NERACA

Jakarta - Faktor cuaca ekstrem yang terus melanda Indonesia diperkirakan bakal mempengaruhi produksi padi dan berujung terganggunya pasokan beras dalam negeri. Pemerintah dituntut untuk membuat program-program adaptasi. Dengan demikian, para petani mampu mengatasi masalah cuaca.

Menurut Pengamat Pertanian, Husein Sawit, program adaptasi untuk menghadapi cuaca ekstrem ini harus mendapat dukungan, terutama dari segi kebijakan dan bujet.

“Sayangnya, pemerintah kita justru malah lebih mendukung program mitigasi. Padahal, kepentingan kita berbeda, yang dibutuhkan adalah program adaptasi. Seharusnya pemerintah lebih mengedepankan membuat teknologi adaptasi. Kalau mitigasi itu kan untuk negara maju, kepentingan kita berbeda dalam hal ini,” ujar Husein Sawit saat dihubungi Neraca, Selasa (6/3).

Dengan demikian, papar Dia, tak ada pilihan lain selain mengimpor beras dari luar negeri, kalau tidak ingin ketahanan pangan Indonesia terganggu. “Untuk menghindari hal itu, pemerintah sebaiknya mencari yang lebih aman, mengingat Thailand dan Vietnam dilanda banjir. Jangan lagi ambil dari sana, cari mana yang lebih secure,” terangnya.

Husein pun mempertanyakan munculnya aturan pemerintah yang mengatur larangan impor beras mulai 7 Maret mendatang. Pasalnya, kebijakan ini diambil terlalu dini. “Lihat hasil panennya saja belum ketahuan, sudah membuat aturan seperti itu, tapi itu sudah biasa dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Maklum saja, imbuh Husein, sebelum menerapkan larangan impor, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, sudah mengumumkan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras sebesar 2 juta ton, itu juga belum mengetahui bagaimana hasil panen Indonesia.

“Tindakan ini menandakan Menteri Perdagangan kita tidak cerdas, masak belum apa-apa sudah mengumumkan mau impor, harusnya impor itu tidak perlu diumumkan, karena akan berakibat tidak baik, misalnya, India mendengar kita mau impor beras mereka pasti sudah ambil ancang-ancang dari sekarang,” kata dia.

Sementara Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Udoro Kasih Anggoro mengatakan, pemerintah belum memutuskan soal target produksi beras. Saat ini, Kementan masih menunggu keputusan pemerintah secara resmi mengenai target produksi beras. “Akan ada perbaikan target pencapaian produksi beras secara resmi dalam waktu dekat ini,” katanya.

Dengan kondisi cuaca saat ini yang masih memburuk, Anggoro mengaku yakin dengan BMKG yang memberikan pernyataan bahwa cuaca di Indonesia normal. “Kita harus optimis, produksi panen beras akan terus membaik. Menurut BMKG cuaca Indonesia tahun ini normal,” ungkapnya.

Meskipun demikian, imbuh Anggoro, masih muncul kekhawatiran akan terjadinya penurunan produksi beras pada kuartal ke 3 tahun ini, yaitu pada Juni – September. Anggoro menegaskan, kekhawatiran tersebut sudah diantisipasi pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan baru melihat kondisi nanti. “kita sudah memiliki mekanismenya. Pada 1 Juli nanti akan ada rakor di Menko Perekonomian untuk membahas hal tersebut,” jelasnya.

Anggoro menyampaikan, semua kendala yang berpotensi menimbulkan kegagalan produksi beras harus segera cepat diselesaikan. Kendala-kendalanya antara lain, konversi lahan, dari lahan sawah ke lahan non sawah, sarana irigasi yang buruk dan kewaspadaan terhadap hama penyakit.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai, ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan produksi terlihat belum maksimal.

“Kalau target produksi beras 72 juta ton itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu," lanjutnya.

Impor beras, lanjut Winarno, menjadi keniscayaan karena produksi tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Dia menilai, target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan terlalu muluk.

“Pengalaman kemarin saja target muluk akhirnya tidak tercapai kan, saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras," lanjutnya.

Namun, target tersebut akan terhambat oleh ancaman cuaca ekstrem yang membayangi petani sepanjang tahun ini. Cuaca ekstrim juga akan pengaruhi harga beras. “Melihat cuaca saat ini, apalagi baru awal tahun kemungkinan akan mempengaruhi produksi beras. Apalagi kalau cuaca buruk seperti ini berkepanjangan, jelas menurunkan produksi petani," ujar Winarno

Winarno mengkhawatirkan musim panen yang akan dimulai pada periode Maret-April tahun ini. Menurut dia, jika cuaca buruk seperti hujan masih terjadi maka akan banyak persoalan ke depannya. Dia menyontohkan persoalan pengeringan gabah yang akan terganggu jika cuaca terus menerus hujan maupun mendung.

“Selain masalah pengeringan, masalah lainnya yang juga besar yakni persoalan banjir, lihat saja kejadian di Thailand beberapa waktu lalu. Setelah banjir maka akan muncul hama penyakit, jadi akan banyak hadangannya peningkatan target produksi beras itu," ungkap Winarno.

Karena banyaknya hadangan dan tantangan pemerintah dalam mencapai targetnya, Winarno memprediksi penurunan produksi beras ditahun 2012 ini yakni hingga 5%.

Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Diah Maulida mengatakan, upaya pemerintah untuk dapat mencapai target produksi beras tahun ini dengan mengadakannya program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Sehingga, para petani diberikan penyuluhan untuk meningkatkan produksi.

Namun, diakuinya apabila terjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan beras pada tahun ini, kemungkinannya akan dilakukan impor. “Tapi itu perlu hitung-hitungan, tidak bisa diputuskan sekarang, dan kepastian dibuka jalur impornya pun, harus dirapatkan kembali, tidak bisa langsung buka keran impor,” jelasnya.

Diah juga menjelaskan hitungan tersebut harus melihat hasil panen tahap kedua, dan dia juga menampik tidak bisa menyalahkan sepenuhnya produksi beras turun karena adanya perubahan cuaca

Realisasi Impor

Sementara itu Perum Bulog memastikan bahwa proses pengapalan beras impor rampung awal bulan ini. Sebab pemerintah telah memberikan batas akhir impor pada 7  Maret. “Saat ini seluruh beras impor sudah masuk seluruhnya ke dalam negeri,” katanya.

Proses terakhir tinggal menunggu bongkar muat beras impor dari 2 kapal sejumlah 11 ribu ton, yakni dari Thailand 3 ribu ton dan India 8 ribu ton. Kedua kapal itu sudah bersandar di Pelabuhan Belawan, Medan dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Beras yang masih masuk ini merupakan realisasi importasi dari izin yang diberikan pemerintah kepada Bulog pada 2011 sebesar 1,9 juta ton. Pada 2010, Bulog mendapat izin untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Izin impor beras 2011 paling lambat harus direalisasikan satu bulan sebelum panen raya atau terakhir pada Maret ini karena puncak panen raya pada April.

Pada 2011 lalu, Bulog mendapatkan beras impor dari beberapa negara, yaitu India sebesar 250 ribu ton, Vietnam 1,2 juta ton, Thailand 465 ribu ton, dan Myanmar 4.900 ton. Beras yang diimpor adalah kualitas medium, sedangkan kualitas premium didapat dari impor beras Myanmar.

Sutarto meyakinkan importasi beras Bulog karena memang produksi di dalam negeri sangat kurang. Pada tahun lalu dengan produksi turun 1,6%, sangat terasa sulit untuk menyerap gabah dan beras petani karena harga yang tinggi di atas HPP.

Untuk pengadaan beras dalam negeri, sejak Januari hingga awal Maret ini, Bulog sudah kontrak sebanyak 154 ribu ton dari target pengadaan Maret sebesar 748 ribu ton. Dari total kontrak pengadaan itu, yang sudah masuk ke gudang Bulog sebanyak 101 ribu ton. “Tapi target pengadaan itu masih menggunakan asumsi produksi padi 72 juta ton gabah kering giling dari Kementerian Pertanian,” katanya. ahmad/novi/yahya/kam