Skema Kompensasi Untuk Angkot Belum Jelas - Rencana Kenaikan BBM

NERACA

Jakarta---Besaran dana kompensasi kenaikkan BBM untuk angkutan umum, termasuk angkot hingga saat ini belum ada kejelasan. Pemberian dana kompensasi ini dibutuhkan untuk menekan agar tarif angkutan umum. Masalanya, skema kompensasi itu masih dibicarakan dengan semua stake holder, termasuk organda dan lainnya. “Dalam jangka pendek, belum jelas berapa nilai kompensasi yang akan diberikan kepada angkutan umum. Saat ini masih terus dikaji,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan di Jakarta,6/3

Namun demikian, kata Bambang lagi, demi menekan kenaikkan tariff ini, ada usulan untuk membebaskan biaya KIR, STNK dan biaya terminal. “Memang biaya yang tinggi itu adalah BBM. Namun ada wacana untuk menghapus biaya pengurusan KIR< STNK, biaya terminal dan lainnya,” tambah Bambang lagi.

Hanya saja, Bambang mengakui skema pemberian kompensasi ini juga akan mengalami kendala yang tidak ringan. Karena data jumlah angkutan umum belum ada yang akurat. Disisi lain, kata Bambang, banyak pemilik angkot, bukan cuma koperasi. Tapi juga dimiliki secara perorangan. “Berapa sih jumlah mobil angkutan kota. Yang jadi kesulitan itu angkutan kota itu banyak dimiliki pribadi-pribadi,” ucapnya.

Lebih jauh Bambang menjelaskan pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu. Maka skema kompensasi BBM takkan diberikan melalui mekanisme bantuan spare part. Masalahnya hal ini diduga akan rawan penyelewengan. “Dulu pada 2005, pernah ada bantuan spare part kepada angkutan umum. Namun tak jelas bagaimana pertanggungjawabannya,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Ketua Dewan Penasihat Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Banyumas, Sutanto mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat dipastikan memicu lonjakan harga suku cadang kendaraan. "Saat ini saja sudah banyak pengusaha transportasi yang terpuruk, apalagi pascakenaikan harga BBM," katanya

Dalam beberapa bulan terakhir, kata Sutanto, banyak pengusaha angkutan penumpang antarkota dalam provinsi (AKDP) maupun antarkota antarprovinsi yang tidak mengoperasikan seluruh armada. Selain karena penumpang yang semakin sepi, lanjutnya, hal ini juga disebabkan tingginya harga suku cadang kendaraan. "Jika seluruh armada dioperasikan, mereka akan merugi karena jumlah penumpang semakin sedikit sehingga tidak seluruh bangku terisi," ujarnya

Menurut Sutanto, harga suku cadang kendaraan yang telah beberapa kali mengalami kenaikan, dapat dipastikan melonjak pascakenaikan harga BBM yang direncanakan mulai April mendatang. Dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut, kata dia, pengusaha transportasi diperkirakan akan semakin terpuruk karena mereka hanya bisa menyesuaikan tarif. "Akan tetapi penyesuaian tarif tersebut sepertinya tidak akan mampu menutup biaya operasional, karena biasanya dengan adanya kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga suku cadang seperti ban, kampas rem, dan oli," paparnya. **cahyo

Related posts