NERACA

Jakarta – Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan percepatan penyelesaian transaksi dari T+3 menjadi T+2, tidak hanya direspon positif pelaku pasar modal. Namun juga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Percepatan transaksi bursa T+2, dinilai OJK memiliki tujuan untuk meningkatkan likuiditas melalui percepatan re-investment dari modal investor maupun efisiensi operasional serta menambah kapasitas transaksi perusahaan efek.

Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin disebutkan, pelaksanaan ini menyesuaikan dengan internasional best practice dalam peningkatan efisiensi penyelesaian transaksi bursa dan implementasi T+2 di pasar modal global seperti Jerman, Hongkong, India, Korea Selatan, Rusia, Taiwan, dan Thailand. Sebagai landasan  hukum  pemberlakuan T+2, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa.

OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia, anggota bursa, bank kustodian, asosiasi dan pelaku lainnya yang telah mendukung kesuksesan penerapan Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa T+2 ini. Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan siklus penyelesaian T+2 yang dimulai dari proses transaksi bursa pada tanggal 23 November 2018 dan 26 November 2018 sampai dengan penyelesaian transaksi gabungan (double settlement) yang jatuh pada Rabu, 28 November 2018, dapat disimpulkan bahwa penerapan percepatan siklus penyelesaian transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2 di pasar modal Indonesia dinyatakan sukses.

Total Volume Efek yang ditransaksikan pada 23 dan 26 November 2018 mencapai 18,5 miliar lembar dengan nilai Rp13,3 triliun dan frekuensi 754 ribu transaksi. Nilai penyelesaian secara netting atas penggabungan transaksi tersebut mencapai 4,99 miliar lembar efek atau senilai Rp4,85 triliun. Seluruh transaksi tersebut dapat diselesaikan oleh anggota bursa dan bank kustodian pada 28 November 2018 secara tepat waktu tanpa adanya kebutuhan penalangan dari KPEI untuk penanganan kegagalan penyelesaian.