NERACA

Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 sebagai upaya relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional, target-target dari tiga poin utama PKE ke-16, dampak positif dari kebijakan pemberian tax holiday. Pelonggaran DNI dan peningkatan devisa hasil ekspor, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang kebijakan ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi defisit transaksi berjalan dan memperkuat nilai tukar rupiah.

Namun begitu, pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak M Fahmi mengatakan sektor UMKM harus diperkuat oleh pemerintah dengan kebijakan yang tidak kontraproduktif. Menurutnya, keluarnya paket kebijakan ekonomi XVI perlu dikaji ulang dan diberi pendalaman karena bisa kontraproduktif dengan semangat kebijakan sebelumnya terutama dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pajak UMKM.

"Saat ini upaya pemerintah mendorong bertumbuh kembangnya UMKM secara kualitas maupun kuantitas sudah terbukti. Hal itu dapat dilihat dari bunga KUR yang hanya 7 persen dan pajak UMKM hanya 0,5 persen. Namun jika dikaitkan dengan paket kebijakan ekonomi XVI itu akan menjadi kontraproduktif," ujarnya, seperti dikutip Antara, kemarin (29/11).

Dia tidak menampik semangat pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi ke-16 sebenarnya sudah cukup baik yakni agar UMKM mampu berdaya saing dan kuat. Selain itu bisa memperkecil jarak transaksi perdagangan. "Tetapi perlu juga diingat kondisi di lapangan UMKM yang baru semangat bertumbuh dengan kebijakan terdahulu jangan sampai terjadi kontraproduktif apalagi sekarang dikaitkan dengan tahun politik," katanya.

Kebijakan yang ada perlu mempertimbangkan aspek - aspek psikologis dan teknis di masyarakat terutama pelaku UMKM. Kedua hal tersebut harus menjadi acuan agar UMKM yang sudah mulai bangkit terus tumbuh dengan maksimal. "Kalau memang masih diimplementasikan kebijakan yang ada tentunya juga perlu sosialisasi secara tepat dan efektif. Jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan pro dan kontra yang pada akhirnya akan memperkeruh suasana yang tadinya mungkin niatnya baik menjadi terdistorsi di masyarakat," katanya.

Revisi DNI

Namun begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan lima sektor usaha terkait UMKM dan Koperasi tidak lagi masuk dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. "Yang saya tahu, mengeluarkan yang UMKM itu, dari yang dikeluarkan, dikembalikan lagi jadi DNI. Jadi ada lima," kata Darmin.

Darmin memastikan lima sektor usaha UMKM dan Koperasi ini tetap termasuk dalam daftar negatif yang tertutup bagi investasi asing dan tidak lagi masuk revisi DNI sesuai dengan draf awal. Ia mengakui pengusaha mengeluhkan masuknya lima sektor usaha UMKM dan Koperasi ini dalam revisi DNI karena takutnya kebijakan ini dapat mematikan potensi pelaku usaha kecil dan menengah.

Namun, menurut Darmin, lima sektor UMKM dan Koperasi ini sebenarnya tidak terbuka seluruhnya 100 persen untuk asing, karena terdapat batasan investasi minimum modal dari luar sebesar Rp10 miliar. Meski demikian, ia menerima keputusan untuk meniadakan lima sektor UMKM dan Koperasi tersebut dan tidak mau lagi berpolemik, walau sudah berupaya menjelaskan kepada para pengusaha. "Tentu sudah kita jelaskan juga, ya aneh memang kalau sudah persepsi itu memang susah menjelaskan," ujar Darmin.

Lima bidang usaha yang dikembalikan ke DNI pada awalnya terdapat pada kelompok A dan B dalam draf awal revisi Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Untuk kelompok A, terdapat empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok dicadangkan untuk UMKM-K, sedangkan di kelompok B terdapat satu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan. Dengan demikian, masih tersisa 49 bidang usaha yang masuk revisi DNI, yaitu 25 bidang usaha terbuka 100 persen untuk asing dan 24 bidang usaha terbuka bagi asing namun tidak sampai 100 persen. bari