Harga BBM Bersubsidi Diprediksi Naik Setelah Pilpres

NERACA

Jakarta-Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution melihat ada kemungkinan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan 2019. Hal ini sesuai dengan prediksi sejumlah ekonom yang menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi akan terjadi setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres). "Jadi, kalau soal harga BBM ya nanti lah. Ini kan paling juga setelah dalam pertengahan tahun, naik," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/11).

Meski demikian, rencana kenaikan BBM subsidi ini masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Sebab jika dinaikkan akan berdampak pada kenaikan inflasi. Di mana inflasi disumbang oleh volatile food dan administer prices. Harga BBM sendiri masuk ke dalam administered prices.

"Pelihara supplynya, artinya kalau kita produksinya bagus untuk volatile food mestinya tidak ada apa-apa, harga tenang-tenang saja. Tapi kalau enggak bagus ya harus cepat ambil keputusan, itu saja. Nah memang kadang kecepatan ambil keputusan itu yang tarik menarik," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah pada tahun ini menahan kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun di tahun depan, anggaran subsidi energi sebesar Rp 159,9 triliun, lebih rendah dari outlook tahun ini sebesar Rp 163,5 triliun.

Patut diketahui, harga minyak dunia terus mengalami penurunan belakangan ini bahkan sempat menyentuh level US$ 57 per barel. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memanggil badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menurunkan harga BBM non subsidi.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, penurunan harga minyak dunia merupakan hal baik untuk kegiatan hilir. Atas kondisi penurunan harga minyak tersebut, seharunya harga BBM non subsidi ikut menyesuaikannya. "Kalau harga minyak turun, harus turun dong," ujarnya, pekan lalu.

Djoko akan memanggil badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan BBM non subsidi, untuk meminta menyesuaikan harga dengan penurunan harga minyak dunia. "Ya nanti semua perusahaan yang jual BBM non subsidi, kita mau panggil untuk nurunin harganya," tuturnya.

Namun menurut Djoko, penurunan harga BBM non subsidi tidak bisa dilakukan secara langsung. Sebab, pemerintah juga memikirkan badan usaha yang melakukan pembelian BBM ketika harga lebih tinggi.

Djoko memastikan jika akan ada badan usaha yang menurunkan harga BBM non subsidi, mulai pekan depan sampai akhir 2018. Penurunan harga BBM menyesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia yang terus anjlok di bawah US$60 per barel. "Komitmen menurunkan harga mulai pekan depan paling lambat Januari‎," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Menurut dia, Kementerian ESDM telah mendapat komitmen penurunan harga BBM non subsidi, setelah memanggil badan usaha penjual BBM non subsidi yaitu PT Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Shell Indonesia, Total Oil Indonesia, Vivo dan Garuda Mas.

Namun, penurunan harga tidak bisa langsung dilakukan, karena menunggu stok minyak yang dibeli sebelum harga turun. Dia pun belum bisa menyebutkan jadwal penurunan harganya. "Saya sudah memanggil Pertamina, AKR,Shell, total Vivo,Garuda Mas. Kalau kapan tanya mereka masing-masing," ujarnya.

Menurut Djoko, pemerintah telah mengatur besaran keuntungan penjualan BBM non subsidi,yaitu maksimal 10%. Saat ini pihaknya sedang menunggu surat penetapan bes‎aran penurunan harga. "Kalau ada kenaikan tidak boleh 10%, sekarang harga minyak turun, entah berapa mereka sedang hitung," ujarnya.

Secara terpisah, PT Pertamina (Persero) akan evaluasi penurunan harga BBM non subsidi atau Pertamax dan lain-lain. Penurunan harga bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan hingga di bawah level US$60 per barel.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas'ud Khamid mengatakan, menurunkan BBM non subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia, Pertamina masih menunggu sinyal dari pemerintah untuk membahasnya. "Kita nunggu pemerintah. Nunggu dipanggil dulu," ujarnya.

Menurut Mas'ud, Pertamina akan melakukan kajian bersama pihak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku regulator yang berwenang, untuk mengambil keputusan terhadap harga BBM non subsidi, atas perkembangan harga minyak dunia yang mengalami penurunan. "Ya nanti kajianya bersama. Nunggu kita dipangil, nah baru hasilnya kita kasih tau, kan kita belum tahu," ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki

Oleh: Sarwani Pilpres 2019 usai sudah.  Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan…

HARGA BAWANG NAIK

Sejumlah warga membeli bawang di salah satu pedagang musiman di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (24/4). Harga bawang di Palu baik…

Pendapatan Iklan Surya Citra Media Naik 6,5%

NERACA Jakarta – Performance kinerja keuangan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) di kuartal pertama berhasil mencatatkan pertumbuhan positif. Dimana…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Masih Rendah

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan isu membanjirnya tenaga kerja asing…

PASAR OBLIGASI INDONESIA DIPREDIKSI MEMIKAT INVESTOR - Utang Pemerintah Meningkat 10,42% per Maret

Jakarta-Data Kementerian Keuangan mengungkapkan, posisi utang pemerintah per akhir Maret 2019 mencapai Rp4.567 triliun, atau meningkat 10,42% dibanding posisi yang…

JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih…