bukan seperti perhitungan keuntungan kotor yang diperhitungkan oleh JPU KPK sejumlah Rp240,098 miliar," kata dia.

Dari jumlah Rp130,853 miliar tersebut lalu dikurangi dari jumlah uang yang sudah dititipkan oleh PT NKE kepada KPK dalam penyidikan perkara pembangunan RS Udayana sejumlah Rp35,732 miliar. Selanjutnya juga dikurangi oleh "fee" dari PT NKE yang telah diserahkan kepada Muhammad Nazaruddin sejumlah Rp71,659 miliar, bukan sejumlah Rp67,51 miliar seperti dalam tuntutan JPU KPK.

Kemudian masih dikurangi oleh jumlah uang yang telah disetor oleh PT NKE atas temuan BPK dan BPKP sebelumnya yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp17,948 miliar, sehingga totalnya tinggal Rp5,513 miliar.

"Meskipun terdakwa terdakwa PT NKE telah terbukti melakukan tindak pidana, namun penasihat hukum memohon perhatian majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan derita akibat penjatuhan hukuman yang juga akan menjadi beban pihak-pihak lain yang tidak bersalah," ujar dia.

Karena PT NKE selaku suatu perusahaan terbuka memiliki beberapa stakeholder antara lain konsumen, pemegang saham, karyawan dan kreditor dan akibat pemidanaan terhadap PT NKE menyebabkan para pemegang saham yang tidak mengetahui keputusan direksi telah menimbulkan kerugian negara terpaksa tidak menerima deviden atau menderita kerugian sebab nilai sahamnya mengalami penurunan, jelas Susilo.

Atas pledoi tersebut, JPU KPK akan menyiapkan replik yang akan dibacakan pada 6 Desember 2018. Ant

BERITA TERKAIT

Performance Kinerja Melorot - Mandom Royal Bagi Dividen Rp 84,45 Miliar

NERACA Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp…

SSIA Serap MNC Horizon Internusa Rp 29 Miliar

Dukung pengembangan bisnis anak usaha, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) menyerap penerbitan surat utang atau Mandatory Convertible Note (MCN)…

Rencanakan Buyback Saham - CIMB Niaga Siapkan Dana Rp 25 Miliar

NERACA Jakarta – Agenda rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), selain memutuskan pembagian dividen…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…